Paradoks Papua

Paradoks Papua

Freddy Numberi (foto: ist)

Oleh: Ambassador Freddy Numberi

“Arti sebagai bangsa dan warga negara Indonesia menjadi kabur, manakala dirasakan bahwa menjadi Indonesia hanya sebuah nama tanpa makna” (Thoby Mutis, 2008:hal.5)

SUDAH setengah abad lebih Tanah Papua kembali ke rumahnya yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kendati banyak elemen masyarakat di Papua termasuk Orang Asli Papua (OAP) mempertanyakan keabsahan proses integrasinya kembali. Mereka mempersoalkan pengabaian hak untuk menentukan nasib sendiri (the right for self-determination). Dalam kenyataannya Papua adalah bagian dari Indonesia telah berlangsung 58 tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2021) sesuai prinsip internasional uti possidetis juris.

Hasil penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menemukan bahwa ada 4 (empat) akar masalah di Papua. Salah satunya adalah pelurusan sejarah Papua di masa lalu. Namun isu strategis ini tidak pernah ditanggapi pemerintah hingga dewasa ini. (Widjoyo, 2009:hal. 6-7)

Apakah Indonesia berhasil mencapai tujuan hakikinya, membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di Papua? Apakah Indonesia berhasil meng Indonesia kan saudara-saudaranya di Papua?

Sila kelima Pancasila, menyebutkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sementara UUD 1945 menegaskan cita-cita dan tujuan negara adalah “…membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Pembukaan).
Adakah itu semua telah terjadi di Papua?

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan yang menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Pembangunan (UNGA Res. 41/128, 4 Desember 1986) mendefinisikan pembangunan sebagai “proses ekonomi, sosial, kultural, dan politik yang menyeluruh, yang bertujuan untuk memperbaiki secara konsisten kemaslahatan segenap warga dan semua orang, lewat peran serta yang aktif, bebas, dan penuh makna di dalam pembangunan dan dalam distribusi yang adil atas hasil-hasilnya” (Mukadimah).

Ditegaskan pula bahwa pembangunan seperti itu adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia ciptaan Tuhan YME (entitlement). Setiap orang dan semua bangsa (Peoples) adalah pemangku hak (right holder) dari Negara, baik masing-masing maupun secara bersama-sama, merupakan pengemban tanggung jawab (duty bearer) NKRI. Sayangnya, proses pembangunan yang demikian tidak sungguh-sungguh terjadi di Papua. Ini bukan rahasia, bukan pula kritik tanpa dasar.

Pemerintah secara legal dan terbuka mengakui kegagalannya di Papua pada mukadimah Undang-Undang Nomor 21/2001 tenang Otonomi Khusus Papua.

Di tengah ketidakadilan yang sistematis lebih dari setengah abad, kebijakan afirmatif atau kepemihakan tidak pernah ada dalam bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemberdayaan OAP.

Era Presiden Jokowi dewasa ini, lahirlah Inpres No. 9/2020 dan Keppres No.20/2020 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan pendekatan Sosiologi-Antropologi sesuai 7 wilayah adat/budaya. Tanpa analisis yang komprehensif tentang karakter masing-masing wilayah adat sulit untuk mencapai OAP yang adil, damai dan sejahtera dalam bingkai NKRI sesuai harapan Presiden Jokowi.

Tanpa itu, kehadiran Negara dan proses pembangunan tidak akan menyentuh akar masalah yang ada serta memperbesar jurang ketidakadilan dan kemiskinan di Tanah Papua, meskipun wilayah bumi Cendrawasih ini kaya raya akan Sumber Daya Alam.

Nilai-nilai Keadilan dan Kemanusiaan menjadi fondasi dari tumbuh suburnya nasionalisme yang kental bagi ketahanan NKRI, manakala seluruh wilayah di Tanah Air sejahtera, aman, damai dan demokratis.

Indonesia tidak berhasil merebut hati dan pikiran Orang Asli Papua (OAP), bila kekerasan terus berlanjut silih berganti apalagi di cap teroris di tanah yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa penuh dengan kelimpahan sumber kekayaan alam.

Pemahaman latar belakang sejarah kembalinya Papua ke NKRI sangat penting untuk dipelajari bagi generasi muda Indonesia agar tidak terjebak dalam melihat OAP sebagai musuh yang harus dibasmi.
Sebaliknya masyarakat bangsa Indonesia harus memahami bahwa Papua adalah korban sejarah politik Belanda masa lalu yang meninggalkan “bom waktu” yang harus kita atasi dengan tidak melalui kekerasan.

Justru pendekatan dari hati sebagai makhluk manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk memenangkan hati dan pikiran Orang Asli Papua sebagai bagian integral dari NKRI.

Penulis, Oleh: Ambassador Freddy Numberi, Founder Numberi Centre.