KPAI: Belum Siap Kenormalan Baru, Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

KPAI: Belum Siap Kenormalan Baru, Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa sekolah belum siap menghadapi kenormalan baru. Untuk itu, institusi ini meminta pemerintah tidak nekat membuka sekolah untuk pelajaran tatap muka. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menyampaikan hal ini dalam keterangannya kepada media, Selasa (28/7) lalu.

Retno menjelaskan bahwa KPAI melakukan pengawasan langsung ke-15 sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK sebagai sampel di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Bandung pada Juni 2020 yang lalu.

“Hasilnya, dari 15 sekolah hanya 1 sekolah yang benar-benar siap secara infrastruktur kenormalan baru, yaitu SMKN 11 Kota Bandung, sedangkan yang mulai menyiapkan infrastruktur ada 5 sekolah, itu pun sebatas menyiapkan wastafel beberapa buah di tempat-tempat yang strategis di lingkungan sekolah, dan 9 sekolah lagi belum menyiapkan apa pun kecuali sabun cuci tangan di wastafel yang memang sudah dibangun jauh sebelum pandemi Covid-19,” kata Retno.

Selain melakukan pengawasan langsung, KPAI juga melakukan survei ke para guru di berbagai daerah. Survei menyasar ke para guru bertujuan untuk mengetahui seberapa siap sekolah menghadapi kenormalan baru.

“Sampai hari ini (28/7), survei diikuti oleh 6.664 guru dari sekolah yang berbeda, karena satu sekolah diwakili oleh satu guru. Hasil sementara survei, hanya sekitar 20% sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur yang sudah disiapkan saat ini,” kata Retno.

KPAI Cek Langsung Kondisi Sekolah
Pertanyaan survei meliputi apakah sanitasi di sekolah sesuai standar kebersihan dan kesehatan, berapa wastafel yang dimiliki sekolah, apakah selama ini sekolah selalu menyediakan sabun cuci tangan dan tisu di wastafel dan di toilet sekolah, apakah tersedia cukup air di toilet maupun di wastafel sekolah, apakah sudah ada protokol kesehatan, apakah protokol kesehatan sudah disosilisasikah kepada para orang tua dan siswa melalui daring atau pemberitahuan tertulis, dll.

“Kalau untuk pengawasan langsung, KPAI mengecek langsung kondisi toilet sekolah, mencoba wastafel yang berada di sekolah apakah rusak/tidak dan apakah ada airnya/tidak, juga ke ruang kelas apakah kursi/meja sudah disusun setengah dari jumlah siswa selama ini, apakah ada ruang isolasi sementara saat ada warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat, apakah sudah dipikirkan jadwal pelajaran ketika masuk separuh siswa, misalnya jumlah siswa 36 per kelas berarti ada 18 siswa yang belajar di rumah dan ada 18 siswa yang belajar tatap muka, bagaimana dengan modul untuk siswa yang belajar dari rumah karena gurunya pasti berat bebannya ketika harus melakukan pembelajaran luring dan daring dalam waktu yang bersamaan, apakah para guru sudah disiapkan untuk itu semua oleh sekolah maupun oleh dinas pendidikan setempat?,” papar Retno.

Ia berpandangan seharusnya Kemendikbud seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru di bidang pendidikan. Kemendikbud bisa melakukan dengan mempersiapkan protokol kesehatan dan daftar periksa yang kemudian disampaikan ke seluruh dinas pendidikan untuk kemudian melakukan rapat koordinasi secara berjenjang.

“Mulai dari Kemendikbud dengan kepala-kepala dinas pendidikan, kemudian dinas-dinas pendidikan melakukan rapat koordinasi dengan sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah melakukan rapat koordinasi dengan para guru. Selanjutnya, para wali kelas melakukan sosialisasi kepada seluruh orang tua dan siswa di kelasnya.

“Kami belum melihat ada upaya-upaya semacam itu, lalu bagaimana Kemendikbud hendak membuka sekolah di semua Zona (Hijau, orange, Kuning maupun Merah) ketika tidak memiliki data apa pun di level sekolah. Tidak bisa menggunakan “Merdeka Belajar” dalam situasi seperti ini dengan seolah memerdekakan semua daerah dan sekolah untuk tatap muka. Kebijakan seharusnya berbasis data, bukan coba-coba. Apalagi ini soal keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia, untuk anak sebaiknya jangan coba-coba,” urai Retno.

Pembukaan Sekolah di Semua Zona Melanggar SKB 4 Menteri
Retno juga mengingatkan bahwa merujuk pada ketentuan SKB 4 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, maka pembukaan sekolah hanya diperkenankan di Zona Hijau.

SKB 4 Menteri tersebut dengan sangat jelas menyatakan bahwa untuk wilayah Covid-19 di Zona Kuning, Oranye dan Merah masih dilarang untuk melakukan kegiatan tatap muka dan membuka sekolah. Adapun ketentuan dasarnya adalah: (1) Kabupaten/kota harus Zona Hijau; (2) Pemerintah daerah harus setuju; (3) Sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka; dan (4) Orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh,” ujar Retno mengingatkan.

