Soal Revisi UU ITE, PSHK UII Beri Catatan

Soal Revisi UU ITE, PSHK UII Beri Catatan

Presiden Joko Widodo

SHNet, Jakarta-Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan adanya revisi tehadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana bayak pasal karet. Usulan tersebut pun menuai beragam reaksi, salah satunya Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Direktur PSHK, Allan F.G. Wardhana mengatakan, bahwa sejatinya wacana revisi UU ITE sudah lama menyeruak dan tidak hanya menyangkut fenomena saling lapor diantara masyarakat. Di satu sisi, UU ITE dianggap memiliki dimensi positif sebagai sarana pembatasan bagi kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Di sisi lain, UU ITE dianggap negatif, karena adanya pembatasan tersebut, secara vertikal dianggap sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam kritik masyarakat dan secara horizontal dianggap sebagai pemicu fenomena saling lapor melapor. “Adanya persinggungan antara pemberian ruang kebebasan dengan pembatasan tersebut menjadi dimensi yang perlu untuk ditemukan jalan tengahnya. “ jelasnya.

2. Menurutnya, adanya mekanisme pengaturan terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk berekspresi ini sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menentukan beberapa syarat Pertama, pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum (by law). Kedua, pembatasan didasarkan pada alasan yang sah seperti ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan hak kebebasan orang lain atau hak atas reputasi orang lain. Ketiga, pembatasan hak asasi harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Adanya pembatasan ini sesungguhnya juga sejalan dengan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, yakni demokrasi konstitusional (constitutional democracy) atau demokrasi berdasar atas hukum (democratische rechtstaat).

“Dalam konteks UU ITE, pembatasan ini sudah sesuai dengan syarat di atas. Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah pembatasan kebebasan yang diatur dalam UU ITE ini sudah didasarkan atas alasan yang sah dan sejalan dengan prinsip demokrasi? Jika merujuk UU ITE, terdapat 7 (tujuh) pembatasan terhadap hak berekspresi seseorang, yakni terhadap informasi elektronik yang memiliki materi muatan, pertama, melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), kedua, memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat 2), ketiga, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (27 ayat 3), keempat, memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (27 ayat 4), kelima, memiliki muatan ujaran kebencian berdasar SARA (28 ayat 2), keenam, memiliki materi muatan yang berisi ancaman kekerasan secara pribadi (29), ketujuh, memiliki materi muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat 2a). “ tambah Allan seperti dalam keterangan persnya, Jumat (19/02/2021).

Salah satu problematik yang muncul adalah, terdapat kekaburan antara materi muatan yang dianggap penghinaan dengan yang dianggap sebagai kritik serta adanya anomali impelementasi pasal yang justru mereduksi perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Acapkali celah problematik ini membuka ruang kriminalisasi terhadap orang-orang atau badan yang sebenarnya ditujukan untuk mengekpresikan kritik atau untuk membela diri dan melindungi pribadi seseorang serta dijadikan sebagaimana data yang telah beredar.

Menurutnya, terhadap isu ini, pemerintah melalui Presiden Jokowi telah memberikan instruksi, pertama, mendorong DPR untuk melakukan revisi UU ITE. Kedua, memerintahkan Kapolri untuk merumuskan panduan penyelesaian kasus terkait UU ITE, yang salah satu muatannya bahwa yang harus melapor adalah korban.

Terhadap hal tersebut PSHK FH UII memberikan catatan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE yang dilakukan secara komprehensif terhadap pasal-pasal yang mengandung makna multitafsir dan berpotensi mengekang demokrasi.

2. Pembentukan panduan Kapolri terhadap penyelesaian kasus terkait UU ITE belum menyentuh akar permasalahan. Panduan Kapolri yang salah satunya mengatur bahwa ketentuan pihak yang harus melapor adalah korban, hanya menyentuh upaya perbaikan di tataran impelementasi penegakan. Padahal, Due process of law atau proses hukum yang baik, benar, dan adil melingkupi tatanan yang lebih luas, yakni mulai dari tahapan pembentukan, proses, serta penegakan hukum.

3. Pilihan pengenaan pidana sebagai primum remidium perlu dievaluasi ulang. UU ITE meletakkan sanksi pidana sebagai senjata utama (primum remidium) untuk menegakan larangan. Namun, karakter larangan dalam UU ITE tidak seluruhnya tepat dikenakan pidana. Terdapat pasal yang menyangkut ranah privat, seperti pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang semestinya ditempatkan dalam ranah perdata. Di sisi lain, pilihan penyelesaian pidana di luar peradilan menjadi opsi yang menarik diterapkan. Penjatuhan sanksi pidana kemudian menjadi pilihan terakhir yang dijatuhkan (ultimum remidium).

Hal ini untuk menghindari sifat sanksi pidana yang cenderung menestapakan pelaku dan berpotensi menciptakan ruang konflik lanjutan antar para pihak yang tidak memulihkan permasalahan.

Terhadap catatan tersebut, PSHK FH UII memandang bahwa pilihan revisi terhadap UU ITE tidak harus berasal dari DPR.

“Presiden sebagai salah satu lembaga pembentuk UU, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 juga berwenang untuk mengusulkan revisi terhadap UU ITE yang mendesak untuk segera dilakukan.” Tutup Allan. (Carles)