Aksi Penculikan Aktivis HMI dikecam DPRD Provinsi Maluku

Aksi Penculikan Aktivis HMI dikecam DPRD Provinsi Maluku

Sekretaris Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Aziz Hentihu. (Dok/SHNet)

SHNet, AMBON – Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku mengutuk keras aksi penculikan dan tindakan persekusi atau pengambilan paksa terhadap salah satu Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, M. Syahrul Wadjo.

Sekretaris Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Aziz Hentihu menegaskan, aksi tersebut merupakan tindakan kriminal, dan, serta tindakan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

“Kami mendesak Kapolda Maluku dan jajarannya, agar segera melakukan langkah dan tindakan hukum, dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, serta menangkap dan mengungkap motif pelaku, dibalik penculikan aktivis tersebut, serta menyampaikan secara transparan kepada publik Maluku hasil-hasilnya,” tegas Hentihu lewat rilis yang diterima wartawan, di Ambon, Kamis (3/9).

Ia juga meminta semua pihak, agar mempercayakan secara total proses hukum kasus ini kepada institusi kepolisian dalam hal ini Polda Maluku, agar secepatnya bisa diungkapkan para pelaku penculikan dimaksud.

Hentihu mengingatkan semua pihak, untuk tidak berspekulasi terkait pelaku yang terlibat, motif dan tujuan persekusi yang terjadi tersebut, dan menunggu hasil penyelidikan yang sementara dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Agar proses terhadap kasus ini bisa berjalan cepat dan transparan, serta untuk tidak menimbulkan distorsi yang lebih jauh, atau melebar kemana-mana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban,” pinta dia.

Dia juga berharap, DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku, agar lebih intens berkordinasi dengan pihak terkait, terutama Polda Maluku, serta KAHMI Maluku, untuk ikut mengawal proses hukum tersebut.

Dia lantas meminta semua pihak agar dapat menahan diri, untuk tidak mengaitkan pihak manapun termasuk menyimpulkan pendapat sendiri terkait motif kejadian ini kepada pihak manapun secara tidak proporsional, apalagi salah menuduh, karena itu dapat menimbulkan masalah dan kasus hukum baru.

“Saya juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku lewat Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang yang sejak dini telah merespon dan berkoordinasi secara aktif dengan Kapolda Maluku, agar segera dapat mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya termasuk menyampaikan hasil kerja tim Polda Maluku ke masyarakat,” katanya. (Nonnie Rering)