Papua Setelah Revisi Otsus Papua

Papua Setelah Revisi Otsus Papua

Frans Maniagasi

Oleh : Frans Maniagasi

Pada 11 Januari 2021 yang lalu, pada Pembukaan masa Sidang DPR RI telah disampaikan Surat Presiden Joko Widodo mengenai revisi UU 21/2001 junto UU 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Revisi ini merupakan yang kedua kali sebelumnya pada 2008 yang lalu.

Revisi 2008 mengakomodir nama Provinsi Papua Barat dari Irian Jaya Barat ( UU No 45/1999) sekaligus melegalkan provinsi pemekaran ini berhak memperoleh Dana Otsus, sesuai UU No 21/2001. Sebelumnya kabupaten/kota di Papua Barat pun telah memperoleh Dana Otsus selama enam tahun ( 2002 – 2008) dari provinsi induk, Papua.

Pertanyaannya bagaimana keadaan Papua dan Papua Barat pasca revisi Otsus jilid kedua. Perubahan seperti apa yang akan dihadapi oleh kedua provinsi di tanah Papua berkenan dengan implementasi Otsus di masa depan. Untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut maka terlebih dulu perlu dikaji dari perspektif sosiologis politis. Karena saya bukan sarjana hukum jadi saya tidak otoritatif meninjau dari perspektif hukum.

Sejak awal saya telah memperkirakan bahwa revisi Otsus akan mengarah kepada pasal pasal tertentu. Terutama dikaitkan dengan berakhirnya Dana Otsus yang 2 persen setara DAU nasional pada tahun 2021. Pemerintah juga tak mau mengambil resiko untuk melakukan perubahan secara drastis dalam merevisi undang – undang ini.

Nuansa ini dapat saya rekam dari pembicaraan dan diskusi dengan beberapa oknum pejabat di Pusat mau pun para pakar dan pengamat pemerintahan, dari pembicaraan itu saya simpulkan pada prinsipnya UU 21/2001 telah sesuai dengan postur Papua.

Artinya pada level undang – undangnya tidak ada masalah – justru yang mesti diperkuat pada level implementasi di lapangan, dengan memastikan pasal – pasal Otsus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Otsus Papua adalah paradigma. Paradigma yang memerlukkan break-down lebih lanjut sehingga terkonfirmasi dan konkret pelaksanaannya di lapangan. Kelemahan selama 20 tahun (2001 – 2021) tidak adanya satu penafsiran yang sama yang dijadikan pedoman antara Pusat dan Papua, maupun di internal Papua baik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DPRP dan MRP (tiga institusi utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Otsus, Gubernur, DPRP, dan MRP) maupun lembaga – lembaga sektoral lainnya termasuk Kepolisian, Kejaksaan dan TNI, sehingga mengalami kekisruhan pada tingkat implementasinya.

Eksesnya Otsus diidentikkan dengan uang (money) terutama Dana Otsus, maka terjadilah distorsi dan polemik saling lempar-melempar kesalahan antara Pusat dengan Papua. Pusat menyalahkan Papua sebaliknya Papua pun menyalahkan Pusat. Saling berbalas pantun antara Jakarta versus Papua, sehingga sadar atau tidak terabaikanlah hal – hal substantif yang menjadi tujuan Otsus untuk solusi masalah Papua – dalam kerangka NKRI, ironi.

Menurut pendapat saya justru momentum revisi Otsus ini merupakan kesempatan untuk kita melakukan koreksi dan evaluasi terhadap undang–undangnya dan penyelenggaraan Otsus selama dua dekade. Dengan demikian dapat diketahui pasal pasal mana yang belum disentuh sama sekali, sedang dan yang sudah terlaksana. Dari koreksi dan evaluasi dapat terjadi kesesuaian pandangan dan pemahaman untuk menafsirkan Otsus pada tingkat yuridis maupun pelaksanaannya.

Dalam kerangka itu saya berupaya mencermati revisi atau perubahan Otsus kali ini. Hal itu terdapat dari perubahan pasal 34 huruf ( e) yang mengakomodir prosentase Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Jika kita konsisten dengan ketentuan pasal ini semestinya setelah dua puluh tahun maka Dana Otsus mengalami penurunan menjadi lima puluh persen berarti 1 persen dari 2 persen.

Perubahan kenaikan persentase Dana Otsus ( DO) dari 2 % menjadi 2,25 % sebenarnya tidak memberikan makna secara riil jumlah dana yang ditentukan langsung penggunaannya oleh Pemerintah Provinsi, apalagi kabupaten/kota. Dalam pengaturan dan penggunaan DO dinyatakan 1 persen dana tersebut diturunkan dalam bentuk block grant (penggunaanya terserah kepada Pemerintah Provinsi – seperti selama 20 tahun yang lalu), sementara 1,25 persen akan diberikan dalam bentuk program. Artinya penggunaan DO lewat program prioritas Otsus ( Pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat) – dana mengikuti program disertai “arahan” dari Pusat.

