Tewaskan Banyak Orang, Kini NTT Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana

Tewaskan Banyak Orang, Kini NTT Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana

SHNet, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan Bupati Lembata, NTT, Eliaser Yentji Sunur telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor dan gelombang pasang yang berlaku 4-17 April 2021

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 326, tertanggal 5 April 2021.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa menyampaikan hal itu dilakukan sebagai upaya penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lembata, NTT.

Banjir bandang itu akibat gelombang pasang pada 2-5 April 2021 yang disertai hujan dengan intensitas tinggi berdampak pada enam wilayah kecamatan, antara lain Kecamatan Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Omesuri, Buyasuri dan Wulandoni.

“Diharapkan penetapan status tanggap darurat ini dapat mempercepat pemulihan dan kestabilan aktivitas perekonomian dan kelancaran arus transportasi bagi masyarakat dan wilayah terdampak,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB, terdapat enam titik lokasi pengungsian para warga terdampak, antara lain di SMP Sabar Subur Betun, SDK Betun 1 dan 2, SDI Wemalae Betun, SDI Bakateu dan SDI Kletek.

Selain itu, terdapat satu titik posko utama yang terletak di aula Kantor Bupati dan satu titik pos lapangan di Puskesmas Waipukang.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan para pengungsi bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan diberikan dana tunggu hunian Rp500.000 per KK setiap bulan.

Dana itu, nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah milik keluarganya atau kerabat terdekat pengungsi agar tingkat hunian di pengungsian minimal.

“Karena sedang pandemi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko penularan COVID-19, dengan cara memberikan fasilitas dana tunggu hunian sebesar Rp500.000, tempat pengungsian ini kita upayakan sedikit mungkin,” ujar Doni dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan, pihaknya menunggu usulan dari pemerintah daerah. BNPB juga melakukan pendataan dan verifikasi terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan parah atau sudah tidak dapat ditempati.

“Daftar nama ini harus akurat yang akan diserahkan kepada BNPB, dan akan disalurkan dananya. Ini semata-mata untuk memutus mata rantai penularan dalam situasi bencana seperti sekarang kerumunan harus betul-betul kita hindari,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, kasus COVID-19 di NTT mengalami peningkatan cukup tinggi dengan tingkat angka kematian mencapai 2,74 persen, sama dengan angka kematian nasional.

“Memang dalam tiga bulan terakhir ini NTT mengalami peningkatan kasus aktif COVID-19 berada di atas kasus aktif nasional, kasus kesembuhannya pun berada di bawah angka kesembuhan nasional. Secara umum memang terlihat NTT mengalami penaikan yang signifikan setelah liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021,” katanya.

Padahal, lanjut dia, sejak kasus pertama di Jakarta pada bulan Maret 2020 hingga November 2020, NTT nyaris provinsi dengan kasus yang sangat rendah.

“Namun setelah adanya kegiatan liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2021 membuat semua kabupaten/kota di NTT terdampak COVID-19,” ucapnya. (maya han)