Freddy Numberi: Undang Saja PBB ke Papua

Freddy Numberi: Undang Saja PBB ke Papua

Jakarta-Tokoh Papua, Mantan Gubernur Papua dan Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Mantan Menteri KKP dan Mantan Menteri Perhubungan, Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi mengatakan, agar mengundang PBB ke Papua, sehingga bisa melihat dari dekat apa yang terjadi di Papua.

Apalagi, tidak ada yang bisa disembunyikan dalam masa teknologi informasi yang canggih pada masa kini. Mengenai riilis pelanggaran HAM di Papua yang dikeluarkan Amerika, Freddy mengatakan, dari pantauan selama ini bukan hanya AS namun dari beberapa negara baik di kawasan Eropa, Amerika, Amerika Latin, Afrika, Pasifik Selatan selalu mengangkat isu ini karena sebagai anggota PBB seluruh negara-negara anggota memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan umat manusia di dunia.

Manakala ada negara anggota (Indonesia) sesuai pantauan Dewan HAM PBB maka itu akan menjadi isu strategis dalam memperbaiki jaminan Indonesia terhadap HAM. Menyinggung soal pasifik forum yang cenderung mendukung kemerdekaan Papua, Freddy mengatakan, sebenarnya PIF tidak mendukung kemerdekaan Papua namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa selalu menyuarakan kebenaran dalam rangka penyelamatan umat manusia khususnya OAP di Indonesia.

Hal ini tentunya mendapat berbagai tanggapan, bisa sebagai mendukung bisa juga sebagai seruan untuk penegakan HAM. Mengingat sejarah Papua yang berbeda dengan Provinsi-Provinsi lainnya dimana kembalinya Papua melalui Resolusi PBB 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 sehingga isu Papua lebih sexy apalagi dikaitkan pelanggaran HAM.

Ditanyai mengenai apa yang harus segera dilakukan untuk kembali meyakinkan rakyat Papua pada Indonesia, Freddy Numberi mengatakan, untuk meyakinkan bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi sangat pro kepada OAP yaitu melalui Pendekatan Keamanan Manusia sesuai dengan amanah PBB dan pembangunan yang dilakukan harus bersifat lokalistik sesuai budaya yang ada serta bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable.

Disamping itu semua kasus korupsi di Papua harus ditangani secara tuntas, jangan lagi ada wacana yang seolah-olah mengintimidasi oknum pejabat di Papua serta penghormatan terhadap HAM OAP. Menyinggung soal keberpihakan Presiden Jokowi tentu punya keberpihakan pada rakyat Papua, tapi tidak meredakan tuntutan untuk referendum dan merdeka semakin kuat, Freddy menjelaskan, hemat dia di negara manapun di dunia manakala rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara benar-benar sejahtera, perlakuannya adil, hak-hak demokrasinya dihormati, tidak diintimidasi serta Hak Asasi Manusia nya dihargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai falsafah bangsa yaitu Pancasila.

Banyak contoh di dunia dimana dalam negara tersebut ada daerah maupun Provinsi yang mau memisahkan diri, kemudian Pemerintahan Nasional nya beri kewenangan Otonomi Khusus kepada daerah tersebut dan dilaksanakan secara konsisten, kecuali Politik Luar Negeri, Pertahanan, Kebijakan Luar Negeri, Moneter dan Peradilan Kasasi. Dapat kita lihat pada contoh Provinsi Bolsano di Italia yang pada tahun 1975 ingin berpisah dari pemerintah Italia kemudian di berikan Otonomi Khusus selama 10 (sepuluh) tahun dan pada tahun 1985 diadakan referendum ternyata masyarakat di Provinsi Bolsano tetap memilih sebagai bagian dari Italia.