Tiga Poin Ranperda Perseroda PT. Maluku Energi Abadi Disoroti Pansus DPRD Maluku

Tiga Poin Ranperda Perseroda PT. Maluku Energi Abadi Disoroti Pansus DPRD Maluku

MEMPERKUAT - Anggota Pansus I Ranperda Pembentukan Perseroda PT Maluku Energi Abadi DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan mengatakan, guna memperkuat PT. Maluku Energi Abadi nantinya, dibutuhkan orang-orang yang sangat profesional, khususnya di bidang Minyak dan Gas (Migas). (Dok/SHNet)

SHNet, AMBON – Tiga isu krusial disoroti Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Maluku terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembentukan Perseroda PT Maluku Energi Abadi. Poin-poin tersebut adalah, isu-isu modal dasar, saham dan penguatan kelembagaan.

Anggota Pansus I Ranperda Pembentukan Perseroda PT Maluku Energi Abadi DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan mengatakan, guna memperkuat PT. Maluku Energi Abadi nantinya, dibutuhkan orang-orang yang sangat profesional, khususnya di bidang Minyak dan Gas (Migas).

“Ya harus. Alangkah baiknya, baik komisaris maupun direksinya benar-benar orang yang profesional di bidang migas,” tegas Ruslan kepada wartawan, di Ambon, Minggu (2/8).

Menurutnya, sampai saat ini masih ada saja perdebatan menyangkut modal dasar bagi Perseroda PT. Maluku Energi Abadi. Pasalnya, keuangan daerah sudah terkuras untuk mengatasi pandemi Covid-19.

“Dari Rp 100 miliar, setoran awalnya itukan Rp 25 miliar. Nah, ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54. 25 persen dari modal dasar itu harus disetorkan. Dan Pemda sendiri telah menyanggupinya,” kata Ruslan.

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) harus menyiapkan dan membentuk BUMD masing-masing. Lantaran ini soal pembagian saham.

“PT. Maluku Energi Abadi akan mendirikan aneka perusahaan di Blok Masela namanya PT. Maluku Energi Masela. Dan sesuai PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, dan Undang-Undang (UU) Nomot 40 tahun 2007 tentang PT, maka ada ruang bagi pemda KKT dan MBD dengan BUMD, dalam usaha yang sama dapat turun mengambil bagian dalam kepemilikan saham di anak perusahaan yang dibentuk,” ujar Ruslan.

Menurutnya lagi, dalam PP Nomor 54 dijelaskan terkait dengan saham. Dimana, yang dimaksud dengan saham adalah yang nantinya diberikan kepada anak perusahaan.

“Contohnya 30 persen. Nah, bagian 30 persen itu bisa melibatkan KKT dan MBD. Pada tingkat itu Pansus dan pemerintah sudah dengan tiga poin ini,” tandas Ruslan.   (Nonnie Rering)