KPAI Menduga Siswa Meninggal karena Depresi PJJ

KPAI Menduga Siswa Meninggal karena Depresi PJJ

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. [SHNet/Ist]

SHNet, Yogyakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menduga seorang siswa (ST) di Tangerang, Banten, meninggal dunia akibat depresi terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ). KPAI menginformasikan ST sempat mendapat perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang, dan kemudian dirujuk ke RSI Grogol, Jakarta Barat karena ada dugaan ST mengalami depresi.

“Keluarga menduga ST depresi karena banyaknya tugas belajar daring selama pandemi Covid-19. Menurut sang ayah, selama pandemi Covid-19, putrinya disibukkan dengan tugas-tugas sekolah secara online. Ia melihat, waktu anaknya tersita dengan pola belajar online,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam keterangannya kepada media, Rabu (18/11).

KPAI mengingatkan bahwa kasus anak mengalami depresi selama PJJ daring bukanlah yang pertama kali. Menurut Retno, jika keterangan yang diberikan orang tua terkait depresi ST karena PJJ daring memang valid dan benar, maka kematian anak selama PJJ di masa pandemi sudah mencapai jumlah empat anak. Mereka yang meninggal karena PJJ daring sebelumnya, yakni siswi sekolah dasar negeri (SDN) berusia 8 tahun. Siswi tersebut tewas karena kerap dianiaya orang tuanya karena orang tua menganggap anak sulit diajar saat PJJ daring.

Kemudian, siswi SMAN di Gowa, Sulawesi Selatan dan siswa MTs di Tarakan, Kalimantan Utara, yang bunuh diri karena diduga depresi akibat PJJ.

“Meski faktor penyebab seorang anak bunuh diri tidak pernah tunggal,” ujar Retno.

Hasil Pantauan KPAI
Retno menyampaikan hasil pemantauan institusinya terhadap pelaksanaan PJJ Fase 1 yang berlangsung Maret-Juni 2020. Menurut Retno, pada PJJ Fase 1 peserta didik cenderung mampu mengatasi tekanan psikologis karena pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung selama 9 bulan.

“Selain itu, guru mata pelajaran, wali kelas dan teman-teman satu kelas siswa masih sama dan mereka sudah sempat komunikasi aktif sebelumnya, sehingga sudah saling mengenal dan bisa saling membantu,” kata Retno.

Namun pada PJJ Fase 2, anak-anak menurut Retno lebih sulit mengatasi permasalahan psikologis, sehingga berpengaruh pada kesehatan mental mereka sebagai seorang anak/remaja.

“Karena pada fase 2 ini, anak naik kelas dengan situasi yang berubah, wali kelasnya ganti, guru mata pelajarannya berbeda, dan kemungkinan besar kawan-kawan sekelasnya juga berbeda dari kelas sebelumnya. Peserta didik belum pembelajaran tatap muka sejak naik kelas,” ujar Retno.

Ia menambahkan bahwa pergantian kelas dengan suasana baru tanpa tatap muka membuat anak-sanak sulit memiliki teman dekat untuk saling berbagi dan bertanya. Akibatnya, kesulitan pembelajaran ditanggung anak sendiri jika anak tersebut tidak berani bertanya kepada gurunya.

Menurut Retno, masalah ketidakmerataan akses terhadap fasilitas pendukung untuk pembelajaran daring maupun luring berdampak peserta didik harus mempunyai sistem belajar sendiri. Akibatnya, ada anak yang tidak bisa mengatur waktu belajar, ada yang kesulitan memahami pelajaran, bahkan ada yang tidak memahami instruksi guru.

“Tidak dapat dipungkiri, pandemi ini juga dapat berdampak kepada aspek psikososial anak dan remaja, di antaranya berupa perasaan bosan karena harus tinggal di rumah, khawatir tertinggal pelajaran, timbul perasaan tidak aman, merasa takut karena terkena penyakit, merindukan teman-teman, dan khawatir tentang penghasilan orang tua,” ujar Retno.

Menurutnya, orang tua bisa menjadi penguat sekaligus bisa menjadi sumber masalah bagi anak-anaknya.

