Gus Dur, Jusuf Kalla, dan Solusi Papua

Gus Dur, Jusuf Kalla, dan Solusi Papua

Frans Maniagasi

Oleh : Frans Maniagasi

Selain Jusuf Kalla  tokoh bangsa yang menggagas pertama kali rekonsiliasi perdamaian Papua adalah Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur. Menurut Gus Dur penyelesaian konflik antara state versus society lebih pada sentuhan kemanusiaan. ( Ahmad Suaedy, 2018).

Mengapa karena telah terbukti selama dan sepanjang konflik Papua diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan dengan paradigma militeristik sudah usang dan  gagal  justru semakin memperparah keadaan. Pendekatan klasik yang unproduktif dengan stigmatisasi “separatisme”  semakin “meyakinkan” Orang Papua untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.

Sebaliknya bagi Gus Dur pendekatan kemanusiaan dengan memperlakukan OPM dan GAM sebagai masyarakat yang kritis bukan sebagai separatis tapi “mitra” dialog yang mesti diajak untuk berdiskusi. Sebagai anak bangsa, kelompok kritis yang tetap menjadi warga bangsa ini rsedang berjuang menuntut hak – haknya yang tidak dipenuhi oleh Negara.

Dari perspektif teoritis Gus Dur memandang kelompok ini sebagai bagian dari civil society ( Ahmad Suaedy, idem). Karena mereka sebagai Civil society maka prinsip kesederajatan dan dialog yang transparan patut dikedepankan, memberikan public sphere ( ruang publik) untuk masyarakat tersebut dapat berekspresi dan mengemukakan aspirasi dan kepentingannnya. Bukan sebaliknya dengan praktek kekerasan, menggunakan senjata.

Negara jangan  vis – a – vis dengan mereka atau negara memperlakukan mereka sebagai musuh. Konflik Papua selama ini terjadi karena daya rusak akibat “pandemi” separatisme dan memperlakukan  gerakan OPM/KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata) atau KKSB ( Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata) sebagai “musuh” Negara. Padahal asal terjadinya pandemi separatisme dari cara penanganan Negara yang mempraktekan pendekatan keamanan yang militeristik. Akibatnya rakyat Papua tidak percaya bahkan tidak yakin terhadap Negara ( Pemerintah) inilah sumbu utama terjadinya konflik.

Sejarah menunjukkan Presiden Soekarno pada saat “merebut” Irian Barat atau Papua bukan saja memobilisasi dengan kekuatan bersenjata. Tapi yang direbut Presiden Soekarno adalah mendekati masyarakat Papua langsung pada “hati” dan “pikiran” mereka dengan meletakan basis national building ke Indonesiaan. Kegagalan terbesar Pemerintah kita di Papua selama 57 tahun ( 1963) berintegrasi adalah tidak sukses membangun nasionalisme ke Indonesia- an. Nasionalisme ke-Indonesia-an itu dikotori oleh praktek – praktek pendekatan keamanan yang diterjemaahkan dalam bentuk  aksi kekerasan dan konflik.

Disatu pihak Soekarno telah berupaya merebut hati dan pikiran masyarakat Papua namun dilain pihak pasca Soekarno terutama pada era Orde Baru Presiden Soeharto menjadikan pendekatan keamanan dengan paradigma militeristik menjadikan wilayah ini Daerah Operasi Militer (DOM). pemberontakan OPM pertama kali tahun 1965 yang dimotori oleh Ferry Awom dkk di Manokwari ( Papua Barat) – menjadi pukulan terhadap Pemerintah  dari sinilah awalnya konflik berdarah di Papua terjadi hingga kini. Tidak saja itu banyak tokoh tokoh pejuang integrasi yang kemudian kecewa dengan Pemerintah Indonesia sebut saja Eliezer Yan Bonai, Gubernur pertama Irian Barat. Kemudian Hermanus  Wayoi seorang mantan Birokrat Senior di Pemda Papua pada Februari 1999 didepan Presiden BJ Habibie tatkala menerima  100 orang delegasi diawal reformasi di istanah Presiden secara jujur, transparan, demokratis dan bermartabat menyampaikan bahwa  “Kami, Papua mau keluar secara baik – baik dari Indonesia ”, karena selama integrasi Negara tidak memperlakukan kami (orang Papua) secara manusiawi bahkan “janji- janji” surga untuk memberikan rasa aman, nyaman dan kesejahteraan, tak pernah direalisasikan.

