Ujian Bela Palestina

Ujian Bela Palestina

Aris Heru Utomo

Oleh: Aris Heru Utomo

Kabar bahwa Israel melakukan pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti diberitakan Times of Israel dari Channel 12, pada 13 Desember 2020 menjadi ujian bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina. Pernyataan Kepala Lembaga Investasi Amerika Serikat (AS) untuk luar negeri, International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler yang mengiming-imingi tambahan investasi keuangan senilai miliaran dolar AS dari AS ke Indonesia menguji komitmen Indonesia dalam menghadapi peningkatan upaya-upaya normalisasi hubungan Indonesia-Israel.

Di Hotel King David, Yerusalem, Senin 21 Desember 2020, Boehler mengatakan Indonesia dapat membuka keran investasi AS dua kali lebih besar dibandingkan saat ini yang sebesar 1 miliar dolar. Boehler mengaku sudah membahas hal ini dengan Indonesia.

“Bila mereka siap, dananya akan siap dan bila mereka siap maka kami akan senang bahkan memberi dukungan finansial yang lebih besar dibandingkan yang telah kami lakukan,” katanya seperti dikutip Bloomberg.

Sebagai negara yang sangat mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, Pemerintah Indonesia tegas membantah pemberitaan tentang adanya upaya-upaya menormalisasikan hubungan Indonesia-Israel. Pemerintah Indonesia juga membantah adanya pembicaraan dengan AS dan Israel terkait investasi miliaran doillar AS ke Indonesia.

Melalui konferensi pers virtual pada Rabu 16 Desember 2020 Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kembali menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang hingga kini tak memiliki niatan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menlu Retno menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), “Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.”

Menlu Retno mengatakan bahwa hingga kini Indonesia tetap memberikan dukungan besar terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan Indonesia itu berdasarkan sejumlah parameter internasional. “Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional yang telah disepakati, secara konsisten akan tetap dijalankan.”

Sementara itu merespon pernyataan Boehler, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah juga menegaskan bahwa tidak ada niat Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

“Saya tidak bisa merespon karena tidak ada pembicaraan. Kemlu  sejauh saya yang ketahui tidak melakukan pembicaraan mengenai hal ini. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena sejauh yang saya pahami dan saya ketahui, secara faktanya tidak ada komunikasi antara Kemlu dengan pihak Israel,” tegas Faizasyah.

Tanggapan lugas dua petinggi Kemlu RI tersebut jelas menunjukkan konsistensi kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan senantiasa menjadikan isu Palestina sebagai jantung politik luar negeri Indonesia. Sikap membela, mendukung, dan menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina seperti yang senantiasa dinyatakan pemerintah Indonesia sama dengan membela prinsip keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan amanat dari dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Wawasan pokok sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila memandang bahwa negara memperlakukan setiap warga negaranya atas dasar pengakuan dan penghormatan harkat dan martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang tumbuh dari harkat dan martabatnya itu.

Karena itu tindakan Israel yang melakukan kekerasan ataupun aneksasi terhadap Palestina bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Indonesia menolak setiap bentuk kekerasan ataupun aneksasi terhadap warga negara baik yang dilakukan oleh negara, kelompok atau individu. Untuk itu pula, Indonesia dan banyak negara lain senantiasa mengupayakan tercapainya solusi dua negara untuk menyelesaikan isu Palestina ini. Indonesia tak pernah punya niatan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu selama mereka tidak menghentikan dominasi dan penjajahan terhadap bangsa Palestina.

Namun meskipun Kemlu selalu memberikan klarifikasi mengenai posisi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ujian bagi konsistensi Indonesia membela Palestina akan terus terjadi. Isu-isu perdamaian dengan Israel akan terus digulirkan dan diangkat ke permukaan, baik secara terbuka maupun tertutup melalui berbagai operasi intelijen dan penggalangan opini publik. Bukan saja oleh pihak Israel dengan dukungan AS, namun juga oleh pihak-pihak di dalam negeri Indonesia sendiri yang memiliki kepentingan tersendiri, dari motif ekonomi hingga politik.

Beberapa pernyataan sebagian orang di dalam negeri seperti “Bagaimana Indonesia dapat terlibat dalam perdamaian Israel-Palestina apabila Indonesia tidak bisa terlibat secara langsung di dalamnya karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” dijadikan modalitas oleh mereka untuk menggalang opini publik mengenai perlunya normalisasi hubungan Indonesia-Israel. Penggalangan opini publik tersebut diperkuat dengan antara lain iming-iming investasi miliaran dollar AS  seperti yang dilakukan IFDC, janji peningkatan hubungan perdagangan atau pariwisata.

Masifnya penggalangan opini  publik untuk menormalisasikan hubungan Indonesia-Israel bisa terjadi karena Indonesia adalah target utama dari rencana normalisasi hubungan diplomatik Israel. Bagi Israel, Indonesia ialah kunci, jika mereka berhasil membuka hubungan dengan Indonesia, maka hal tersebut merupakan kemenangan dalam konflik dengan Palestina. Karenanya tidak mengherankan bila pemerintah Israel akan terus menjajaki, membujuk Indonesia untuk menormalisasi hubungan.

Semua hal di atas tentunya menjadi batu ujian bagi konsistensi kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri RI. Jangan sampai konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina bergeser karena bisikan-bisikan keliru dari orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi atau golongan. Jangan sampai Pemerintah Indonesia dinilai oleh masyarakatnya telah melanggar Kontitusi.

Komitmen Indonesia untuk membela kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Pelaksanaan dan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia tidak boleh tergadai oleh kepentingan apa pun dan terbujuk rayu oleh pengaturan agenda Israel dan negara-negara atau pihak pihak manapun yang mendukung penjajahan Israrel terhadap Palestina.

Untuk itu, kiranya kita dapat selalu mengingat pernyataan Wakil Presiden pertama dan Proklamator Kemerdekaan RI Mohammad Hatta dalam pidato 2 September 1948, yang dikenal dengan judul “Mendayung di antara dua karang” dan kemudian menjadi dasar politik luar negeri RI yang bebas aktif, “Perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang lama: Percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri.”

Selanjutnya ditegaskan oleh Hatta bahwa “Tiap-tiap di antara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan pada realiteit, kepada kepentingan negara kita setiap waktu.”

Penulis, Aris Heru Utomo, Diplomat Madya, Pemerhati Hubungan Internasional.