Kasus Bansos Mensos Diduga Juga Libatkan Pejabat Pemkot Serang

Kasus Bansos Mensos Diduga Juga Libatkan Pejabat Pemkot Serang

Dari kiri ke kanan: Djauzah, Indra Irawan, Wakil Walikota Serang, dan David Pella dari PT. BIG Grup. (Foto diambil 5 Oktober 2020 di ruangan kerja Wakil Walikota Serang).

SHNet, JAKARTA – Kasus pemberian bantuan sosial (bansos) kementerian sosial terus bergulir. Dugaan penipuan dan penggelapan bansos Kemensos juga diindikasikan terjadi di berbagai daerah, termasuk di Serang, Banten.

Kasus bansos kemensos yang terjadi di Serang, Banten, ditengarai dilakukan oleh sejumlah oknum dari Dinas Sosial (dinsos) pemerintah kota Serang. Menurut keterangan yang dihimpun wartawan, Rabu (27/1/2021), kasus ini juga diduga melibatkan Wakil Walikota Serang H. Subardi Husuludin dan staf terkait.

Kasus ini bahkan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh kuasa hukum PT BIG Grup Indonesia, sebagai pihak yang terperdaya.

PT BIG Grup Indonesia, sebagai salah satu supplier bansos, beberapa waktu lalu secara resmi mengadukan tindak pidana penipuan dan penggelapan proyek bantuan bansos sebesar Rp. 10 miliar ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut telah didaftar dengan tanda bukti laporan polisi nomor TBL/7665/XII/YAN.2.5/2020/SPKT.PMJ

Menurut keterangan yang dihimpun wartawan, penipuan dan penggelapan barang proyek bansos berupa beras, mie instan, dan ikan kaleng senilai Rp10miliar, dilakukan dengan cara memalsukan SPK (surat perintah kerja) dari Dinsos Kota Serang pada September 2020. Pelakunya, oknum AM, dan dibantu oleh SD, sebagai mantan anggota DPRD DKI Jakarta dari salah satu partai besar.

Menurut keterangan David Pella, yang dikuasakan oleh PT BIG Grup Indonesia, barang-barang hasil penipuan berupa beras, mie instan, dan ikan kaleng dijual dipasar gelap dan uangnya dibagi kepada pejabat pemerintah kota Serang.

“Itu semua dari pengakuan AM, sebagai otak rekayasa pemberian bansos dari Dinsos Kota Serang ini,” ungkap David Pella, Rabu siang.

David Pella menceritakan asal muasal rencana pemberian bansos tersebut. Bahkan, menurutnya, rekayasa SPK untuk bansos tersebut diberikan untuk tiga bulan. Yakni, Oktober, November, dan Desember. Masing-masing dengan nilai proyek sebesar Rp. 10 miliar, sehingga untuk tiga bulan jumlah nilai bansos sebesar Rp.30 miliar.

“Kami sudah bertemu dengan Pak Walikota, H.Safrudin. Beliau sangat baik, kooperatif,” ujar David Pella.

Dengan bantuan langsung Djauzah, pihak yang menawarkan bansos itu pertama kali, serta Yani, yang kemungkinan staf di Pemkot Serang, terjadi pertemuan antara Dirut PT BIG Grup Indonesia Indra Irawan yang didampingi David Pella dengan Wakil Walikota H.Subardi Husuludin di ruangannya di Pemkot Serang.

“Itu, tanggal 5 Oktober siang,” kata David Pella.

Tak berselang lama, SPK dari Dinsos Kota Serang diterbitkan. Atas dasar SPK itu, PT BIG Grup Indonesia memberi bansos tahap pertama senilai Rp. 10 miliar.

Belakangan diketahui SPK tersebut palsu, sementara bansos sudah dijual ke umum dan uangnya dibagi-bagi.

Djauzah, yang sejak awal diduga terlibat dalam kasus rekayasa SPK ini, belum berhasil dihubungi untuk dimintai konfirmasinya. Pesan WhatsApp ke selulernya masih belum dibaca hingga berita ini diturunkan.

Penjelasan singkat diperoleh dari Yani, yang disebut-sebut sebagai “orang dalam” di Pemkot Serang.

Menurut Yani, yang menjembatani pertemuan antara Dirut PT BIG Grup Indra Irawan yang disertai David Pella, dengan wakil walikota Serang Subardi Husuludin dan Djauzah, pada 5 Oktober 2020, kasus ini sedang dalam tahap penyelesaian.

“Kasus ini dalam tahap penyelesaian, itu yang saya bisa sampaikan,” kata Yani, Rabu sore.

Ia juga meminta wartawan bersabar hingga setidaknya hari Jumat (29/1) lusa. “Saya bisa kirim narasi lengkapnya besok,” desaknya. (Nonnie Rering)