Wakil Bupati Kabupaten Sangihe Tegas Menolak Pertambangan Emas

Wakil Bupati Kabupaten Sangihe Tegas Menolak Pertambangan Emas

 

Izin Operasi Menyalahi UU RI

SHNet, Jakarta, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong secara tegas menolak usaha pertambangan emas yang dikelolah PT Tambang Mas Sangihe.
Izin operasi tambang diatas tanah seluas 42 ribu hektar sesuai izin yang dikeluarkan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bernomor 163/K/MB.04/DJB/2021, Tertanggal 29 Januari 2021.

“Saya dengan tegas menolak keberadaan PT Tambang Mas Sangihe beroperasi di Sangihe. Apapun alasannya. Saya berdiri bersama rakyat. Karena rakyat yang mimilih saya sampai menjadi Wakil Bupati, ” ujar Helmud Hontong dalam bincang bincang dengan SHNet, Rabu, (21/4)

Atas keseriusan Wakil Bupati menolak kehadiran PT Tambang Mas Sangihe beroperasi di daerah yang memiliki luas wilayah 737 ribu hektar atau 737 km2 ini dalam waktu dekat ia akan bersurat ke Kementrian ESDM yang intinya Wakil Bupati Helmud Hontong bersama rakyat menolak kehadiran tambang emas .

” Kasian, rakyat, anak cucu kita bakal jadi korban nantinya, akibat limbah pengelolaan emas itu. Apapun yang terjadi Saya tetap bersama rakyat untuk menolak tambang tersebut, ” tegas Helmud Hontong

Ketegasan Helmud Hontong , sebagai pemerintah kabupaten Sangihe untuk menolak keberadaan tambang emas, cukup beralasan. Selain prihatin dengan masa depan rakyatnya, akibat kerusakan lingkungan yang dialami. Keberadaan izin tambang mas ini telah menyalahi peraturan perundang undangan negara kita.

Jadi sepantasnya, Presiden Jokowi mencabut pemberlakuan izin operasi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe ini.

Pemkab Sangihe dalam hal ini pun harus begitu secara tegas menolak demi kepentingan masyarakat atau rakyat bukan buat kepentingan segelintir orang.

SK bernomor 163 K/MB.04/DJB/2021, tertanggal 29 Januari 2021 ini bertentangan dengan Undang Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil.

Seperti diketahui, luas wilayah Sangihe, kurang lebih 737 km2 atau 737.000 hektar. Maka Pulau Sangihe ini masuk dalam kategori Pulau Kecil. Ini diatur pada pasal 1 angka 3 Undang Undang RI nomor 1 tahun 2014 , Tentang Perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km2(dua ribu kilo meter persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Sebagai konsekwensinya, Pulau Sangihe termasuk dalam kategori Pulau Kecil, maka kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan , sebagaimana yang diatur pada pasal 23 ayat 2 UU RI nomor1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil

Biar mata kita melek aturan termasuk petinggi di Kabupaten Sangihe, pasal 23 ayat 2 UU RI tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, menytakan bahwa pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan, konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, parawisata, usaha perikanan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan atau , pertahanandan keamanan negara.

Rupanya hanya Wakil Bupati,, Helmud Hontong yang akrab disapa Hembo yang paham aturan perundang undangan masalah ini, sampai secara tegas menolak kehadiran pertambangan emas. Dan akan bersurat ke Kementerian ESDM untuk menolak SK 163 itu. (Eddy Lahengko)