Menurut pendapat DR. Agus Sumule dari Universitas Papua yang juga Sekretraris Tim Kajian dan Tim Asistensi RUU Otsus Papua ( 2001) – saya juga setuju dengan pendapatnya bahwa yang diperlukan saat ini, adalah pengaturan tentang mekanisme perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas penggunaan dana – dana lainnya tidak hanya Dana Otsus, tapi dana dana lain yang dikelola langsung oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) di Papua.

Dengan demikian idealnya adalah melalui mekanisme Otsus, persoalan pembangunan di Papua dibicarakan bersama dan ditetapkan antara pihak Pemerintah Pusat termasuk K/L dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dengan masyarakat luas/ stakeholders terkait dan strategis, dengan fokus 4 hal pada Orang Asli Papua yaitu : (1) Pendidikan dasar/menengah dan pelatihan ketrampilan; (2) kesehatan di kampung – kampung; (3) ekonomi kerakyatan (harga barang kebutuhan dasar, dan pembelian produksi rakyat) dan (4) infrastruktur (perhubungan yang memprioritaskan konektivitas kampung – kampung dengan pasar; energi listrik di setiap kampung; air bersih dan sanitasi bagi penduduk kampung, dan internet untuk mendukung pembelajaran disekolah – sekolah, telemedicine).

Kalau keempat hal itu sudah disepakati tentang apa yang dikerjakan, dimana, dikerjakan oleh siapa, apa target pencapaiannya, berapa biayanya, dan lain lain barulah menjadi jelas apakah Dana Otsus 2,25% itu cukup atau tidak. Saya tidak yakin akan cukup.

Jadi, semestinya pendanaan penyelenggaraan Otsus berasal dari semua sumber yang memang selama ini sudah dialokasikan ke Papua, Dana Otsus ( 2,25 % setara DAU Nasional), Dana Bagi Hasil Migas, Dana Infrastruktur untuk Papua, DAK dan Dana Dekon yang dikelola langsung oleh K/L, semua itu dipoolkan digabungkan kemudian disandingkan dengan berapa besar kebutuhan dana untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan gizi, maupun ekonomi rakyat dan infrastruktur. Dari skema itu baru diketahui dengan jelas bagaimana memecahkan masalah pembangunan di tanah Papua.

Tentang pasal 76 mengenai pemekaran wilayah saya tidak terlalu berminat untuk membahasnya karena sudah sering dalam berbagai tulisan dan diskusi dengan para pengambil kebijakan di Pusat maupun di daerah sudah saya sampaikan. Selama 20 tahun terakhir sejak pemberlakukan Otsus bahwa pemekaran wilayah boleh boleh saja dilakukan tapi yang terpenting bahaya besar yang mengancam keberlanjutan eksistensi OAP di masa depan adalah termarginalisasinya mereka di atas tanahnya sendiri.

Dan realitas ini sangat mengkhawatirkan saya pribadi yang berpikir rasional dan realistis. Ironinya para eliet Papua sendiri yang dengan “suka cita” bersemangat untuk pemekaran wilayah ( I Ngurah Suryawan, Siasat Elite Mencuri Kuasa,2020). Apalagi peluang dan dasar hukumnya telah dibuka dan diakomodir dalam perubahan pasal 76 ayat (3).

Pada kesempatan ini ke depan untuk mengeliminir dampak negatif pemekaran wilayah adalah membuat komitmen politik dan keputusan politik dalam regulasinya bahwa tanah – tanah adat milik masyarakat Papua tak boleh diperjualbelikan tapi disewakan saja dengan syarat – syarat yang ketat dan saling menguntungkan baik antara Pemerintah, investor dan masyarakat adat.

Kalau usulan ini tidak diperhatikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun para elite Papua sendiri yang ada di Pemerintahan Daerah dan kekuasaan legislatif maka sudah pasti cepat atau lambat dalam jangka panjang akan mengakibatkan OAP benar – benar tidak akan memiliki tanah lagi.

Menjawab pertanyaan – pertanyaan di atas maka menurut pendapat saya terjadi perubahan “wajah” di Papua dan juga Papua Barat dari revisi ini saya dapat membayangkan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan jika tak ada perubahan dalam cara mengelola Papua terutama dalam mekanisme penganggaran, penggunaannya dan akuntabilitis Dana Otsus (2,25%) dan Dana – dana pembangunan lainnya maka tak banyak memberikan perubahan yang signifikan terhadap Papua dan Papua Barat. Sementara itu Papua dan Papua Barat akan disemarakan oleh hadirnya provinsi – provinsi baru.

Penulis, Frans Maniagasi, Pengamat Politik Lokal Papua dan Anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua (2001).