SHNet, JAKARTA – Sengkarut tata niaga timah berujung pemidanaan korupsi, membuat pengusaha tambang legal di wilayah Bangka Belitung khawatir bekerjasama dengan PT Timah.
Belum adanya kejelasan regulasi sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo kala menjabat membuat sejumlah pengusaha dipidana dan berdampak krisis perekonomian masyarakat Bangka Belitung yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil tambang bijih timah.
Lemahnya perekonomian Bangka Belitung pasca bergulirnya kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 T ini diakui sejumlah narasumber yang hadir dalam diskusi bertajuk “Seminar Dampak Hukum, Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Bangka Belitung Akibat Perkara Korupsi Tata Niaga Timah Di Wilayah IUP PT. Timah Tbk, Tahun 2015-2022,” yang digelar Ikatan Alumni Universitas Bangka Belitung, Jumat (14/02/2025).
Ketua Pelaksana diskusi, Kevin Samuel Walker Sembiring menyampaikan probelamatik yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan pemerintah pusat atau pun daerah adalah banyaknya penambangan liar yang dilakukan masyarakat di dalam IUP PT. Timah Tbk, baik di dalam kawasan hutan ataupun di non kawasan hutan.
“Polemik tata niaga timah di Bangka Belitung akibat timah illegal telah jadi permasalahan sebelum kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk terjadi dan hal ini telah menjadi perhatian Presiden R.I Joko Widodo saat itu,” kata Kevin.
Kevin menyatakan jika melansir website ESDM kala itu, negara disebut kehilangan pendapatan Rp58,080 triliun. Maka Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya tata-kelola timah agar ekspor ilegal berkurang serta rakyat menjadi terlindungi. Maka, Menteri BUMN menugaskan PT Timah (Persero) Tbk untuk bermitra dengan pertambangan timah rakyat dan menyerap produksinya serta meningkatkan kemampuan untuk membentuk stok timah dalam rangka mengendalikan harga. Tak hanya itu Gubernur dan Pemerintah Pusat dipesan untuk mempelajari kemungkinan memberikan izin usaha penambangan timah oleh rakyat yang telah ada, terutama di laut dan di lokasi usaha pertambangan yang telah berakhir.
“Pada tahun 2018, PT Timah menggandeng 5 perusahaan smelter lokal dengan perjanjian sewa menyewa untuk pemurnian dan penglogaman sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo. Dan PT. Timah Tbk benar-benar menjadi pemasok timah No. 1 di dunia setelah Cina, dan dari kerjasama ini telah memberikan pemasukkan kepada negara selama 4 tahun yakni tahun 2018 pemasukan negara diberikan PT Timah berkisar Rp818,7 miliar, kemudian tahun 2019 (Rp 1,2 triliun), tahun 2020 (Rp677,9 miliar) dan tahun 2021 (Rp776,657 mililar),” ujarnya.
Namun karena tak ada regulasi yang jelas bagaimana pertambangan timah rakyat dapat bermitra dengan PT. Timah Tbk untuk menyerap produksi bijih timah, tutur Kevin, penyidik Kejaksaan Agung kemudian menjerat kelima smelter tersebut dengan tindak pidana korupsi. Kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,285 triliun dan pembayaran bijih timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar Rp 26,649 triliun jadi rincian nilai kerugian negara.
“Bahkan ada pula kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof Bambang ini sebesar Rp 271,069 triliun. Proses hukum dalam perkara ini seluruhnya telah divonis di persidangan.
Sejak kasus ini bergulir dampak negatif bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung dari aspek hukum, sosial dan ekonomi terus dirasakan, oleh karenanya kami menggelar untuk memberikan gambaran dari akademisi, ahli, dan tokoh masyarakat agar dapat menjadi masukkan yang berguna bagi semua kalangan,” ucap Kevin.
Ia menuturkan beberapa perspektif disoroti dalam seminar ini, salah satunya perspektif hukum. Di perspektif ini menyoroti kepastian hukum atas regulasi terkait penambangan rakyat agar dapat bermitra dengan perusahaan BUMN dan swasta, hingga kerugian lingkungan hidup yang masuk sebagai elemen kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.
Sementara dari perspektif ekonomi, diantaranya imbas perkara korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk terhadap perekonomian lokal dan nasional, perubahan pola investasi dan ketidakpastian pasar, serta strategi pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak dan langkah konkret yang dapat diambil pemerintah daerah.
Sedangkan dari perspektif statistik membahas data empiris mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi pasca perkara korupsi tata niaga timah, tren pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung sebelum dan sesudah kasus tersebut muncul, serta proyeksi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Terdampaknya ekonomi di Bangka Belitung pasca bergulirnya kasus itu disuarakan pula oleh Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bangka Belitung (FEB UBB), Dr. Reniati, SE.,M.Si.
“Memang tak bisa dipungkiri bahwa pengaruhnya sangat signifikan. Karena fokus di Babel ini adalah industri pengolahan timah, maka terhentinya kegiatan ini berdampak pada perdagangan dan lain-lain,” ujar Reniati.
Untuk mengatasi hal ini, Reniati menyatakan pemerintah pusat harus segera menentukan arah tata kelola timah Bangka ini mau seperti apa.
“Kalau mau dihilirisasi, maka harus jelas hilirisasinya seperti apa? Jangan biarkan masyarakat jadi korban,” ujarnya.
Senada, Statistisi Ahli Madya BPS Prov. Kep. Babel, Oktarizal, SST., M. SE., ekonomi Babel mengamini pelemahan ekonomi tersebut.
“Karena masyarakat Babel sangat bergantung pada usaha pertambangan tersebut. Kalau saya bandingkan jumlah tabungan masyarakat sebelum dan sesudah mencuatnya kasus timah berubah drastis. Karena ketika mereka bekerja di industri timah mereka bisa memperoleh upah hingga 3,3 jutaan per bulan, tapi di sektor lain mereka hanya dapat 2-3 jutaan saja,” kata Oktarizal.
Dia menambahkan terpuruknya sektor industri timah juga sangat berpengaruh pada sektor lain, salah satunya sektor otomotif. “Pada tahun 2021 lalu, pertumbuhan kepemilikan motor atau mobil bisa mencapai dua digit, tapi setelah kasus ini mencuat malah pertumbuhannya jadi minus,” paparnya.(mayhan)