Presiden Jokowi Tanda Tangan PP Gaji-13 dan THR PNS, TNI/Polri dan...

Presiden Jokowi Tanda Tangan PP Gaji-13 dan THR PNS, TNI/Polri dan Pensiunan

Presiden Jokowi saat meninjau terdampak gempa di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. (Foto: Setkab)

Jakarta-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada Rabu (28/4/2021). Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi, Kamis (29/4/2021) siang, di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

“Ya, saya telah menandatangani PP yang menetapan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, yaitu PNS, CPNS, TNI, Polri dan pejabat negara, pensiunan penerima pensiun, penerima tunjangan, kemarin hari Rabu, 28 April, sudah saya tandatangani,” jelasnya.

Presiden mengatakan pemberian THR ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

“Dan, bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa, sekali lagi, menaikkan pertumbuhan ekonomi kita,” sambung Presiden.

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam PP tersebut diatur THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya Idulfitri.

“Dan THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah,” jelas Presiden.

Saat menyampaikan keterangan pers, Presiden didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tinjau Panen

Usai bersilaturahmi dengan keluarga patriot KRI Nanggala 402 di Kabupaten Sidoarjo, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian menuju Kabupaten Malang untuk meninjau proses panen, tanam, dan penggilingan padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (29/04/2021).

“Siang hari ini saya berada di Desa Kanigoro, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk melihat yang pertama panen, yang kedua tanam, dan yang ketiga nanti akan melihat penggilingan padi Rice Milling Unit (RMU),” ujar Presiden saat memberikan keterangan pers.

Kepala Negara ingin memastikan kegiatan produksi padi dan panen betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

“Sehingga kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung,” ungkapnya.

Presiden menambahkan, oleh sebab itu, tidak perlu impor lagi. Namun, untuk perhitungannya memang harus pasti, karena menyangkut masalah makan rakyat Indonesia.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden menerima informasi mengenai satu hektare lahan sawah yang ditanami padi dengan varietas IPB 3S bisa menghasilkan gabah sebanyak 12 ton.

“Ini hasil yang bagus sekali dan nanti akan saya tidak lanjuti dengan IPB  agar ini bisa dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar lagi, sehingga ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita, betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor dari negara lain,” tutur Kepala Negara.(sp)