KPPOD Minta Pemerintah Pusat Selesaikan Masalah Perizinan Usaha Air di Daerah

KPPOD Minta Pemerintah Pusat Selesaikan Masalah Perizinan Usaha Air di Daerah

PENGELOLAAN - Sistem pengelolaan air di Bula, Ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). (Ist)

SHNet, Jakarta -Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha yang terjadi di daerah-daerah akibat dampak kehadiran UU baru, yaitu UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang hingga kini belum ada petunjuk pelaksaannya. Dalam masa transisi itu, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait sudah membuat Surat Edaran (SE) kepada seluruh gubernur agar tetap menjalankan peraturan yang lama sampai peraturan baru resmi dikeluarkan.

Namun, beberapa pemerintah daerah ada yang tidak mengindahkan Surat Edaran itu dan tetap mengacu kepada UU yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana mereka menganggap sudah tidak berwewenang lagi untuk mengeluarkan izin berusaha, termasuk izin usaha air kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam UU.  Akibatnya, masyarakat di daerah mengalami kesulitan saat mengurus surat izin berusaha maupun meminta perpanjangan izin usaha. Pelayanan terpadu satu atas provinsi jelas-jelas menolak permohonan izin usaha masyarakat dengan alasan menjalankan amanat UU.

“Masalah itu harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Karena, masalah kesulitan mengurus perizinan usaha di daerah itu kan adalah dampak dari produk hukum yang mereka buat,” ujar Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endy Jaweng.

Dia menegaskan, jika belum ada peraturan operasional dari UU yang baru, berbagai proses yang berlaku itu seharusnya masih memakai peraturan perundang-undangan yang lama sampai keluarnya panduan tata cara pelaksanaan yang baru. “Jadi pemerintah pusat harus tegas dalam hal ini menyikapi para gubernur yang mempersulit perizinan usaha sampai keluarnya peraturan yang baru,” ucapnya.

Menurut dia, terjadinya lempar melempar tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam hal perizinan usaha itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak tahu produk apa yang mereka buat itu. “Hal ini terbukti dengan terjadinya ketidakpastian regulasi di daerah yang menyebabkan ketidakpastian berusaha sebagai dampak dari kehadiran peraturan perundang-undangan baru yang dibuat,” tukasnya.

Karenanya, Robert meminta agar pemerintah pusat  dalam hal ini BKPM di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah perizinan di daerah ini. “Yang pasti, tidak boleh terjadi kekosongan hukum dalam masa transisi itu. Ketidakpastian hukum itu membuat kegiatan usaha akhirnya ditunda atau berhenti sementara. Karenanya UU Cipta Kerja ini, RPP-nya harus dipercepat pembahasannya,” katanya.

Saat adanya masalah perizinan yang terjadi di daerah itu disampaikan kepada  Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ia mengatakan akan segera membahasnya dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian PUPR.

Sebelumnya diberitakan, CV Varia Indah Tirta, sebuah perusahaan air minum dalam kemasan di Pekan Baru mengakui kesulitan dalam pengurusan Rekomtek Surat Izin. HR Manager CV Varia Indah Tirta  (VIT) Pekan Baru, Yendri, mengutarakan kebingungan perusahaan dalam mengajukan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru. Pada Desember 2019 VIT sudah mengajukan permohonan SIPA ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan disampaikan bahwa berdasarkan UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA), wewenang mereka sudah dicabut dan menyarankan untuk mengurusnya ke Dinas ESDM Provinsi. Jawaban serupa juga disampaikan Dinas ESDM Provinsi, yaitu tidak lagi memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) berdasarkan UU 17 Tahun 2019 dan menyarankan VIT untuk mengajukannya ke Kementerian PUPR.

“Anehnya, Kementerian PUPR mengatakan bahwa mereka hanya mengeluarkan Rekomtek terkait sumur permukaan. Hingga kini kami pun bingung harus mengurusnya kemana, sementara perusahaan kan harus tetap beroperasi  agar para karyawan bisa tetap bekerja,” tutur Yendri, Rabu (18/11) lalu. (Carles)