Wawancara Romo Benny, Begini Tantangan Ideologi Pancasila

Wawancara Romo Benny, Begini Tantangan Ideologi Pancasila

Romo Benny Susetyo. (foto: ist)

Pancasila sebagai ideologi bangsa masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di berbagai aspek kehidupan bangsa. Untuk itu, kami melakukan percakapan dengan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo di Jakarta, Kamis (7/01/2021). Selamat menyimak.

Sebenarnya, apa tantangan terberat Pancasila dewasa ini? Ya..tantangan kita ini, jujur, sila kelima, keadilan sosial. Masih banyak kemiskinan yang memicu munculnya radikalisme. Memang tidak semudah balik telapak tangan. Tidak mudah agar nilai Pancasila itu menjadi praksis kebijakan. Kebijakan itu harus dirasakan. Nah ini, bagaimana membangun keseimbangan negara, ekonomi dan warga. Keseimbangan ini sangat perlu. Pancasila itu ideologi bangsa yang secara praktis mampu memberikan titik temu negara, pasar dan warga. Keadilan itu terjadi kalau ada titik temu. Nah di sini persoalannya. Karena situasi saat ini tidak lepas dari warisan masa lalu yang korup, Pancasila tidak diaplikasikan. Tantangannya bagaimana mengaplikasikan, ini tidak mudah. Soal birokrasi turun-temurun. Ini membutuhkan terobosan kebijakan. Mislanya, Bu Mensos Risma itu mengaplikasikan pasal 34. Itu aplikasi. Pak Jokowi mengaplikasikan sila ketiga dan kelima. Infrastruktur luar jawa. Terjadi perkembangan daerah terpencil. Selama ini hanya Jawa, jadi butuh kesadaran bernegara, kebijakan harus utamakan pelaksanaan Pancasila.

Mengapa sampai ini masih ada kelompok yang tampaknya masih susah menerima Pancasila?

Ya itu masih ada, tapi  kelompok kecil. Kelompok seperti itu akan selalu ada di semua negara, karena mereka mendapatkan ruang ekspresi lewat  media social karena tidak ada kontrol. Saat dirasakan  kesejahteraan, keadilan, kebebebasan tidak terpenuhi, muncullah ideologi utopis. Seolah-seolah kalau dijalankan murni akan mencapai semuanya. Utopis itu muncul karena situasi ketidakpastian, situasi ekonomi, ketidakadilan sosial, yang menimbulkan bertumbuh dan berkembang seperti jamur. Ini tidak boleh dibiarkan. Peranan negara hadir untuk menyetop.  Ini ideologi kematian. Menagpa? Karena mereka takut hidup, menyebarkan kekhawatir, kecemasan. Bagaimana peranan medsos harus dikontrol, sehingga harus bangun optimisme. Kita hadapi persaingan global. Sejak 18 Agustus 1945, sudah selesai. Pancasila sudah selesai. Ideologi final, sehingga kita bisa menghadapi situasi ke depan. Pandemi covid ini mengubah perilaku ekonomi, bisnis dan sebagaianya. Hanya Bangsa yang bersatu yang mampu menghadapi ini, bangsa dengan energy  positif. Kalau kita reaktif terus-menerus, kita akan semakin tertinggal. Butuh visi yang sama. Kita tidak bisa lagi multitaksir. Masing-masing memiliki tafsir sendiri. Butuh yang namanya kesadaran berbangsa. Situasi say ini lebih berat dari krisis 1998. Semua dunia hadapi. Kalau kita masih hadapi soal seperti intoleransi, kita akan tertinggal. Kita tidak bisa reaktif terus. Tidak bisa lagi. Harus bangun optimisme dan mengaplikasikan nilai Pancasila dalam hadapi covid-19.

Seperti apa negara kontrol media sosial, seperti yang dijelaskan?

Negara kontrol dalam arti regulasi, sehingga mendorong stabilitas politik, agar investasi ekonomi bergerak. Kalau suasana yang damai sejahtera tidak ada, bagaimana investasi tumbuh, bagaimana negara tumbuh. Sekarang masing-masing negara selamatkan dirinya. Atau mempertahankan diri. Mereka bersatu. Karena masing-masing selamatkan dirinya. Situasi ekonomi ini melindas semua negara.

Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk lebih membumikan nilai Pancasila?

Tentu ada yang  menjadi prioritas. Apa yang dilakukan Menag memoderasi beragama. Itu harus kampanyekan. Kita bersaudara dan saling membantu. Inspirasi baru. Bukan aspirasi. Kalau itu berjalan akan damai sejahtera. Stabilitas politik, ekonomi tumbuh. Membumikan bagaimana beragama yang moderat itu merupakan aplikasi sila kesatu. Itu yang menjadi dasar. Bagaimana pengambil kebijakan itu menumbuhkan situasi kondusif politik. Politik identitas harus selesai. Ya Kalau masih politik identitas nggak pernah maju kita.

Penerapan nilai Pancasila membutuhkan keteladan, tapi keteladanan ini sangat kurang. Justru banyak pejabat publik yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Bagaimana tanggapannya?

Iya, problemnya karena yang ditampilkan di publik itu yang ada kasus. Nggak adil juga. Banyak yang berbakti buat bangsa. Ada jutaan orang. Yang diangkat media yang kontroversial. Ini nggak adil. Kalau yang ditangkap KPK yang ditampilkan, ya kita jelek terus. Ke depan, bagaimana menggeser media menampilkan jutaan orang baik. Orang baik itu dipulikasikan, dikenalkan dan itu jadi pilihan alternatif kita.

Bisa disebutkan beberapa tokoh, misalnya?

Ya banyak. Misalnya Bu Risma, KSDAD Andika kan kelihatan nasionalisnya, ada Panglima, Kapolri, ada banyak yang tegas dan semua pegawai berbakti, kalau ada yang korupsi ya berapa persen. Mengapa?  Karena sistem korup. Biaya politik tinggi. Coba nanti dipikir kalau kampanye efesien. Kurangi biaya ini. Pasti bisa kok. Ini perlu ada keinginan politik. Parpol dibiayai negara APBN. Kalau kita mau, political will yang nggak ada. Harus ada tekanan publik. Ke depan keberagaman sebagai modal ekonomi, sosial, budaya. Di situ Pancasila yang menyatukan. Agama inspirasi yang ada pencerahan. Tapi kalau masih manipulasi agama, kita sulit jadi bangsa yang modern. Ini tantangan. Saya lihat Indonesia optimis. Apa lagi dengan Menag, Mensos. Menteri-menteri profesional di bidangnya. Jangan pertentangan asal politik, profesional.

Keberadaan BPIP belum benar-benar operasional. Apa kendalanya?

Kendala itu ada regulasi. BPIP beda dengan BP7. BPIP tidak punya kaki di bawah. Untuk itu harus bangun sinergi dengan lembaga lain. Misalnya, kerjasama dengan Kemendagri dan memanfaatkan teknologi, seperti membuat animasi yang ditonton jutaan orang. Itu agar Pancasila diterima milineal. Anak nggak mau didoktrin. Ke depan nggak mungkin dengan cara doktrin, tapi memanfaatkan media kreatif bagaimana buat hal yang menarik. BPIP rangkul yang punya follower, untuk mengembangkan moderasi, tolerasni, kebersamaan, persaudaraan. Itu bagian dari ikon Pancasila. Memang tidak bisa satu atau dua dua tahun. Untuk itu  pendidikan moral Pancasila itu perlu diajarkan kembali, upacara di setiap Senin. Perlu revisi UU Sisdiknas, pendidikan moral juga diwajibkan. Mendikbud juga harus mewajibkan lagu kebangsaan, setiap Senin ada upacara. Perasaan itu ada lagi. Ini yang dilupakan. Reformasi yang baik tidak boleh ditinggalkan, ini kesalahan kita. Ke depan, BPIP aktif ajak kerjasama semua pihak. Misal Pemberdayaan Perempuan, hari ibu, ibu pejuang bangsa. Sejak lama perempuan itu sudah jadi pejuang. Perkenalkan pahlawan perempuan. Sejak awal, perempuan jadi pejuang, mengapa kok sekarang seolah dipersoalkan ya karena tidak mengenal sejarah. Kita mengalami kekosongan generasi seperti ini, mengalami gagap sejarah, gagap hadapi realitas. Tetapi anak  muda terus mencari kebenaran sejarah. Mereka cari buku, searching. Kalau BPIP menyediakan materi itu lebih efektif. Bentuk-bentuknya memang berubah. Anak-anak sekarang belajar dari audio visual belajar dari situ. BPIP harus beri nilai tambah apa yang diinginkan publik. Bagaimana Indonesia damai, sejahtera, guyub dan rukun, bahaya radikalimse, toleransi. Kemarin itu bergerak melawan radikalisme ini jadi modal besar. Pancasila dihayati bangsa ini, sehinggga menjadi roh. Andaikata tanpa Pancasila, kita hadapi covid bagaimana. Amerika lebih buruk dari Indonesia. Kita bersyukur pemerintah berikan jaminan masyarakat, kesehatan. Sesuatu yang harus disyukuri. Memang tidak sempurna. Kita tidak bisa terus menerus negatif. Ke depan bagaimana energi positif ini yang kita aplikasikan atau kembangkan, hanya optimistis, persatuan dan visi yang sama bisa mengatasi hal ini.

Apakah perlu melakukan upaya yang mirip dengan P4 pada masa lalu, meski perlu perbaikan?

