Menimbang Positivisme Hukum Dalam Demokrasi

Menimbang Positivisme Hukum Dalam Demokrasi

Foto: Ilustrasi (net)

Oleh: Toto Widyarsono

Ide demokrasi dapat dirunut sampai pada pemikiran Yunani (Plato), dan berkembang lewat teori-teori kontrak di zaman modern (Hobbes, Locke, Rousseau) sampai pada teori demokrasi deliberatif dewasa ini (Habermas).

Namun ide ini tidak meluncur tanpa sanggahan. Musuh-musuh demokrasi antara lain menyebutkan, demokrasi akan selalu ada di bawah bayang-bayang tirani mayoritas dan kediktatoran opini publik. Yang lain mengatakan: demokrasi dalam mass society hanya akan menyediakan kondisi pada totalitarianisme.

Sementara praktek perwakilan dipandang hanya membuang-buang waktu dan anggaran. Bijakkah bila demokrasi kita hentikan saja?

Antara hukum, HAM dan demokrasi, salah satu kosep yang dianggap menghubungkan ketiganya adalah doktrin “the rule of law”. Di Indonesia konsep ini sebenarnya telah dianut oleh para founding fathers pada saat penyusunan konstitusi negara oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di tahun 1945.

Intinya, doktrin ini menegaskan bahwa hukum diterapkan secara sama bagi semua warga negara. Semua orang berkedudukan sama di atas hukum. Penekanan sifat egaliter masyarakat di depan hukum jelas sesuai dengan cita-cita bentuk negara demokratis yang bersandarkan pada prinsip kesamaan hak.

Apabila semangat demokrasi modern dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konsep negara hukum yang tercermin dalam “the rule of law”, maka akan lebih jelas dicari landasannya lewat peran positivisme hukum dalam demokrasi. Positivisme hukum adalah aliran yang menekankan pentingnya mengidentifikasikan apa itu hukum yang merupakan langkah awal dan mendasar bagi terlaksananya doktrin “rule of law”.

Dalam kerangka ini H.L.A. Hart tercatat sebagai tokoh utama positivisme hukum kontemporer dalam menegakkan cita-cita demokrasi.

Hart tercatat sebagai tokoh yang berhasil memperbaharui kelemahan-kelemahan teoritis yang terdapat dalam ‘teori hukum sebagai perintah’ (the command theory of law). Dengan tetap mempertahankan pentingnya doktrin pemisahan hukum dan moralitas sebagai lawan atas teori hukum kodrat yang memandang hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari moralitas.

Jika penganut teori hukum kodrat memandang bahwa sahih tidaknya hukum itu ditentukan oleh isinya yang tidak bertentangan dengan moralitas/keadilan, maka penganut positivisme hukum yakin bahwa sahih tidaknya hukum itu ditentukan oleh fakta sosial bahwa hukum itu memang berlaku dalam suatu masyarakat.

Teori Hukum Hart mengekspresikan suatu pemahaman modern dari cita-cita kuno mengenai ”the rule of law and not of man” (berkuasanya hukum dan bukan manusia) dan menyediakan suatu rasionalisasi yang kuat dan bisa diterapkan secara luas dari hakekat otoritas legal dalam suatu dunia yang pluralistis. Apa yang dikemukakan Hart tidak hanya menawarkan suatu konsep deskriptif mengenai kekuatan sosial hukum, namun juga suatu konsep validitas hukum yang mengklaim untuk menjelaskan makna (terbatas) dari kewajiban warga negara untuk mentaati hukum.

Karenanya Hart telah bergerak dari konsep hukum sebagai perintah “soverign” positivisme klasik menuju ke konsep hukum sebagai aturan. Ia menghasilkan teori yang sesuai dengan realitas sosial hukum pada jaman sekuler dan demokratis.

Mengapa Demokrasi?
Bagaimana praksis pemikiran Hart bila dikaitkan dengan pembangunan demokrasi di Indonesia? Ide Hart sebenarnya sejalan dengan alam pikir dan suasana batin reformasi yang mengantar dilakukannya amandemen UUD 1945.

Hanya sayangnya, UUD hasil amandemen tidak memberikan penjelasan memadai soal itu; apa dan bagaimana alam pikir dan suasana batin saat itu yang mendasari dilakukannya amandemen UUD 1945. Seharusnya segenap warga mengerti bahwa dalam kaitan dengan UID 1945, hal itu tidak lain adalah semangat kemerdekaan, keamaan dan keadilan.

Sejauh ini kita telah menjalankan reformasi politik menuju demokrasi, sejauh ini pula kita memasuki alam pikir demokrasi yang mengedepankan pentingnya kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Tidak hanya bebas dari segala bentuk koersi dan ketidakadilan, tetapi juga bebas untuk mencapai kehidupan lebih baik dalam semangat kesetaraan dan persaudaraan segenap warga bangsa.

Bagi Indonesia, perlu untuk mengukur kembali demokrasi yang sudah berjalan. Benarkah rakyat telah dilayani oleh leadership dan sistem yang baik? Benarkah rakyat semakin sejahtera dengan sistem yang ada? Mampukah sistem yang ada melahirkan partai yang memiliki loyaitas kepada kepentingan warga negara?

Ada sinyalemen perkembangan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dirusak oleh perilaku elit politik yang bersikap pragmatis dan menabrak aturan hukum yang mereka sepakati sendiri. Sekarang kita saksikan kegalauan dan apatisme terhadap demokrasi karena begitu senjangnya representasi politik dan artikulasi kepetingan publik. Kegalauan itu mencerminkan krisis demokrasi sedang berlangsung.

Keadaan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara dan menjadi problem global. Terlalu dangkalnya praktek demokrasi yang hanya menekankan nalar instrumental, proseduralisme, konsensus dan kompromi, dengan mengabaikan dimensi nalar publik, afeksi, semangat, harapan, ketegangan dan konflik yang semestinya mendapat perhatian dari praktek demokrasi ditengarai menjadi penyebab utama.

Namun kita telah melihat demokrasi sebagai jalan pilihan dan cita-cita negara hukum demokratis modern di masa kini sebagai jawaban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu cara memperbaikinya seperti dianjurkan oleh Hart adalah kembali menegakkan doktrin “the rule of law”.

Mengapa demokrasi? Karena demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang menghormati martabat manusia. Demokrasi yang sudah cukup mantap terbukti memberikan perdamaian dan dukungan kemajuan besar pada suatu rakyat. Pembagian atau pembedaan antara negara dan masyarakat (sipil) merupakan prasyarat demokrasi.

Demokrasi membongkar klaim-klaim ideologis pemimpin besar atau suatu elit ideologis maupun religius untuk menetapkan diri sebagai penguasa. Dalam demokrasi ada jaminan agar hak asasi manusia minoritas tidak tertindas.

Penulis, Toto Widyarsono, Pengurus Harian Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia.