Dinilai Inkonsisten, BPOM Siap Bahas kembali Peraturan Terkait Susu Kental Manis

Dinilai Inkonsisten, BPOM Siap Bahas kembali Peraturan Terkait Susu Kental Manis

SHNet, Jakarta- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan kesiapannya untuk membahas kembali Peraturan Kepala (Perka) BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Produk Pangan Olahan khususnya terkait Susu Kental Manis (SKM) yang dinilai banyak pihak inkonsisten dan memunculkan multitafsir. Tidak hanya itu, BPOM juga berjanji untuk lebih pro aktif lagi dalam melakukan edukasi ke masyarakat bahwa SKM itu bukan susu.

Hal itu disampaikan Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM Anisyah, dalam acara webinar “Diskusi Terbatas 2 Tahun Per BPOM No 31 Tahun 2018 : Pemerintah Setengah Hati Mengurusi Susu Kental Manis” yang diselenggarakan KOPMAS, Kamis (15/10). “Keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama, baik itu dari kalangan akademisi, pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan media. Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal keamanan pangan di Indonesia,” katanya.

Karenanya, dia mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan temuan mereka ke BPOM, baik itu terkait iklan pangan yang merugikan masyarakat maupun terkait peraturan yang dianggap perlu diperbaiki. “Kami terbuka untuk semua kritik dari semua pihak terkait regulasi yang kami buat agar bisa didisikusikan bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi,” tukasnya.

Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim menyampaikan sangat menyesalkan istilah Susu Kental Manis yang masih cukup banyak tertera dalam Perka BPOM No.31 Tahun 2018. Dia melihat ada persoalan inkonsistensi dalam peraturan itu dan berpotensi menimbulkan multitafsir di masyarakat. Dia mencontohkan apa yang dimuat dalam Pasal 53 Perka BPOM 31/2018 yang seolah-olah mengijnkan SKM itu bisa dikonsumsi bayi berusia 13 bulan. Seperti diketahui, Pasal 53 Perka BPOM itu salah satunya menyebutkan bahwa di label produk SKM harus mencantumkan kata-kata “tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan”. Sementara di Pasal 67 disebutkan usia 5 tahun. “Kedua pasal ini akan berpotensi konflik,” ucapnya.

Padahal, dia mengutarakan dalam diskusi yang pernah dilakukan BPKN dan BPOM beberapa tahun lalu, sudah disepakati untuk menghilangkan kata susu dari SKM, baik dalam aturan produksi sampai dengan periklanan ke masyarakat. “Bahkan tidak hanya itu, permintaan kami waktu itu adalah melakukan reedukasi ke masyarakat . Hal itu penting dilakukan mengingat iklan dari SKM yang sudah puluhan tahun mempengaruhi pemikiran masyarakat bahwa itu adalah susu bergizi,” tukasnya.

Untuk itu, yang bisa dilakukan ke depan selain mengkritisi Perka BPOM yang masih inkonsisten dalam penggunaan kata susu dan kriteria, maka juga perlu dilakukan upaya demarketing. “Ini tidak akan mengganggu usaha produsen karena mereka tinggal mengubah strategi bisnisnya saja,” ujarnya.

“Saya setuju untuk mengkritisi tidak hanya Pasal 53, tapi ada banyak pasal yang berpotensi inkonsisten dan multitafsir. Selama kondisinya seperti itu, maka Perka BPOM itu akan menjadi sumber ketidakpastian hukum di masyarakat dan itu harus kita hentikan,” kata Rizal.

Selain itu, dia juga meminta Kemenkes dan BPOM harus lebih proaktif melihat situasi masyarakat. “Jadi saya setuju Perka BPOM ini harus direvisi. Tidak cukup itu saja, BPOM juga harus ada upaya edukasi  di masyarakat dengan menggandeng pihak lain untuk mengoptimalkan komunikasi ke masyarakat,” ucapnya.

Muhammad Heychael dari Remotivi juga sepakat perlunya koreksi terhadap Perka BPOM 31 Tahun 2018. Hal itu disebabkan iklan SKM itu telah mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menganggap SKM itu setara dengan susu formula selama puluhan tahun.

“Jadi perlu adanya peraturan yang lebih tegas untuk melarang SKM ini digunakan oleh bayi dan anak-anak. Karena tahapan orang untuk membeli SKM itu sudah di level belief yang menganggap SKM itu selevel susu formula untuk anak. Ini hal terberat untuk mengubahnya jika tidak disertai dengan peraturan yang lebih keras yang disertai dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat. Artinya, harus ada kampanye pembalikan supaya orang-orang yang sudah berubah pola pikirnya terhadap SKM tidak mengalami normalisasi lagi dari sekelilingnya yang masih mengganggap SKM sama dengan susu,” ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio juga menilai hal serupa. Dia menuturkan bahwa dalam pembuatan Perka BPOM 31 itu sempat ada perdebatan dengan ahli gizi. “Kata-kata susu kental manis yang masih ada di Perka itu menyesatkan dan harus direvisi,” katanya.

Peneliti YLKI Natalya Kurniawati menyarankan agar batas usia yang dilarang mengkonsumsi SKM dalam Perka 31 BPOM itu diubah menjadi 5 tahun. “Kalau disebutkan hingga bayi usia 12 bulan, itu kan sama artinya dengan bayi 13 bulan diperbolehkan untuk mengkonsumsi SKM. Padahal anak di usia ini juga tidak baik untuk mengkonsumsi SKM,” tuturnya.

Sekjen Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) yang juga Ketua Komite Penyempurnaan Kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI) 2020, Hery Margono, bahkan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membahas lebih lanjut mengenai SKM ini bersama BPOM.  Menururtnya, bagus atau tidaknya sebuah peraturan itu tergantung dari proses pembuatan peraturannya dan implementasi dari peraturan itu. “Jadi saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengajukan ke BPOM untuk membahasnya bersama,” tukasnya. (Carles)