SBY Dikhianati, Bagaimana Jokowi?

SBY Dikhianati, Bagaimana Jokowi?

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (Ist)

Oleh : Aam S

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mulai menampakkan diri setelah lama menghilang pasca penyelenggaraan KLB Ilegal di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu.

Padahal pasca KLB ilegal penampakannya ditunggu-tunggu banyak pihak, terutama oleh media massa yang akan mempertanyakan masa depan gerbongnya.

Tampaknya Kepala KSP tersebut mengalami tekanan  luar biasa sehingga harus bersembunyi dalam waktu yang cukup lama.

Setelah ditunggu-tunggu akhirnya pada Minggu (28/03/2021) Kepala KSP Moeldoko membuka suara. Namun tidak melalui penampakan fisik dan juga tidak menggelegar seperti yang ditampilkan saat di Sibolangit.

Kesan yang disampaikan seperti orang yang putus asa dan tidak terarah. Pertama, Moeldoko meminta agar tindakannya tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Ini jelas permintaan lucu. Moeldoko harus sadar dirinya adalah Kepala KSP sehingga segala tindakannya akan dikaitkan dengan Presiden Jokowi.

Kedua, Moeldoko menyatakan dirinya didaulat untuk memimpin Demokrat. Ini juga lucu seharusnya selevel purnawirawan jenderal membaca dulu AD/ART Partai Demokrat sebelum memutuskan menggelar KLB ilegal.

Pada AD/ART Partai Demokrat tidak ada istilah didaulat. KLB yang digelar pun tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART Pasal 81 ayat (4) yang menyatakan KLB dapat dilaksanakan atas permintaan : a. Majelis Tinggi Partai, atau b. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPD dan 1/2 (setengah) dari jumlah DPC serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Ketiga, katanya ada kecenderungan tarikan ideologis di tubuh Demokrat. Lagi-lagi Moeldoko harus membaca AD/ART Partai Demokrat. Pasal 3 mengatur tentang Garis Ideologi Partai. Ayat (1) dengan tegas menyatakan Partai Demokrat menganut garis ideologi Nasionalis-Religius.

Keempat, katanya arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ucapan ini tidak berdasar,  karena mekanisme partai masihi dijalankan berdasarkan AD/ART. Tidak ada satu pun pasal ataupun ayat yang dilanggar oleh Ketua Umum AHY.

Kelima, dan ini makin ngawur lagi, katanya telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan tersebut disebutnya terstruktur dan menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada radikalisme di dalam Partai Demokrat. Ini jelas tudingan tidak mendasar dan hanya bertujuan menjilat Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui, sejak menggelar KLB ilegal, Moeldoko hilang bak ditelan bumi. Padahal posisinya masih menjabat sebagai Kepala KSP yang harus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menghilangnya Kepala KSP Moeldoko berimbas terhadap pemerintahan Jokowi. Terjadi tambal-sulam kebijakan yang akhirnya mendegradasi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi.

Kasus teraktual terlihat pada kebijakan impor beras dan mudik lebaran. Kebijakan impor beras dan mudik mendadak diralat. Bahkan dalam kasus impor beras, Presiden Jokowi sendiri yang harus meralat kebijakan impor. Tak ayal, presiden pun menjadi “bulan-bulanan” para netizen.

Bisa jadi, adanya kasus tersebut mendorong Moeldoko untuk keluar dari persembunyiannya dan meminta publik tidak mengkaitkan tindakannya dengan Presiden Jokowi.

Dan tak lupa, Moeldoko pun “menjilat” Presiden Jokowi dengan mengatakan ada gesekan ideologis dalam Partai Demokrat yang bisa mengancam cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Tindakan Moeldoko mirip-mirip lakon sengkuni dalam kisah “Mahabaratha”.

Penuh Intrik Politik

Manuver Moeldoko mendorong ‘KLB’ Partai Demokrat dan mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum partai tersebut adalah politik belah bambu di kalangam kader dan anggota partai. Tujuannya hanyalah ingin mencari muka pada Presiden Jokowi.

Moeldoko ingin membuktikan diri pada Jokowi, bahwa dia lebih loyal pada Jokowi walau pernah menjadi Kasad dan Panglima TNI pada era Presiden SBY. Pak Jokowi pasti tahu watak khianat orang-orang di sekelilingnya seperti Moeldoko.

Langkah Moeldoko tersebut tidak beretika dan merusak demokrasi dan sekaligus menunjukkan pada publik siapa sebenarnya Moeldoko.

Gaya mirip Sengkuni yang saat ini sedang dipertontonkan untuk menjilat Presiden Jokowi sejatinya juga pernah dilakukan Moeldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI, dengan mengusulkan agar Presiden SBY mendapatkan anugerah jenderal besar dengan pangkat berbintang lima. Alasannya karena Presiden SBY saat itu telah berhasil membangun kekuatan TNI yang handal.

Namun Presiden SBY saat itu menolak usulan tersebut. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, SBY menegaskan sudah menjadi kewajibannya untuk meningkatkan kapasitas TNI tanpa mengharap penghargaan.

SBY yang dahulu “dijilatnya” dengan iming-iming anugerah jenderal besar, sekarang pun dikhianati. Pengkhianatan serupa terhadap Presiden Jokowi hanya tinggal menunggu waktu saja. Suatu saat nanti Jokowi pasti akan dikhianati juga. Jokowi harus hati-hati terhadap Moeldoko.

Selain suka menjilat, Moeldoko juga suka hidup dalam kemewahan. Pada 2014, saat menjabat Panglima TNI, sejumlah media di Singapura pernah menyoroti jam tangan mewah yang pernah dipakai Moeldoko.

Konon, jam tangan tersebut langka dan sangat mahal, dengan harga di atas Rp 1 miliar. Situs www.themillenary.com menengarai bahwa jam tangan yang dipakai Moeldoko saat itu adalah tipe Richard Mille RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph “Black Kite”.

Karena disorot media luar negeri, Moeldoko membuat aksi membanting “jam tangan” tersebut. Namun jangan bangga dulu karena jam tangan yang dibanting bukan jam tangan yang seharga Rp1 miliar, namun jam kelas KW yang ada di Glodok.

Kasus tersebut muncul tak lama setelah kontroversi permintaan maaf Moeldoko kepada Singapura di Channel News Asia terkait penamaan kapal perang KRI Usman Harun yang diprotes Pemerintah Singapura.

Berita tersebut kemudian dibantah Moeldoko, dan menyebut Channel News Asia salah kutip pernyataannya bahwa sejatinya permohonan maafnya ditujukan karena tidak dapat memenuhi permintaan Singapura agar tidak menggunakan nama tersebut.

Usman dan Harun adalah dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) TNI AL yang dihukum mati karena melakukan pengeboman di Gedung McDonald House di Orchard Road pada tahun 1965 saat berkobarnya Dwikora oleh Presiden Soekarno. Kedua orang tersebut dianggap sebagai pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Sejumlah cerita di atas hanya secuil kesaksian bahwa Moeldoko sejatinya penuh dengan intrik. Mantan Presiden SBY saja menyesal pernah menjadikan orang seperti Moeldoko menjadi Panglima TNI. Jangan sampai Presiden Jokowi kelak menyesali juga telah menjadikan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Penulis adalah Pendiri Jaringan Nusantara