Suryadman Gidot dari Kalimantan Barat dan Kinerja KPK

Suryadman Gidot dari Kalimantan Barat dan Kinerja KPK

Gedung KPK (Ist)

Oleh: Aju

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri, harus menerima kenyataan pahit.

Firli harus melakukan pembersihan di internal, supaya KPK kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Ini dilihat dari dua penyidik KPK ditangkap pengamanan internal, setelah menggadaikan emas sitaan 1,9 kilogram, dan satunya lagi terbukti menerima suap Rp1,4 miliar.

Kondisi yang dialami KPK sekarang, membuktikan, bahwa sudah lama lembaga anti rasuah ini, disusupi banyak kepentingan, di samping ada kelompok Taliban bersemanyam di dalamnya.

Kelompok taliban berdasarkan terminilogi Neta S Pane, adalah kelompok garis keras, berjanggut panjang dan menggunakan celana cingkrang yang siap menerima order, siapa yang harus menjadi korban kriminalisasi.

Salah satu, patut diduga korban kriminalisasi KPK, adalah Suryadman Gidot, Bupati Bengkayang dari Provinsi Kalimantan Barat.

Suryadman Gidot ditangkap di Mess Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Pontianak, Selasa, 3 September 2021, dan ditetapkan menjadi tersangka terhitung Rabu, 4 September 2019.

Barang bukti suap Rp400 juta, menjadi sangat miris. Uang Rp400 juta diambil oknum penyidik KPK dari dalam mobil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkayang, Aleksius.

Uang Rp400 juta, itu, diambil, dengan cara membuka paksa kaca mobil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkayang.

Setelah itu, oknum penyidik KPK uang diperlihatkan kepada Suryadman Gidot sebagai bukti suap. Suryadman Gidot dan Aleksius kemudian ditetapkan sebagai tersangka suap yang diklaim melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), kendatipun diambil paksa oknum penyidik KPK dari dalam mobil Aleksius.

Tidak ada orang yang berani bersuara, atas berbagai indikasi ketidakberesan KPK di dalam menjalankan tugasnya melakukan OTT terhadap Suryadman Gidot dan Aleksius.

Mirisnya lagi, di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkayang, banyak sekali oknum melakukan cuci tangan. Pihak yang sebelumnya, sebagai pengikut setia Suryadman Gidot dan Aleksius, sudah pada menjauh.

Malah ada oknum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bengkayang, ikut mencibir Suryadman Gidot dan Aleksius.

Pihak luar yang dikenal dekat dan Suryadman Gidot dan Aleksius, ikut pula dikucilkan. Sama sekali ada rasa simpati dengan Suryadman Gidot dan Aleksius.

Malah kemudian, sebagai cerita negative tentang Suryadman Gidot dan Aleksius, patut diduga justru muncul dari orang yang sebelumnya menggantungkan hidupnya dari Suryadman Gidot dan Aleksius.

Demikian pula, ketika Fabianus Oel, salah satu praktisi religi Dayak Manyaduk menggelar salah satu religi Dayak di kediaman Suryadman Gidot, malah dinilai sinis, dan kemudian seakan membenarkan sikap oknum penyidik yang menilai sebagai tindakan menyembah berhala.

Suryadman Gidot, bukan orang kaya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 28 Maret 2019, kekayaan Suryadman senilai Rp3,091 miliar.

Bila dirinci, kekayaan Suryadman Gidot, terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan yang total nilainya sebesar Rp1,678 miliar. Kemudian, Suryadman tercatat mempunyai dua unit mobil dan satu unit sepeda motor senilai Rp204,500 juta.

Suryadman Gidot divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 1 bulan. Pembacaan vonis digelar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 19 Mei 2020. Aleksius kemudian divonis 4 tahun penjara.

Pengakuan Aleksius bahwa uang Rp400 juta sebagai pinjaman Suryadman Gidot, sama sekali tidak digubris. Kesimpulannya Suryadman Gidot terbukti secara sah dan menyakinkan menerima suap.

KPK lahir dari rahim reformasi disaat kepercayaan kepada lembaga hukum pada titik terendah. Setelah itu, harapan publik begitu besarnya kepada KPK. Harapan tegaknya keadilan terutama hukum setimpal bagi koruptor.

Namun setelah itu, tahun demi tahun, KPK besar diongkos dan besar dahi, besar omong. Hasilnya hanya produk politik tebang pilih. Bahkan terkesan arisan diantara elite politik.

“Sekarang lue tangkap orang gue, besok lue tangkap lawan gua. Tapi banyakin lawan gua.”

Lambat laun orang tidak lagi berharap banyak kepada KPK, apalagi para koruptor yang pakai rompi orange tersenyum cerah di hadapan kamera.

Pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik, Erizely Bandaro, Sabtu, 24 April 2021, mengatakan, era pemerintahan Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024) pada periode kedua, berhasil menunjukan peran kejaksaan yang lebih significat terhadap pemberatasan korupsi.

Kasus besar bisa diselesaikan cepat. Kerugian negara dapat diminimalkan. Bahkan ada yang bisa mengembalikan 100% kerugian negara lewat pasal Pencucian Uang.

Pada waktu bersamaan KPK semakin menampak topengnya. I Gede Ary Suryantara penyidik KPK ketahuan menilap 1,9 kilgram emas sitaan karena terjebak utang akibat investasi amblas.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ajun Komisaris Besar Polisi Stefanus Robin Pattuju, penyidik KPK, tertangkap atas dugaan menerima uang Rp1,4 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, Syarial, pada Selasa, 20 April 2021.

“Walau yang terbongkar baru dua itu saja. Namun sinyalemen selama ini bahwa KPK tidak bersih seperti malaikat adalah fakta. Barang bukti ditilep yang sehingga pengembalian uang negara jadi kecil ternyata benar adanya,” kata Erizely Bandaro.

Upaya OTT adalah rekayasa untuk memeras tersangka yang jadi target, ternyata ada benarnya. Memang tugas KPK itu kalau diselewengkan, adalah bisnis mudah. Karena tidak ada satupun pejabat itu bersih. Kalau dicari cari pasti ada salahnya. Ada peluang untuk diperas.

Kita senang saja pejabat ditangkap. Bila perlu semua tangkap saja, biar bubar birokrasi dan bisa ganti baru sama sekali. Namun itu adalah utopia. Yang jadi masalah adalah keberadaan KPK membuat proses birokrasi jadi lambat dan kadang stuck. Karena para birokrat sadar bahwa kapan saja mereka bisa jadi korban KPK.

Besar kecil kesalahan tidak penting. Dampaknya proses pembangunan jadi melambat. Anggaran lambat teserap, sementara jelas jelas Daerah Khusus ibu Kota (DKI) Jakarta itu fakta korupsi maha besar. Tidak pernah tersentuh KPK.

“Sudah saatnya KPK dibubarkan saja demi menghemat anggaran. Selanjutnya berdayakan inspektorat kementerian untuk pengawasan dan berdayakan kejaksaan dan kepolisian untuk penindakan. Sudah begitu saja,” ujar Erizely Bandaro.