Masyarakat Sejarawan Indonesia Sambut Baik Sikap Kemendikbud

Masyarakat Sejarawan Indonesia Sambut Baik Sikap Kemendikbud

Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Hilmar Farid. (foto: kemendikbud)

Jakarta- Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) dengan penuh perhatian mengikuti wacana penyederhanaan kurikulum, yang antara lain menyebutkan, mata pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan keterangan resmi, pemerintah sama sekali tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum.

“PP-MSI menyambut baik sikap Kemdikbud tapi juga memberikan apresiasi terhadap kritik dan penolakan yang sempat berkembang, karena menunjukkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa,” kata Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Hilmar Farid, melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (19/9/2020).

PP-MSI mendukung seruan para guru sejarah, pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa. Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan.

PP-MSI menyampaikan tiga harapan. Pertama, pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa. Kedua, setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama. Ketiga, penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru.

Penjelasan Resmi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kajian yang terus dilakukan tersebut memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang. “Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis” ujar Totok melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Totok juga menegaskan bahwa kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar. Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi. “Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang”, tutur Totok.

“Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” jelasnya.

Totok menambahkan penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. “Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” kata Totok.(sp)