Senator Habib Ali Desak Semua Pihak Jaga Marwah Lembaga DPD

Senator Habib Ali Desak Semua Pihak Jaga Marwah Lembaga DPD

Senator dari Dapol Banten,Habib Ali Alwi. Sejak proses awal lelang jabatan Sekjen DPD, da bersuara keras untuk menghentikannya karena dinilai taksesuai UU dan Tatib DPD

SHNet, Jakarta Anggota DPD dari Dapil Banten, Habib Ali Alwi,  mendesak seluruh pihak yang terkiat dalam proses dan mekanisme lelang  jabatanSekjen Dewan Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia (DPD)   untuk menjaga marwah lembaga DPD . Jangan sampai marwah atau kehormatanlembaga runtuh hanya karenakeentingan segelintir orang dalam proses lelang jabatan Sekjen DPD ini.

“Menjaga dan menghormati marwah kelembagaan (DPD RI) itu sangat penting dan menjagi tugas bersama seluruh Anggota dan  pihak yang terkiat, termasuk Sekretaraiat Jenderal dan pendukiungnya. Karena itu seluruh proses kerja  politik di lembaga DPD harus bertumpu dan sesuai dengan Undang-undang dan Tata Tertib  (Tatib) yang berlaku,” ujar Habib Ali Alwi,Minggu, (27/9) ketika dimintai tanggapannya terkait proses leleng jabatan Sekjen DPD RI.

Menrut Habib, jika kita meneruskan proses lelang jabatan Sekjen DPDRI yang terbukti keliru dan tidak sesuai dengan UU dan Tatib, maka bukan saja marwah lembaga DPD yang akan rusak, tetapi kita semua sebagai Anggota terdampak.

Habib Alwi termasuk salah satu Anggota yang bersuara keras dna kritis terhadap proses lelang jabatan  Sekjen DPD RI yang dimulai pkan pertama September  2020 danberakhir 18 September 2020.”Saya sejak awal katakana bahwa proses lelang ini tidak sesuai dengan UU dan Tatib DPD, jadi, lebih baik dihentikan dulu,” katanya.

Masih menyinggung soal marwah lembaga DPD, Habib Alwi menegaskan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Daerah itu milik seluruh anggota yang berjumlah 136, dan bukan milik segelintir orang atau pejabat.

“Jadi, seluruh proses dan mekanisme  kinerja, baik dalam penyusunan anggaran maupun penyusunan Rancangan UU dan pembahasannya, serta hal-hal strategis lainnya, ya harus sesuai UU dan Tatib DPD,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan soal lelang jabatan Sekjen yang semakin terbuka kekeliruannya, salah satunya terbukti dengan keluarnya surat dari Lembag Administrasi Negara (LAN) yang menarik suarat sebelumnya dan mencabut keanggotaan Prof.Nurliah Nurdin, MA sebagai  salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) dalam lelang terbuka Sekjen DPD RI tersebut, Habib Alwi menegaskan bahwa itu makin menguatkan bahwa proses lelang jabatan Sekjen  yang telah dilakukan , keliru dan harus dibatalkan.

“Jadi, Pimpinan DPD RI harus segera melakukan proses ulang dengan  memilih Pansel atau Timsel yang baru, yang sesuai dengan UU dan Tatib DPD , sehingga hasilnya bukan saja diterima seluruh anggota , tetapi dari sisi hukum tidak bermasalah,” papar Habib Ali.

Rangakaian Protes

Protes atas proses dan mekanisme lelang jabatan Sejen DPD ini semakin keras disuarakan oleh  anggota dan juga Pimpinan.

Anggota DPD asal Riau Intsiawasi Ayus danAnggota DPD RI asal NTT, Angelo, sebelumnya sudah mengeluarkan pernyatan tegas agar proses lelang jabatan Sekjen DPD dihentikan karena tak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib.

Langkah strategis lain dilakukan sejumlah anggota dengan  mengirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara(ASN) untuk menjelaskan semua proses yang tak sesuai dengan UU.

Selain itu,Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono juga telah mengirimkan surat ke Presiden RI, Joko Widodo ihwal lelang jabatan Sekjen yangsangat berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan merusak   tatanan di DPD RI. Karena itu Nono meminta agar semua pihak sebaiknya menunggu respon Kepala Negara soal ini.