ILUNI UI Dorong Terobosan Regulasi Omnibus Law

ILUNI UI Dorong Terobosan Regulasi Omnibus Law

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian menyampaikan harapan akan terobosan regulasi Omnibus Law pada sesi diskusi virtual ILUNI UI, Kamis (24/9)

SHNet, Jakarta– Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian memandang perlu terobosan regulasi Omnibus Law. Terobosan ini untuk mendukung kepentingan dunia usaha dan memajukan perekonomian nasional.

“Omnibus Law merupakan inisiatif yang baik, apalagi di masa pandemi yang telah mengubah konsep dalam melakukan interaksi ekonomi dan sosial,” kata Andre dalam sambutannya pada webinar yang diadakan Policy Center ILUNI UI bertema “Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi”, Kamis (24/9).

Meski begitu, ia memandang Omnibus Law memerlukan perbaikan konstruktif di berbagai aspek. Perbaikan ini harus menyesuaikan kebutuhan di masa pandemi. Untuk itu, Andre pun mendorong seluruh upaya yang menjaga roda perekonomian dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. “Mudah-mudahan Indonesia bisa segera speed up ekonomi kita dan berkembang karena ini tujuan dari Omnibus Law,” harapnya.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Elen Setiadi mengatakan pemerintah menyadari perlu ada perubahan signifikan pada ekosistem kemudahan berusaha di Indonesia. “Terdapat 15 poin substansi RUU Cipta Kerja yang telah disepakati bersama dengan DPR RI,” ujarnya.

Poin tersebut diantaranya terkait pengintegrasian tata ruang, perizinan lingkungan, UMKM dan Koperasi, dan pencabutan beberapa peraturan daerah (Perda) untuk penyelarasan dan sinkronisasi peraturan. Terkait isu lingkungan, dia menyatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan tetap ada. “Kita tidak menghilangkan AMDAL, kita hanya menyederhanakan proses bisnis tanpa menghilangkan esensi-esensi perlindungan terhadap daya dukung lingkungan dan lingkungan hidup itu sendiri” tegas dia.

Lebih lanjut, Elen mengatakan sudah menyiapkan 14 poin peraturan pelaksanaan RUU Cipta Kerja. Peraturan tersebut di antaranya NSPK Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan,

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian menyampaikan harapan akan terobosan regulasi Omnibus Law pada sesi diskusi virtual ILUNI UI, Kamis (24/9)

Persyarakat Investasi, Ketenagakerjaan, dan Kemudahan Berusaha. Atas arahan presiden, peraturan ini diminta keluar dalam waktu 30 hari. “Ini kerja luar biasa karena selama ini belum ada perintah undang-undang diselesaikan dalam satu bulan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyoroti berbagai peluang investasi yang muncul semenjak pandemi. “Negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan Jepang sudah menginstruksikan perusahaan di Cina untuk keluar dan berinvestasi di negara-negara lain, terutama ASEAN,” kata dia. Namun, menurutnya masih banyak yang harus ditingkatkan untuk memudahkan proses investasi.

Rosan pun menyoroti obesitas regulasi dengan 8.848 peraturan pusat, 14.815 peraturan menteri, 4.337 peraturan LPNK, dan 15.896 peraturan daerah.  “Ini akan dipangkas, disederhanakan, dan diseleraskan untuk membuat iklim investasi lebih baik,” kata dia. Rosan juga menambahkan, penekanan paling banyak ada di penyederhanaan perizinan usaha.

Di lain pihak, Kepala Lembaga Demografi FEB UI mengingatkan Indonesia menghadapi masalah ketenagakerjaan yang mendesak. Indonesia mengalami bonus demografi sehingga terdapat banyak suplai tenaga kerja. ”Ada 138 juta orang angkatan kerja yang menawarkan jasanya di pasar kerja, ada pengangguran 6 juta. Dan ini angka sebelum Covid-19. Angka penganggurannya kemungkinan besar lebih tinggi lagi,” paparnya.

Untuk itu, ia berharap RUU Cipta Kerja juga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, perlu keseimbangan antara kepentingan negara dan perusahaan, serta perlindungan pekerja yang lebih adaptif. ”Omnibus Law itu bukan cuma supaya investasi meningkat, tapi juga memberi lapangan pekerjaan dan kesejahteraan, serta perlindungan untuk masyarakat,” pungkasnya (sur)