Gus Dur memahami  realitas historis politik tersebut oleh sebab itu pendekatan kemanusiaan menjadi prioritas  utama dengan paradigma antropologis dan kultural menjadi basis untuk memperlakukan “masyarakat kritis”  dengan mendekati personal dan dialog  kepada mereka yang dianggap atau dicap membangkang terhadap negara.

Gus Dur sangat memahami apa yang ada dalam back mind dan perasaan orang Papua sehingga upaya itu dilakukan dengan mengakui identitas kultural  mengijinkan dikibarkannya bendera Bintang Kejora ( tentu dengan ukuran yang lebih kecil dari bendera Merah Putih), menggantikan nama Irian Jaya dengan sebutan Papua dan ikut berkontribusi pada saat dilaksanakan Kongres Papua II tahun 2000. Bahkan Gus Dur adalah tokoh inspirator lahirnya kebijakan Otonomi Khusus Papua ( UU 21/2001- Tap No IV/MPR/1999).

Artinya, Gus Dur selain memberikan public sphere tapi juga memberikan “pengakuan” terhadap identitas kultural masyarakat Papua dengan catatan tidak menabrak rambu – rambu  kedaulatan Negara. Ironinya bagi sebagian kalangan yang tidak sefaham dan sejalan dengan pemikiran dan langkah – langkah Gus Dur, terutama dari kelompok ultra nasionalis – NKRI harga mati –  mengangapnya Presiden Abdurrachman Wahid telah memberikan “angin” kepada kelompok separatisme Papua merdeka.

Konon kabarnya, salah satu faktor yang turut mempengaruhi dilengserkannya Gur Dur dari kursi Presiden karena akomodatifnya terhadap gerakan separatis Papua merdeka. Masih teringat dalam ingatan saya kontribusi dana Satu Milyar Rupiah kepada penyelenggaraan Kongres Papua II di Jayapura menimbulkan perdebatan pro kontra dimasyarakat termasuk dilapisan elite dilingkaran kekuasaan. Namun itulah gaya Gus Dur dengan bahasa yang santai “kok gitu aja repot”.

Menurut pendapat saya justru substansinya Gus Dur telah merekonstruksi pemikiran orang Papua untuk  “merebut” kembali pikiran dan “perasaan bawah sadarnya” orang Papua dengan  menanamkan kepercayaan kepada Negara, bukan saja kepercayaan tapi juga keyakinan. Saya membayangkan jika Amin Rais dan Poros Tengahnya tidak “menusuk” Presiden Abdurrachman Wahid dari kursi Presiden dan Gus Dur memerintah selama lima tahun kepimpinannya saat itu – kekerasan dan konflik Papua mendekati finalisasi menuju perdamaian. Ironinya terobosan pemikiran dan  lompatan kebijakan  yang drastis dilakukan oleh seorang Abdurrachman Wahid mesti terhenti.

Pemikiran dan langkah Gus Dur dilanjutkan oleh Jusuf Kalla  arsitek dibalik suksesnya  solusi soal Aceh. Dalam mendekati masyarakat Papua ada nilai – nilai dari Gus Dur yang akan diadopsi oleh seorang JK untuk mendekati penyelesaian konflik Papua. Pemikiran Gus Dur dan tindakannya yang hendak diestafet oleh JK meskipun agak pragmatis namun substansinya sentuhan kemanusiaan dengan pendekatan historis dan kultural sebagai landasan kerja.