“Misalnya, munculnya kekerasan pada anak karena orang tua tidak memiliki kesabaran mendampingi anak belajar. Kekerasan verbal seperti merendahkan kemampuan anak dalam belajar, dan atau menerapkan pola mendisiplinkan anak yang tidak tepat, seperti memberikan hukuman dan sanksi yang dianggap bagi sebagian orang tua justru akan membangkitkan semangat pada anak. Padahal, sanksi justru menimbulkan tekanan psikologis bagi anak,” ujar Retno.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan harus memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, orang tua maupun anak untuk memahami apakah dia terdampak secara psikologis. Gejala-gejala umum seperti menurunnya semangat untuk menjalankan aktivitas, mudah marah, dan cepat kehilangan konsentrasi itu memang normal, namun tetap harus diperhatikan jika terjadi secara berkepanjangan.

“Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan di daerah harus bersinergi dengan dinas-dinas pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di kabupaten/kota maupun provinsi untuk membantu membina kesehatan mental peserta didik,” ujar Retno.

Upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam menangani isu kesehatan jiwa anak dan remaja selama masa pandemi adalah dengan membuat regulasi yang menitikberatkan arah setiap kebijakan pada terwujudnya masyarakat yang peduli pada kesehatan jiwa.

“Prlu monitoring dan evaluasi seberapa efektif upaya ini sampai di sasarannya pasca tewasnya seorang siswi SD karena dianiaya orang tua saat sulit diajari PJJ dan kasus siswa MTs di Kota Tarakan dan siswi SMAN di Kabupaten Gowa yang bunuh diri,” ujar Retno.

Rekomendasi KPAI
Atas persoalan tersebut KPAI mengajukan sejumlah rekomendasi. Pertama, para pengawas, kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, dan guru mata pelajaran hendaknya membuat kesepakatan memberi perlindungan dan pemaafan dalam pengumpulan tugas.

“Bentuk perlindungan terhadap perserta didik bermasalah dalam PJJ, tugas yang diberikan seringan-ringannya, baik dari segi kompetensi dasar (KD) ataupun dari segi jumlah soalnya,” usul Retno.

Kedua, sekolah dan para guru mengurangi beban psikologis peserta didik dengan mengurangi beban tuntutan pengumpulan tugas. Tugas yang sudah menumpuk dan terlanjur tidak dikerjakan di waktu yang lalu diputuskan diberikan pemaafan setelah peserta didik diberikan bimbingan dan pembinaan psikologis.

“Setelah mental peserta didik dibina dan disiapkan untuk mengerjakan tugas yang baru di waktu yang akan datang, itulah yang akan ditagih,” ujar Retno.

Ketiga, sekolah hendaknya memberdayakan guru BK untuk membantu para siswanya yang mengalami masalah kesehatan mental selama masa pandemi Covid-19.

Keempat, Kemendikbud dan Kemenag agar menginstruksikan dinas-dinas serta Kantor Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk memastikan mereka mematuhi Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan SE Dirjen Pendidikan Islam Kemenag No 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Covid-19 tentang Penyelenggaraan Belajar dari Rumah.

Kelima, dinas pendidikan di berbagai daerah agar mewajibkan sekolah menerapkan Kepmendikbud No 719/P/2020 tentang Pelaksanaan Kurikulum Darurat serta Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 279.1 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madarasah.

“Kurikulum darurat akan meringankan beban belajar siswa, guru dan orang tua sehingga anak tidak stres. Kurikulum darurat memberikan penyederhanaan materi-materi esensial dan sekolah tidak diwajibkan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan,” ujar Retno.

Keenam, Kemendikbud jangan hanya merevisi standar isi Kurikulum dengan mengurangi kompetensi dasar, namun juga harus merevisi standar penilaian dan standar lulusan.

“Karena kalau tidak direvisi, sekolah takut menggunakan Kurikulum Darurat,” kata Retno.

Ketujuh, pemerintah daerah mulai merencanakan pembelajaran blended (campuran) antara PJJ dengan pembelajaran tatap muka (PTM). Untuk itu, politik anggaran mulai diarahkan membantu sekolah-sekolah menyiapkan infrastruktur dan protokol/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di satuan pendidikan.

“Membuka sekolah harus mengedepankan persiapan AKB demi melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak,” kata Retno. (whm/sp)