Selain ketentuan Zona, pembukaan sekolah juga harus dilakukan secara bertahap mulai dari jenjang SMA sederajat dan SMP. Menurut SKB 4 Menteri, yang bisa mengikuti pembelajaran tatap muka pada tahap I adalah siswa jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B. Sedangkan Pada tahap kedua ini akan dilaksanakan dua bulan setelah tahap I, yakni bagi jenjang SD, MI, Paket A dan SLB. Sedangkan di tahap ketiga dilaksanakan dua bulan setelah tahap II, yakni bagi jenjang PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

“Seharusnya Gugus Tugas Covid, Kemendikbud dan Kementerian Agama mengevaluasi dahulu pelaksanaan SKB 4 Menteri yang belum lama umurnya, bukan malah memutuskan membuka di semua Zona tanpa merujuk data pasca-pembukaan sekolah. Seperti di Pariaman yang Zona Hijau, baru seminggu buka sekolah ada guru dan operator sekolah yang terpapar Covid-19. Padahal, guru yang bersangkutan sempat berinteraksi tatap muka dengan para siswanya,” ujar Retno.

“Alih-alih mengevaluasi SKB 4 Menteri, Kemendikbud yang tampaknya putus asa dengan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan ketidakmampuan membuat kurikulum adaptif yang disederhanakan hingga dimulainya tahun ajaran baru, Kemendikbud malah mempertaruhkan keselamatan anak dengan rencana membuka sekolah tatap muka, tanpa data apakah sekolah dan daerah siap, apakah orang tua dan anak siap menghadapi kenormalan baru di pendidikan,” ujar Retno.

Ia berpendapat, keinginan Kemendikbud membuka sekolah sudah terlihat saat KPAI diundang rapat daring pada 23 Juli 2020 yang lalu. Rapat daring dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, IDAI, KPAI, WHO, dll. Surat undangan rapat bernomor 64342/A7/TU/2020 tertanggal 22 Juli 2020 tersebut diselenggarakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan SKB 4 Menteri di masa Pandemi Covid-19. Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Menteri bidang isu-isu strategis.

“Dalam rapat itu, KPAI, IDAI dan WHO keras menentang pembukaan sekolah dengan mengungkapkan data yang masing-masing miliki. Bahkan, saat ditanya oleh staf ahli Menteri apakah ada alternatif lain, dan tetap dijawab tidak ada, namun saat itu saya menangkap sinyal ada upaya membuka sekolah dalam waktu dekat. Dan ternyata benar jika menyimak konpers pemerintah kemarin (27/7),” kata Retno.

Belajar dari Kasus Zona Hijau Pariaman dan Pondok Pesantren
Ia mengingatkan, pada 30 Juni 2020, Kepala Bagian Pendidikan Kantor Kemenag Kota Tangerang Yana Karyana mengatakan 5 pengajar di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Karawaci, Kota Tangerang, sudah dalam perawatan di sebuah rumah sakit. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang juga menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan di ponpes lantaran 5 pengajarnya terpapar Covid-19.

Pada 17 Juli 2020, 35 santri juga dinyatakan positif Covid-19 dari kluster Ponpes Sempon, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Jumlah ini melonjak karena sebelumnya, jumlah penghuni Ponpes Sempon yang terkonfirmasi positif 9 orang, dan pada Jumat (17/7), jumlah bertambah 26 orang sehingga total menjadi 35 orang.

Pada 20 Juli 2020, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengumumkan tambahan 11 pasien positif Covid-19 di Ponorogo. Sebanyak delapan dari 11 pasien positif itu merupakan santri Pondok Modern Darussalam Gontor 2 di Kecamatan Siman, Ponorogo. Sehingga, sampai saat ini terdapat 51 santri Pondok Gontor 2 yang dinyatakan positif Covid-19.

Pada 20 Juli 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman Kanderi mengatakan, ada guru dan operator sekolah yang diketahui positif Covid-19 setelah dilakukan tes swab massal terhadap 1.500 guru yang ada di Kota Pariaman. Guru yang bersangkutan sempat melakukan pembelajaran tatap muka sejak 13 Juli 2020. Seperti diketahui, Pariaman merupakan satu dari empat wilayah yang dinyatakan Zona Hijau di Sumatera Barat.

Retno menegaskan, belajar dari pembukaan sekolah di Zona Hijau, yaitu di Pariaman (Sumbar) dan juga belajar dari kasus di ponpes yang menjadi kluster baru Covid-19, maka untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah, KPAI mendorong pemerintah bertindak hati-hati dalam membuka sekolah.

“Dan tidak membuka sekolah tatap muka saat sekolah dan daerah belum mampu memenuhi infrastruktur dan ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO untuk membuka sekolah,” ujar Retno.

“Kesehatan dan keselamatan anak-anak harus jadi pertimbangan utama dan pertama, perbaiki PJJ dan siapkan dahulu infrastruktur serta budaya kenormalan baru sebelum buka sekolah,” pungkas Retno (whm/sp)