2 Fraksi Menolak, RUU Cipta Kerja Disetujui ke Rapat Paripurna

2 Fraksi Menolak, RUU Cipta Kerja Disetujui ke Rapat Paripurna

SHNet, Jakarta – Rapat Kerja Badan Legislasi dengan DPD RI dan Pemerintah dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU tentang Cipta Kerja yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, Sabtu malam (3/10), menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ke dalam Rapat Paripurna atau pembahasan Tingkat II yang akan digelar pada 8 Oktober mendatang.  Dalam pandangan akhir mini fraksi yang dibacakan malam itu, sebanyak 7 fraksi yaitu PDIP, P-Golkar, P-Gerindra, P-Nasdem, PKB, PAN, PPP, ditambah DPD menyatakan setuju untuk RUU Cipa Kerja ini diteruskan dalam pembahasan Tingkat II, sementara dua fraksi yaitu P-Demokrat dan PKS menyatakan menolak.

Dalam pembacaan pandangan akhir mini fraksi, P-Demokrat yang dibacakan Hinca Panjaitan menyebutkan ada 5 hal yang menjadi catatan Fraksi P-Demokrat terkait RUU Cipta Kerja ini. Pertama, Fraksi P-Demokrat berpendapat RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi. Masalah ketenagakerjaan menurut Fraksi P-Demokrat bukanlah masalah utama yang menghalangi masuknya investasi asing ke Indonesia. Kedua, Fraksi Demokrat memandang RUU Cipta Kerja ini membahas secara luas beberapa UU sekaligus, sehingga tidak bijak jika memaksakan proses perumusannya secara terburu-buru.

Ketiga, kata Hinca, Fraksi Demokrat menilai RUU Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada kepentingan buruh. Keempat, RUU Cipta Kerja dinilai telah menyebabkan bergesernya semangat ekonomi Pancasila ke arah ekonomi kapitalis dan neoliberalis. Kelima, selain cacat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga dinilai cacat prosedur. “Fraksi Demokrat menilai proses pembahasan hal-hal krusial  dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasannya juga tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society,” ujar Hinca.

Sementara, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ledia Hanifa menyampaikan, pembahasan RUU Cipta Kerja di masa pandemi menyebabkan terbatasnya akses bagi masyarakat dalam memberikan masukan sehingga banyak memunculkan keluhan. Disebutkan, pembahasan dalam waktu yang pendek menyebabkan terjadinya ketidakoptimalan dalam pembahasan, padahal RUU ini memberikan dampak yang luas bagi bangsa. Selain itu, raksi PKS juga menilai RUU Cipta Kerja ini juga banyak merugikan pekerja/buruh, khususnya dalam hal pesangon yang tidak didasarkan analisa yang komprehensif. Selain itu, RUU Cipta Kerja ini juga berpotensi untuk membuat masalah baru terkait lingkungan hidup.

Sebelumnya, dalam laporan kerja Panja RUU Cipta Kerja yang dibacakan Wakil Ketua Baleg Willy Adytia, disebutkan ada 7 hal pokok yang mengemuka dan disepakati dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja. Di antaranya mengenai penataan dan perbaikan sistem perijinan berusaha sesuai konstitusi; keikutsertaan pemda dalam mewujudkan keberhasilan RUU Cipta Kerja dengan tetap mempertahankan kewenangan pemda sesuai dengan asas otonomi daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat; konsep RBA (Risk Base Approach) dan sistem perijinan berusaha berbasis elektronik; kebijakan pengintegrasian satu peta nasional yang meliputi wilayah dan laut; pengaturan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja/buruh; pengaturan mengenai kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi.

Acara Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU tentang Cipta Kerja yang diadakan secara virtual ini diikuti oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menaker, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta perwakilan dari Menteri PUPR serta Kominfo.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan RUU Cipta Kerja sangat penting untuk mendorong debirokratisasi dan pemerintahan yang lebih efisien dengan penerapan NSPK dan penggunaan sistem elektronik. Menurutnya, RUU Cipta Kerja ini juga mendukung kemudahan perorangan untuk mendirikan UMKM. Biaya pendaftaran yang dikeluarkan untuk UMKM juga lebih murah. Koperasi juga dipermudah. Demikian juga sertifikasi halal, dipermudah dan diperluas dengan lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan baik oleh ormas Islam maupun Perguruan Tinggi.

Dengan RUU Cipta Kerja, kata Airlangga, masyarakat di kawasan hutan justru mendapat  kepastian untuk memanfaatkan keterlanjuran lahan di kawasan hutan. Artinya, masyarakat diberikan haknya dan bukan diambil, sehingga bisa memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Nelayan juga dipermudah dalam perijinan berusaha untuk kapal-kapal perikanan melalui satu pintu di Kementerian Perikanan dan Kelautan.

“Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah mempercepat penggolongan rumah bagi masyarakat  berpenghasilan rendah, mempercepat reformasi agraria dan retribusi  tanah yang dilakukan bank tanah, bukan mengambil tanah masyarakat,” katanya.

Kebaradaan RUU Cipta Kerja juga memberikan perlindungan kepada pekerja dengan adanya kepastian jaminan kehilangan pekerjaan. Terkait persyaratan PHK, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti hamil dan haid.

Bagi pelaku  usaha, di RUU Cipta Kerja perijinan berbasis resiko mengutamakan daya saing dan produktifitas. Sanksi basisnya administrasi, tapi tetap sanksi pidana jika terkait dengan lingkungan hidup atau kecelakaan kerja.

“Peran fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam bingkai NKRI. Artinya, di RUU Cipta Kerja beberapa hal yang terkait otonomi daerah tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang dilakukan pemerintah pusat,” kata Airlangga. (Carles)