PAPPRI Canangkan, Tahun 2021 Harus Lakukan Pembayaran Royalti Kepada Pencipta Musik

PAPPRI Canangkan, Tahun 2021 Harus Lakukan Pembayaran Royalti Kepada Pencipta Musik

 

SHNet, Jakarta – Sekjen Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Johny W. Maukar, S.H., M.M, yang juga alumni FH UKI menjelaskan, bahwa Lembaga Manajemen Kolektif PAPPRI mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun law enforcement untuk memaksa pembayaran royalti kepada pencipta musik.

Menurutnya, membangun gerakan lewat sosial media dan menempuh jalur hukum agar musisi di Indonesia mendapatkan hak royaltinya dari lembaga-lembaga yang menggunakan musiknya secara komersial.

“Musisi harus menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif atau disingkat LMK untuk mendapat hak royalti atas lagu yang digunakan secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan LMK merupakan lembaga penghimpun dan pendistribusian royalti lagu dan musik, “ tutur Wakil Ketua LMK PAPPRI ini.

Diana Napitupu selaku moderator dalam acara Wevinar Penegakan Jaminan Perlindungan HKI dalam Perspektif Dunia Usaha.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, S.E., berpandangan perlu adanya sosialisasi dan pendampingan khususnya untuk produk asli Indonesia dan produk UMKM.

“Perlu adanya fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif, “ ujar Diana Dewi.

Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap HKI sangat dibutuhkan akibat perdagangan bebas.

Perlindungan tersebut menjadi urusan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur dan mewajibkan negara anggotanya untuk memberikan perlindungan ketat terhadap HKI. Perlindungan HKI sangat krusial untuk mendorong inovasi suatu negara.

“Maka dibutuhkan strategi Hak Kekayaan Intelektual yang sejalan dengan strategi bisnis global. Perguruan Tinggi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual dan HKI yang berkualitas tinggi, “ tambah Ketua Umum Kadin Prov DKI Jakarta ini. (OciNa70)