Metodeloginya harus berbeda. Konten tetap, Ideologi Pancasila. Kita tidak perlu Manggala, tapi bersama dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh. BPIP harus siapkan materi, tapi bukan doktrin. Materi yang intinya mendorong kalau persatuan itu sangat penting. Paling penting lagi bagaimana ideologi jadi praksis kebijakan, itu yang ditunggu. Pemimpin paling bawah itu aplikasikan dalam kebijakan. Misalnya, tidak diskriminasi. Membumikan dalam praksis kebijakan, bukan dalam moral pribadi tapi tidak dijadikan aplikasi kebijakan. Jokowi sudah rintis. Infrastruktur sila ketiga dan kelima. Kalau mau pragmatis cukup Jawa saja, karena pemilu ditentukan Jawa, tapi dengan pembangunan insfrastruktur luar Jawa. Memang ada persoalan ya. Tetapi role model sudah jalan. Nah, demokrasi ini memang role Pancasila. Model seperti ini cocok atau tidak. Ini harus dipikirkan. Ini butuh ruang saling berikan ide gagasan, untuk melengkapi dan dan koreksi yang kurang. Demokrasi biaya mahal, bagaimana bisa dikurangi sehingga nilai Pancasila musyawarah mufakat tercapai. Ada rasa keadilan dan keterwakilan daerah itu sangat penting.

Bagaimana dengan pemilihan langsung ini memperkuat atau melemahkan penerapan nilai Pancasila?

Ya kita lihat dulu, bisa perkuat dan bisa melemahkan. Kuat kalau parlemen, kepala daerah mengaplikasikan Pancasila. BPIP dengan KPU dan Bawaslu mengupayakan bagaimana ideologi ini jadi praksis kebijakan, nanti bisa dilihat paparan visi misi. Harus itu yang diuji publik.

Karena bisa saja calon kepala daerah itu memiliki rekam jejak yang justru tidak mendukung toleransi?

Ya itu cari dukungan publik. Manipulasi agama ya ada. Itu politik identitas. Kalau politik identitas tidak laku dengan sendiri akan berubah. Ruang publik harus digunakan untuk mempromosikan nilai Pancasila jadi keadaban publik, keadaban publik jadi keadaban politik. Ini problem dari transisi demokrasi. Ya ini masih proses. Ini akan kembali kalau ada pemimpin yang visioner, majemuk, beragam. Misalnya Pangdam bertindak banyak pujian. Itu menunjukkan yang dulu tertidur, beragam, majemuk banyak dukungan.

Tapi kan sebelum Pangdam ada Nikita?

Iya artinya, ketika orang ada keberanian. Orang takut bersuara tunggu keberanian untuk memutus kebuntuan bersuara. Muncul orang berani Selama ini takut terus berusara. Sudah lama tunggu itu. Orang cinta Pancasila besar, tapi selama ini tunggu. Seolah senyap. Tidak berani. Tunggu orang yang berani, ternyata nggak ada masalah kok, baru bergerak. Ini refleksi kita, sebenarnya orang dukung luar biasa, berbagai kalangan. Hanya tidak ada stimulus. Kalau ada yang berani baru bergerak. Sekarang jangan seperti ini lagi. Bagaimana jadi habitus bangsa. Cara berpikir, bertindak, berelasi maka dibandingkan dalam perilakunya. Ini seharusnya. Tanpa ini nggak ada gunanya. Pancasila harus internasilasasi dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila bukan jargon. BPIP harus menginternalisasi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan penyelenggara negara. Kalau nggak, nggak ada artinya.

Selain figur seperti Risma, KSAD, Pangdam, ada banyak figur ada juga orang seperti Nikita?

Iya itu peran strategis. Banyak figur. Artinya banyak orang itu ada. Bagaimana internalisasi. Bukan moral absrak. Kita terjebak moral abstrak. Artinya ukuran moralnya  kesalehan individual, bukan kesalehan sosial. Gitu lho. Moral publik itu penting, ya itulah nilai Pancasila.

BPIP perlu memberikan penghargaan terhadap figur yang berusaha mengaplikasikan Panasila?

Tiga tahun ini sudah. Berikan penghargaan kepada meraka yang memperjuangkan Pancasila menjadi keadaban publik. Kita berikan penghargaan pendidikan, kesehatan, volunter, analis, banyak orang hebat di Indonesia kurang tampilkan di publik. BPIP juga tampilkan serial orang hebat di hari ibu. Orang bicara Pancasila itu bicara prestasi, kemajuan, moderasi. Bukan jargon tapi aplikasi. Kita harapkan peran medsos, TV public mempromosikan nilai Pancasila. Kalau dipromosikan terus-menerus akan mempengaruhi perilaku.  Kan ada teori komunikasi seperti itu. Terori kultivasi. Jujur saja, ruang publik dibajak oleh mereka yang ajarkan ideologi kematian. Ini yang akhirnya ubah perilaku. Kita semua ini berodsa karena membiarkan itu terjadi. Ke depannya harus digandeng, tiga, pemerintah, pasar dan warga harus bersinergi.(daniel dt)