FSGI: Ada Guru Tak Dapatkan Uang Pensiun

FSGI: Ada Guru Tak Dapatkan Uang Pensiun

Ilustrasi dari pixabay.com [SHNet/Ist]

SHNet, Yogyakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima pengaduan dari 51 guru aparat sipil negara (ASN) di wilayah Jakarta. Para guru ini rata-rata adalah pengajar yang diangkat sebagai ASN pada tahun 2016 melalui jalur guru bantu. Sebanyak 28 orang dari mereka telah pensiun di tahun 2020 ini dan 23 lainya akan pensiun di tahun 2021. Mereka yang telah pensiun tidak menerima hak apa pun, baik tunjangan maupun gaji pensiunan, sedangkan yang akan pensiun khawatir bakal bernasib sama dengan 28 teman mereka.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo, menyampaikan hal ini dalam keterangannya kepada media, Selasa (1/12).

Menurut Heru, alasan yang mereka terima adalah karena mereka tidak memenuhi ketentuan masa kerja sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906. Padahal, sebelum ditetapkan sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 mereka telah bekerja belasan tahun sebagai guru bantu, meskipun di sekolah swasta tetapi digaji dari APBN.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai pegawai tidak tetap dalam instansi pemerintah maupun badan usaha milik daerah yang penghasilannya dibayar dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Menilik peraturan di atas maka semestinya masa kerja guru bantu yang belasan tahun tersebut tersebut dapat ditambahkan menjadi masa kerja komulatif. Atau setidaknya Masa kerja yang diperhitungkan “setengah” adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari satu tahun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya delapan tahun sesuai SK BKN No 11 Tahun 2002.

“Apabila salah satu alternatif di atas diberlakukan kepada mereka maka rata-rata masa kerja mereka ketika pensiun adalah di atas 15 tahun. Jika demikian layakkah mereka diberhentikan (dipensiunkan) tanpa uang pensiun? ,” tanya Heru.

Ternyata masih ada halangan mereka, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 1969 Pasal 9 tentang Hak Atas Pensiun Pegawai yang Diberhentikan dengan Hormat adalah memiliki usia minimal 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.

Jika melihat peraturan perundang-undangan di atas sepertinya mereka memang akan sangat kesulitan memperoleh hak pensiunnya. Tetapi kalau kita lihat pasal ketentuan tentang pensiun yang lainnya, misalnya pada Pasal 91 Ayat 2.c Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN. UU tersebut menyatakan bahwa: PNS diberikan jaminan pensiun apabila mencapai usia pensiun (tanpa menyebut masa kerja).

Berikutnya dalam Ayat 3 disebutkan Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Pertanyaannya adalah apakah guru-guru ini tidak berhak mendapatkan penghargaan atas pengabdian mereka?

Selanjutnya, pada Ayat 5 tercantum Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Patut dipertanyakan kemana uang simpanan mereka yang dipotong dalam bentuk iuran tiap bulan selama mereka menjadi ASN?

Terakhir, pada saat mereka diangkat pada tahun 2016, mereka tentu dijelaskan bahwa mereka tidak akan menerima pensiun. Memang, mereka di luar ketentuan penerimaan CPNS yang seharusnya di bawah usia maksimal 35 tahun (yang merujuk kepada masa kerja 25 tahun ketika pensiun pada usia 60 tahun).

“Lantas ketika mereka diangkat pada usia di atas 35 tahun mengapa ketentuan pensiun mereka mengikuti aturan masa kerja pegawai baru normal 35 tahun?,” tanya Heru.

Rekomendasi FSGI
Dengan alasan kemanusiaan dan penghargaan terhadap jasa-jasa mereka yang puluhan tahun telah mendidik generasi terbaik bangsa ini, maka FSGI berpendapat para guru tersebut harus mendapatkan gaji pensiun. Hal ini dapat dilakukan pemerintah melalui peninjauan masa kerja sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 sebab mereka diangkat karena pengabdian sebelumnya.

Selanjutnya, mendorong perlunya perbaikan regulasi yang mengatur hitungan masa kerja guru PNS untuk pensiun dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal ) SK Guru Bantu Pertama 2003. Lakukan hitungan ulang masa kerja untuk pensiun dalam bentuk peninjauan kembali atau merevisi sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpihak untuk keadilan, berpihak kepada rakyat dan berdasarkan kebutuhan manusia. Adapun Guru Bantu yang tulus membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Adapun yang belum diputuskan untuk pensiun dari PNS mohon agar dilakukan peninjauan kembali masa kerja untuk pensiun serta pemberian hak pensiun yang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,” usul Heru melalui rekomendasi institusinya. (whm/sp)