Evaluasi Efektiftas Penggunaan Dana Desa

Evaluasi Efektiftas Penggunaan Dana Desa

SHNet, Jakarta – Pemerintah sadar bahwa keberhasilan pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan di pedesaan. Oleh karena itu, sesuai UU Desa, pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada desa, salah satunya melalui transfer langsung dana desa ke desa.

Pemberian dana desa terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, pemerintah mengucurkan sekitar Rp 72 triliun dana untuk lebih dari 78.000 desa. Namun, bagaimana perkembangan desa setelah dapat dana desa?

SHNet melakukan wawancara dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi. Budi mengungkapkan, sejauh ini ada banyak kemajuan di desa, utamanya terkait pembangunan infrastruktur. Namun, masih ada sebanyak dua puluh ribu lebih desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal meskipun setiap tahunnya pemerintah menambah Dana Desa.

Hal ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kesenjangan antar-desa.
“Filosofi pemberian Dana Desa itu sebagai instrumen dan distribusi keadilan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua desa untuk maju dan berkembang,” katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, di Kantor Kemendesa, PDTT di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Namun, di lapangan, problem kecepatan perkembangan dan kemajuan desa di seluruh wilayah ini tidak sama. Ada desa yang sangat maju sekali dengan Dana Desa, ada yang jalannya lambat , tidak jalan dan bahkan mundur karena Dana Desa tidak digunakan dengan baik oleh aparat pemerintahan desa.

Untuk itulah, menurutnya, perlu diadakan evaluasi efektivitas dari penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa agar tidak menimbulkan kesenjangan antar-desa. “Saya khawatir timbul kesenjangan padahal setiap desa itu punya kesempatan yang sama, dikasih Dana Desa satu desa satu miliar per tahun. Tapi ternyata belum semua desa bisa memanfaatkannya dengan baik untuk kemajuan desa,” tuturnya. (Victor)