Mandat penuh dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada JK berhasil secara elegan menyelesaikan  konflik Aceh lewat MoU Helsinki ( 15 Agustus 2005). Praktek yang hampir sama upaya awal dirintis oleh JK dan sederetan anggota tim kecil atau “buzernya” melakukan terobosan untuk merangkul tokoh tokoh Papua baik dalam negeri yang diklasifikasikan pro Jakarta dan Papua merdeka maupun utusannnya secara diam – diam  mendekati para pentolan tokoh – tokoh  OPM diluar negeri maupun dihutan – hutan di Papua.

Tapi upaya awal ini terbentur oleh dua hal menurut pendapat saya, pertama, akan berakhirnya masa jabatan SBY – JK ( 2004 – 2009) dan kedua, dalam kasus Papua hambatan psikologis politik terjadi perdebatan dipusat pusat kekuasaan disekitar Presiden SBY yang tidak sefaham untuk penyelesaian konflik Papua. Dikarenakan adanya trauma harga diri bangsa sebuah Negara berdaulat berdialog dengan organisasi separatisme GAM. Perdebatan ini akhirnya mengurungkan proses terobosan yang telah dilakukan oleh JK.

Memang seperti dalam tulisan saya di Sinar Harapan ( 3/11/2020) yang lalu ada keberlanjutan pada periode kedua Presiden SBY dan Wapres Budiono ( 2009 – 2014) dengan membentuk dua tim masing – masing dikomandoi oleh  Letjen TNI/AD Bambang Dharmono lewat UP4 B ( Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan katakan tim Rekonsiliasi Papua yang diketuai Faris Husein, seorang dokter yang juga salah satu aktor dibalik suksesnya kesepakatan Helsinki.

Bambang Dharmono dan UP4B dapat melakukan peran dan tugasnya diwilayah Tanah Papua, dari dipesisir pantai utara, selatan, lereng gunung, lembah, daerah rawa hingga pegunungan tinggi  banyak temuan mulai dari mis- manajemen pembangunan hingga amburadulnya tata kelola pemerintahan. Kemiskinan, keterisolasian sosial budaya, ekonomi bahkan anggaran yang besar hanya sebatas atas nama rakyat tapi realitas dan fakta dilapangan dari laporan hasil kerja UP4B selama  tiga tahun ( Oktober 2011 – Desember 2014) merupakan sebuah film kisah sedih  yang menampilkan keprihatinan hidup (dokumentasi video dan foto) menyatakan bahwa nonsense program pembangunan yang dirancang dengan dana signifikan yang  jumlahnya besar itu hanya menjadi dekorasi belaka, tak menyentuh aspirasi, kepentingan dan kebutuhan rakyat dikampung kampung  dan wilayah terisolir. Negara tidak hadir di masyarakatnya.

Tim Rekonsiliasi Faris Husein pun akhirnya stagnan disebabkan oleh resistensi dipusat – pusat kekuasaan di seputar Presiden SBY akibatnya tak ada “kesatuan bahasa” untuk solusi konflik Papua. Kini kesediaan JK untuk membantu pemerintah menyelesaikan konflik Papua yang telah diprakarsai Gus Dur patut menjadi pertimbangan Presiden. JK seorang “nigrat” Bugis dari perspektif antropologis dan kultural masyarakat Sulawesi Selatan ada filosofis  yang menjadi pegangan setiap pria asal Bugis  yaitu   “ujung lidah”, sebagai simbol kemampuan menegakkan wibawa dan sanggup menyakinkan lawan atau mitranya  dalam transaksi dagang menjadi kekuatan diharapkan diplomasi ujung lidah ala Bugis ini dapat ditransformasi dijadikan pegangan dalam dialog, bila Presiden percayakan JK  untuk menyelesaikan soal Papua. Saya berharap JK dapat ditunjuk Presiden Joko Widodo menyelesaikan setiap masalah, stamen yang saya suka dari seorang JK, yang disampaikan  dalam logat Makassar yang khas adalah “lebih cepat – lebih bae” – artinya setiap persoalan lebih cepat dituntaskan akan lebih baik. Semoga

Penulis, Frans Maniagasi,  Anggota Tim Asistensi UU Otsus Papua ( 2001).