Setelah Pilkada di Sumba, Apa Selanjutnya?

Setelah Pilkada di Sumba, Apa Selanjutnya?

Ilustrasi. (freepik)

Oleh: Alex  Th. Tagukawi

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia mencapai puncak pada rabu, 9 Desember 2020. Selama berbulan-bulan dan meski keadaan pandemi, para calon kepala dan wakil kepala daerah bertarung memperebutkan suara rakyat demi duduk sebagai orang nomor satu di daerah  masing-masing, kondisi serupa juga terjadi di Sumba Barat dan Sumba Timur.

Terdapat empat pasangan calon yang ikut dalam pertarungan politik di Sumba Barat yaitu Yohanis Dade, SH – John Lado Bora Kabba, Marthen Ngailu Toni,SP – Ir.Agustinus Bernandus Bora, Drs Agustinus Niga Dapawole – Gregorius H. B. L. Pandango,SE dan Daniel Bili,SH – Thimotius Tede Ragga,S.Sos.  Sedangkan Sumba Timur terdapat dua pasangan calon yaitu Drs Khristofel Praing, M Si – David Melo Wadu, ST dan Umbu Lili Pekuwali, ST.MT – Ir. Yohanis Hiwa Wunu, M.Si.

Hadirnya pemimpin daerah terbaik pilihan rakyat yang dapat membangun Sumba secara nyata dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat adalah tujuan akhir dari semua pertarungan tersebut.

Pembangunan daerah perlu dirasakan secara nyata oleh semua masyarakat Sumba Barat dan Sumba Timur. Bicara mengenai pembangunan daerah, tidak hanya mencakup membangun infrastuktur atau fisik semata, karena yang lebih utama adalah membangun manusia yang di daerah itu sendiri. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah terpilih di Sumba Barat dan Sumba Timur nantinya.

Siapapun yang terpilih, sebaiknya tidak hanya fokus mementingkan proyek fisik saja, namun juga mempertimbangkan secara detail dampak dari setiap kebijakan yang mereka ambil dalam meningkatkan kualitas manusia di daerah masing-masing. Sehingga perkembangan sarana-prasarana berjalan beriringan dengan perkembangan kualitas manusianya. Pembangunan kualitas manusia harus menjadi prioritas, karena ini merupakan syarat untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketertinggalan daerah ini.

Apalagi tahun 2020, Sumba Barat dan Sumba Timur masuk dalam daftar sebagai daerah tertinggal seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Daerah tertinggal dalam hal ini ialah daerah yang sebenarnya memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Penetapan tersebut juga sejalan dengan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang memperlihatkan presentase penduduk miskin di kabupaten Sumba Barat sebesar 28,17 persen dan Sumba Timur sebesar 29,65 persen. Persentase tersebut tergolong tinggi jika dibanding dengan persentase daerah lainnya di Indonesia.

Fakta tersebut menantang pemimpin daerah terpilih di Sumba Barat dan Sumba Timur dalam pilkada serentak ini untuk lebih maksimal mengelola potensi daerah demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pulau Sumba secara keseluruhan memiliki potensi daerah yang begitu besar untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat, baik itu dari segi pariwisata ataupun juga potensi pertanian dan peternakan. Namuan, pengelolaannya membutuhkan perhatian serius, sehingga berdampak kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepada kepentingan lain justru menghambat kepentingan rakyat itu sendiri. Terkait dengan ini, pastinya butuh pemimpin daerah yang tidak hanya pandai bermain kata, namun juga berani mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Secara kasat mata, kalau mau jujur, dalam periode praktek pemilu langsung ini, sangat terasa betapa langkahnya pemimpin yang berani tidak popular untuk kepentingan rakyat. Ada satu harapan kecil, kiranya pilkada 2020 ini benar-benar melahirkan pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat di garis depan dan pencitraan berada di garis belakang.

Selain itu juga butuh pemimpin daerah yang dapat membentuk budaya birokrasi transparan, profesional dan bertanggung jawab di kalangan aparatur daerah sangat diperlukan. Itu semua untuk terwujudnya laju pembangunan daerah yang cepat dan merata dengan hadirnya pemerintahan daerah seperti yang di harapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemimpin daerah yang seperti inilah yang diharapkan terpilih akhirnya di kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur.

Namun, seperti kata presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Linchon : “jika ingin menguji karakter seseorang, berikan ia kekuatan/kekuasaan”. Pada akhirnya pemimpin daerah terpilih akan diuji, sejauh mana mereka mampu menghadapi tantangan untuk membangun daerah kabupaten ketika mereka sudah resmi memegang kekuasaan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur.

Apakah gerakan pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat luas akan se-nyata dan se-yakin sama seperti yang dikampanyekan ketika bertarung merebut kursi menjadi yang nomor satu di daerah. Tentu, semua ini membutuhkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Ada masanya berkompetisi dan ada masanya membangun. Jangan sampai energi dihabiskan untuk kepentingan politik semata, yang sesungguhnya sekadar alat untuk berjuang.

Tentunya siapa pun yang ditetapkan secara resmi oleh KPU memenangkan pertarungan pilkada serentak nanti, sudah pasti merupakan pemimpin terbaik yang sudah dipilih masyarakat Sumba Barat dan Sumba Timur. Seluruh masyarakat semestinya untuk memberikan kepercayaan dan sekaligus memberikan sokongan untuk kebaikan daerah ini.

Semoga dengan kepemimpinan mereka, apa yang diharapkan masyarakat Sumba Barat dan Sumba Timur yaitu pembangunan daerah yang mampu mengangkat kesejahteraan rakyat dapat segera diwujudkan. Dan semoga juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi ambisi utama yang mau dicapai oleh pemimpin terpilih. Sehingga pilkada pada akhirnya memuncul pemimpin yang membawa harapan rakayat menjadi sebuah kenyataan. Semoga!

Penulis, Alex Th. Tagukawi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Bali.