Jakarta-Maluku merupakan provinsi kaya yang dimiskinkan dengan berbagai regulasi yang merugikan Maluku. Blok Masela merupakan salah satu harapan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Maluku, yang bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Untuk itu, anak muda Maluku perlu mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan pengembangan kilang darat. Bukan sebagian di darat, sebagian di laut, apalagi di laut.
Demikian disampaikan Direktur Archipelago Solidarity Foundatian yang juga Tokoh Maluku, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina ketika menjadi narasumber dalam Kongres I Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Dalam pembukaan Kongres I FPMM–organisasi yang dipimpin Umar Kei Ohoitenan, SH ini dihadiri sekitar 1000 hadiran, termasuk sejumlah tokoh nasional dan daerah di Maluku.
Dalam diskusi yang dipandu Sekjen DPP FPMM M Syahril Wasahua, juga menghadirkan pakar perikanan dan kelautan dari Universitas Trilogi Jakarta, Muhamad Karim.
Engelina mengatakan, pengembangan kilang darat Blok Masela akan membawa manfaat yang besar bagi perekonomian Maluku. Tetapi, kalau dibiarkan kilang terapung di laut, maka Maluku tidak akan memperoleh dampak ekonomi apapun. Dia menjelaskan, saat ini, Blok Masela dikelola bersama Inpex, Petronas dan Pertamina, tetapi juga ada keinginan untuk dikombinasikan pengelolaan darat dan laut. Hal ini, katanya, tidak boleh terjadi karena keputusan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 tidak seperti itu.
Untuk itu, Engelina mengharapkan, semua komponen Maluku, terutama pemuda untuk bersama-sama mengawal, sehingga keberadaan Blok Masela bisa membawa kesejahteraan Maluku dan anak-anak Maluku harus memainkan peran dalam pengembangan Blok Masela.
“Jangan bilang Maluku tidak ada modal. Stop bicara begitu. Gas Blok Masela itu merupakan modal besar. Tanpa sumber gas di Blok Masela, investor tidak akan pernah memperoleh kredit yang digunakan untuk mengembangkan Blok Masela,” tegas Engelina.
Engelina menuturkan, selain pengembangan kilang darat, semua juga harus bersama-sama mendorong agar pemerintah memfasilitasi atau mengembangkan industri petrokimia di Maluku, sehingga gas Blok Masela bisa diolah di Maluku untuk menghasilkan berbagai produk akhir gas, sejalan dengan kebijakan hilirisasi Pemerintahan Jokowi.
“Kalau ada industri yang dibangun, tentu akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di Maluku, sehingga ada harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jangan sampai terjadi seperti gas di Papua, yang sampai saat ini tidak pernah pengembangan industri kimia,” tuturnya.
Pengembangan kilang darat harus disertai desain awal yang memungkinkan pengembangan industri petrokimia, sebab gas harus diubah terlebih dahulu sebelum diolah menjadi hasil industri. “Kalau tidak didesain dari awal, maka nanti harga menjadi tidak ekonomis, sehingga tidak akan pernah ada investor yang tertarik. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Engelina mengingatkan, Maluku tidak pantas miskin karena memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tetapi, sistem yang ada tidak berpihak kepada Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan luas laut lebih dominan disbanding daratan. Dia mengingatkan, agar praktik di berbagai tempat, dimana sumber daya alam hanya dikeruk, tetapi tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal tidak terjadi di Maluku. “Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi hanya dinikmati segelintir orang dan tidak membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat adat,” tegasnya.
Perampasan Laut Maluku
Sementara itu, Muhammad Karim mengatakan, di wilayah laut Maluku ada tiga wilayah tangkap. Hanya saja, dari statistic ada penurunan produksi dan ekspor ikan dari Maluku dan Maluku Utara, bukan karena ikannya tidak ditangkap, tetapi hasil tangkapan di Maluku diolah di Jawa Timur. “Kalau benar mau hilirisasi, mengapa ikannya tidak diolah di Maluku? Karena memang sumber ikannya ada di sana,” tegas Karim.
Dia menegaskan, investasi asing yang masuk ke Maluku dan Maluku Utara didominasi asing, kemudian hasil perikanan dari sana diolah di Jawa Timur, sehingga kalau begini, Maluku dan Maluku Utara dapat apa dari semua itu. Untuk itu, pengolahan perikanan harus dipindahkan ke Maluku, karena sumber perikanan terbesar ada di sana dan dapat dibuktikan.
Menurut Karim, data yang ada menunjukkan kapal asing hilir mudik di Maluku untuk menangkap ikan. Apalagi, berbagai kebijakan baru yang ada tidak memberikan keuntungan bagi Maluku. Kalau di darat terjadi perampasan lahan, maka di laut juga ada perampasan wilayah laut.
“Pembagian anggaran berdasarkan luas daratan, sedangkan laut tidak dihitung. Uang besar dari laut tetapi tidak dihitung. Ini memang tidak ada keadilan,” tegasnya.
Dia menegaskan, kapal asing tidak boleh menangkap ikan di perairan Indonesia, kecuali Indonesia tidak mampu. Tetapi, wilayah laut seolah dikuasai kapal asing. Seharusnya, nelayan diberdayakan untuk menguasai laut bahkan sampai ke ZEE. “Kalau kita tidak mampu, baru ada kesempatan untuk asing,” tegasnya.
Karim juga menyoroti kebijakan terbaru, dimana memicu kapal ikan asing bersaing dengan kapal nelayan tradisional, yang tentu saja pasti kalah. Kalau begini, tentu sulit menghadirkan kesejahteraan di Maluku.
Menurut Karim, siapapun yang berkuasa pada 2024, Maluku harus menagih agar semua yang menjadi hak rakyat Maluku dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan di Maluku.
“Jangan sampai, kebiajakn investasi menguras sumber daya ikan di Maluku. Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan perikanan, sehingga benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan menajmin kedaulatan pangan. Pemerintah harus mendorong industri perikanan di Maluku dan Maluku utara untuk berdaya saing tinggi,” katanya.(den)