Kerjasama, Komitmen dan Pengendalian untuk Percepatan Penyaluran BSB 2020

Kerjasama, Komitmen dan Pengendalian untuk Percepatan Penyaluran BSB 2020

Evaluasi dan Percepatan Pen yaluran Bantuan Sosial Beras 2020, di Grand Mercure Harmoni Jakarta, Rabu (14/10). (Dok. Biro Humas Kemensos)

SHNet, Jakarta- Kerjasama, Komitmen dan Pengendalian untuk Percepatan Penyaluran BSB 2020 yang ditargetkan tuntas pada akhir Oktober 2020.

Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar saat menyampaikan arahan dari Menteri Sosial RI Juliari P Batubara dalam Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) 2020 yang diselenggarakan oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Rabu (14/10).

“Perlu kerjasama dan komitmen dari kita semua dalam percepatan penyaluran BSB. Pengendalian internal kita juga penting. Kalau ada masalah, segera dilaporkan secara berjenjang,” ujar Dadang.

Ia juga menegaskan kelengkapan dan keabsahan data merupakan hal yang penting sebagai salah satu bukti penyaluran beras sudah diterima oleh masyarakat. “Angka 70 persen bukan hanya beras yang keluar dari Bulog, tetapi sudah benar-benar sudah diterima KPM,”ungkapnya.

Berdasarkan data, realisasi penyaluran BSB dari Gudang Bulog per 13 Oktober 2020 adalah 64% di seluruh Indonesia. Realisasi tertinggi di Provinsi Bali sebesar 99%. Namun terdapat beberapa provinsi yang realisasi penyaluran di bawah 50% di antaranya Kalimantan Tengah 46% dan Papua 45%.

“Dalam pelaksanaannya di lapangan pun masih sering terjadi kendala, seperti kondisi geografis, juga sinkronasi data. Mudah-mudahan sinergi kita melalui rapat ini untuk evaluasi kendala dan merumuskan solusi bersama sehingga bisa memperlancar penyaluran di lapangan,” kata Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto.

Terkait SDM PKH di lapangan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, mengatakan baik Koordinator Wilayah/Kabupaten/Kota/Kecamatan maupun Pendamping PKH telah berusaha dengan maksimal dalam upaya penyaluran BSB.

“Namun terdapat kendala terkait data yang berbeda antara data realisasi diterima KPM yang dilaporkan Pendamping PKH dengan realisasi beras yang disalurkan dari gudang. Kami mencermati ini harus disinkronkan,” kata Pepen.

Ia menambahkan, kendala lain terkait keterbatasan geografis di beberapa wilayah menjadi evaluasi di lapangan yang harus dipikirkan bagi Pendamping PKH dan transporter.

Sementara itu, Direktur Operasional dan pelayanan publik Bulog, Triyana, mengatakan Perum Bulog telah menyediakan beras untuk alokasi 3 (tiga) bulan di seluruh wilayah Indonesia.

“Per hari ini telah terealisasi 300.000 ton atau 70% dari pagu 3 alokasi. Dari diskusi kami dengan transporter, sisanya yaitu 150.000 ton Insya Allah akan tersalurkan sebelum akhir bulan ini,” ungkap Triyana.

Ia mengakui memang ada beberapa kabupaten/kota yang penyalurannya masih di bawah 30 persen. Direktur Operasional PT BGR Logistic Budi Santoso mengatakan sebagai transpoter, pihaknya tak jarang menghadapi kendala teknis dalam penyaluran BSB. “Salah satunya diberlakukan lockdown di beberapa daerah tertentu sehingga kami tidak bisa masuk karena harus karantina 14 hari. Selain itu belum dilakukan launching di daerah itu,” ujarnya.

BSB disalurkan kepada 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH) dengan besaran 15kg/bulan/KPM selama tiga bulan yaitu Agustus s/d Oktober 2020. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH selama pandemi Covid-19.

Kegiatan ini berlangsung pada 14 – 16 Oktober 2020 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta Pusat serta secara virtual di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun peserta terdiri dari Kepala Dinsos Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Bulog, Perwakilan Transporter di Daerah (BGR Logistics dan DNR), serta Koordinator Wilayah/Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH). (Stevani Elisabeth)