Tinggal 3 Minggu, 11 Draf RPP UU Cipta Kerja Belum Tunjukkan Wujudnya

Tinggal 3 Minggu, 11 Draf RPP UU Cipta Kerja Belum Tunjukkan Wujudnya

SHNet, Jakarta-Penyelesaian draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Perpres UU Cipta Kerja terkesan lambat. Total aturan turunan UU Cipta Kerja ini ada 44 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres. Sesuai amanat pasal 185 UU Cipta Kerja, batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan tersebut adalah 3 bulan sejak diundangkan. Karena diundangkan pada 2 November 2020 lalu, maka paling lambat 1 Februari 2021 harus sudah selesai semua peraturan pelaksanaan. Namun, hingga saat ini baru 29 RPP dan 3 RPerpres yang dirampungkan dan di-upload melalui laman https://uu-ciptakerja.go.id.

Kepala Bidang Riset dan Edukasi Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII), Ahmad Ilham Wibowo, menegaskan dengan waktu yang tersisa tiga minggu lagi itu akan membuat waktu dari masyarakat menjadi semakin pendek untuk memberikan masukannya. Padahal berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan salah satu syaratnya adalah wajib melibatkan partisipasi masyarakat. “Tapi kondisi sekarang ini, waktunya tinggal tiga minggu, draf dari 11 RPP masih belum terlihat. itu kan artinya, proses masyarakat untuk menerima RPP yang nantinya harus dipelajari juga dan diberi masukan, itu kan nanti akan semakin sempit,” tukasnya, Selasa malam (5/1).

Karenanya, Ilham mengkawatirkan kondisi yang pernah terjadi saat pembuatan UU Cipta Kerja di mana banyak pihak yang tidak dilibatkan dan masukan tidak diterima, akan terjadi juga dalam pembuatan RPP turunannya ini. “Ini yang menjadi bahaya dari sisi keterlibatan masyarakat. Karena karakter UU Cipta Kerja ini kan banyak mendelegasikan subtansinya ke RPP dan RPerpres, yang kemungkinan akan memiliki pengaruh juga terhadap masyarakat nantinya,” tuturnya.

Dia mencontohkan klaster ketenagakerjaan yang juga belum ada draf RPP-nya. Padahal menurut Ilham, terkait klaster Ketenagakerjaan itu di UU Cipta Kerjanya hanya membahas hal-hal yang umum-umum saja. Semua subtansinya itu dituangkan dalam RPP.  “Jadi kalau sampai sekarang  saja drafnya itu masih belum kelihatan, nanti masyarakat yang terdampak tidak tahu apa yang akan dibentuk pemerintah, dan memberikan masukannya juga nanti otomatis akan mepet waktunya. Jangan-jangan nanti aturan-aturan yang diatur di RPP dan RPerpres nanti justru tidak lagi sesuai dengan harapan masyarakat seperti saat UU Cipta Kerja dibentuk,” katanya.

Kepala Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan setiap hari RPP UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) ini dimatangkan sebelum ditayangkan di laman resmi UU Ciptaker. Menurutnya, hal itu bertujuan agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. “Karenanya, kita matangkan dengan Setneg, Setkab, dan KumHAM,” katanya saat dikonfirmasi soal lamanya perampungan dari RPP UU Ciptaker itu.

Dari 11 RPP UU Ciptaker yang belum rampung, dua di antaranya merupakan RPP krusial yang sangat dinanti-natikan drafnya oleh masyarakat. Dua draf RPP itu adalah RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), yang merupakan kodifikasi dari semua sektor perizinan berusaha serta RPP klaster Ketenagaakerjaan yang hingga kini belum menemukan kata sepakat dengan serikat buruh/pekerja.

Terkait RPP Perizinan, Ketut menyampaikan masih perlu pendalaman di level pemerintah. “Karena RPP ini ibaratnya merupakan urat nadi perizinan berusaha dan pengawasan.Kami inginnya segera rampung. Cuma perlu diskusi yang mendalam karena merupakan pondasi,” ucapnya.

Padahal, dia mengutarakan setelah di-upload di laman resmi UU Ciptaker, draf RPP ini masih harus diolah lagi sesuai masukan masyarakat dan pelaku usaha. “Kemenko Perekonomian  ingin RPP mendorong perekonomian menjadi semakin baik secara progresif,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebutkan pembahasan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Perpres UU Cipta Kerja sudah rampung. Namun karena beberapa hal, draft tersebut masih belum diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja.

“Secara prinsip semua draft RPP dan RPerpres sebenarnya sudah selesai. Namun demikian, ada beberapa yang di internal pemerintah. Karena lintas Kementerian Lembaga (K/L) cukup banyak, kami masih belum berani meng-upload RPP ini di portal UU cipta kerja,” ujarnya dalam acara Economic Outlook 2021: Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Dunia Usaha, Selasa (24/11) lalu. (Carles)