Butuh Kapolri yang Mampu Memerangi Kejahatan Cyber

Butuh Kapolri yang Mampu Memerangi Kejahatan Cyber

Pengamat intelejen, Doni Istyanto. (foto: ist)

Jakarta- Saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan institusi kepolisian RI yang mampu memerangi kejahatan cyber (cyber crime) dalam bentuk radikalisme, terorisme, ekonomi dan kejahatan terhadap negara. Hal ini disampaikan oleh pengamat intelejen, Doni Istyanto kepada pers, di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

“Untuk itu Kapolri baru harus juga menguasai revolusi digital yang sedang berlangsung dan semakin canggih saat ini,” ujarnya.

Menurut pengamat kebijakan Presiden RI ini, sudah saatnya unit cyber crime Polri ada sampai di tingkat Polsek, bukan hanya Polres dan Polda.

“Untuk itu revolusi digital di harus segera menjadi program strategis bagi Polri. Hanya Kapolri yang paham dan adaptif dengan revolusi digital dibidang cyber crime yang bisa memimpin institusi Polri masa depan,” tegas Doni.

Tertibkan Gerbong
Doni juga mengingatkan Kapolri baru harus bersih dari KKN dan kepentingan kelompok partai politik. Presiden Joko Widodo diminta hati-hati dalam memilih Kapolri yang baru harus memiliki loyalitas hanya kepada Presiden RI.

“Rakyat butuh Kapolri yang track record-nya bersih dan hanya loyal pada presiden. Bebas dari gerbong-gerbong akibat banyaknya bintang tiga di kepolisian. Agar semua polisi bisa profesional untuk mengabdi pada negara dan melayani rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri semakin baik saat ini. Polri saat ini memiliki 13 jenderal bintang tiga termasuk yang di BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

“Silahkan cek apakah 5 orang bintang tiga yang diajukan oleh Kompolnas, ada yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Menurut Doni, Presiden Jokowi sangat berkepentingan untuk memilih Kapolri yang tepat untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri,” ujarnya.

Ke depan, katanya, tugas Polri dalam bidang keamanan sangat berat, sehingga dibutuhkan seorang Kapolri yang bisa membantu Presiden dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Untuk itu, kapolri baru diharap bisa menertibkan gerbong-gerbong kembali ke rel yang benar yang ada di dalam kepolisian. Untuk memastikan penegakan hukum di masyarakat,” ujarnya.

Karena tugas pokok dari Polri adalah memeilhara dan menjaga ketertiban di masyarakat.

“Kan gak mungkin penjagaan ketertiban masyarakat dilakukan, jika institusi kepolisian tidak tertib. Jadi penertiban internal sangat penting saat ini,” katanya.

Tentang pengelompokan gerbong-gerbong di dalam kepolisian, Doni tidak mau menjelaskan lebih detail.

“Pak Presiden sudah tahu peta gerbong dalam kepolisian. Berikan Presiden kebebasan untuk memilih secara tepat. Presiden paham Kapolri macam apa yang dibutuhkan Indonesia ke depan,” ujarnya. (sp)