Ketua Baleg: RUU Cipta Kerja Belum Bisa Dipastikan Selesai Tahun Ini

Ketua Baleg: RUU Cipta Kerja Belum Bisa Dipastikan Selesai Tahun Ini

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. Dok. www.dpr.go.id

SHNet, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman  Andi  Agtas menyampaikan tidak bisa memastikan RUU Cipta Kerja itu bisa selesai dibahas hingga akhir tahun ini. Menurutnya, tidak ada target kapan harus menyelesaikan RUU Cipta Kerja ini.

“Kalau soal target atau waktu (penyelesaian RUU Cipta Kerja) kita tidak ada harus beberapa bulan (selesai). Jika pemerintah mengikuti kita, ya bisa cepat. Tapi kalau belum ada titik temu, ya gimana caranya untuk menyelesaikannya,” ujar Supratman usai memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dengan pemerintah dan DPD, Senin (10/8).

Tapi intinya, kata Supratman, semua semangatnya ingin mempercepat penyelesaian RUU Cipta Kerja  ini.  “Tapi kan mempercepat itu harus ada kesepahaman di antara pemerintah  dan DPR. Kita memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan yang menurut  beberapa orang itu bahwa ini ada keberpihakan. Tapi DPR  fungsinya itu adalah mencari keseimbangan di antara semua kepentingan  para pihak,” ucapnya.

“Jadi saya nggak bisa tahu tahun ini (RUU Cipta Kerja) bisa selesai atau tidak. Mungkin akhir bulan bisa selesai tapi bisa juga lebih dari itu. Nggak ada yang bisa prediksi, nggak ada target,” tukasnya.

Dia menuturkan Panja RUU Cipta Kerja hingga saat ini tinggal menyisakan 3010 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang belum dibahas atau sekitar 15% dari jumlah DIM , dan semuanya terkait substansi.  “Kita berharap dalam waktu dekat bisa kita bisa lakukan . Tapi apakah kita bisa pastikan itu bisa kita lakukan, ya tidak bisa juga. Seperti hari ini saja, kita ingin membahas tapi pemerintah belum siap dan harus membuat matrik lagi,” katanya.

Menurut Supratman, DIM yang masih tersisa itu justru inti dari RUU Cipta Kerja karena bersifat hal-hal yang substansif. “ Yang kemarin yang kita bahas baru DIM yang tetap dan  redaksional. Kalau yang 3.010 DIM ini subtansi isinya, ini yang mau kita bahas,” tuturnya.

Dari 3.010 DIM yang bersifat perubahan substansi tersebut, sebanyak 1.165 DIM dapat dibahas berdasarkan pengelompokan DIM. Di antaranya sebanyak 246 DIM, merupakan DIM yang memuat perubahan rumusan “izin” menjadi “perizinan berusaha”. Sebanyak 234 DIM, merupakan DIM yang memuat perubahan kewenangan teknis Menteri atau kepala lembaga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kemudian 16 DIM, merupakan DIM yang memuat perubahan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat.

Selanjutnya 154 DIM, merupakan DIM yang memuat perubahan pendelegasian dari peraturan Menteri atau kepala lembaga menjadi Peraturan Pemerintah. Sebanyak 46 DIM, merupakan DIM yang memuat perubahan pendelegasian dari Peraturan Daerah menjadi Peraturan Pemerintah, dan 82 DIM, merupakan DIM yang memuat perubahan sanksi pidana  menjadi sanksi administrasi. Sebanyak 95 DIM, merupakan DIM yang memuat sanksi administrasi (penghapusan denda minimum), serta 4 DIM, merupakan DIM yang memuat pencabutan atas dua undang-undang, yaitu UU Hinderordonantie (HO) dan UU Wajib Daftar Perusahaan.

Soal adanya 79 UU yang terdampak RUU Cipta Kerja ini, dia mengatakan bahwa ada beberapa dari ketentuan UU itu yang dicabut sesuai usulan dari pemerintah. ”Nah ini kita meminta diformulasikan kembali yang mana saja, dan  konsekuensinya apa,” katanya.

Seperti diketahui, Rapat Panja RUU Cipta Kerja, Senin (3/8) telah menyepakati  sebanyak 188 DIM diusulkan untuk dicabut dan dikeluarkan oleh Pemerintah dari RUU Cipta Kerja. Salah satu di antaranya adalah Sebanyak 1 DIM yang merupakan DIM Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan (DIM 5960-5961). Selain itu juga 12 DIM yang merupakan DIM UU Ketenagalistrikan (2970 – 2982).

DIM lainnya yang diusulkan untuk dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja adalah 171 DIM yang merupakan DIM UU Minerba (2372 – 2499, 2504 – 2536, 2538, 2548 – 2556); 3 DIM yang merupakan DIM Pasal 170 RUU Cipta Kerja (DIM 7176 – 7178) yang menyatakan bahwa sebuah Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah isi undang-undang (UU); 1 DIM, merupakan DIM Pasal 102 Undang-Undang Jasa Konstruksi (DIM 3911).

RUU Cipta Kerja terdiri atas 7.197 DIM. Sebanyak 545 DIM telah dibatas dan diputuskan dalam Rapat Panja (DIM Judul, konsideran menimbang, diktum mengingat, Bab I, Bab II, Bab III (Pasal 7 s.d Pasal 18), Bab V, dan Bab VII RUU.  (Kurnia Sari)