Ketua DPRD Maluku Minta Pemkot Cairkan Anggaran Korban Gempa Bumi

Ketua DPRD Maluku Minta Pemkot Cairkan Anggaran Korban Gempa Bumi

MINTA - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury minta Pemkot Ambon segera mencairkan anggaran agar rumah warga yang rusak akibat gempa bumi bisa segera dibangun. (Dok/SHNet)

SHNet, AMBON – Gempa bumi hebat yang terjadi di Ambon pada 26 September 2019 sudah nyaris memasuki usia setahun. Tapi, sampat saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lewat Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum juga mencairkan anggaran bagi para korban.

Anggaran itu tentunya bisa digunakan untuk membangun rumah warga yang mengalami rusak berat, sedang, dan ringan saat gempa bumi tersebut. Sayangnya, penantian warga untuk membangun rumah itu harus pupus, lantaran anggaran tersebut belum dapat digunakan untuk membangun rumah yang rusak. Pemkot Ambon beralasan, pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran tersebut belum bisa dicairkan.

Menyikapi masalah itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury meminta Pemkot Ambon segera mencairkan anggaran dimaksud, agar rumah warga yang rusak akibat gempa bumi bisa segera dibangun.

“Karena itu sangat diharapkan, dengan situasi dan kondisi di Kota Ambon yang semakin membaik, dimana pasien yang positif Covid-19 semakin menurun, dan pasien yang sembuh semakin meningkat, maka kemungkinan-kemungkinan penyaluran bantuan kepada korban gempabumi bisa dilakukan dan diperhatikan,” kata Anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) Kota Ambon ini kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (14/7).

Wattimury mengaku sempat kaget, setelah mendengarkan pernyataan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy ketika dirinya mengikuti kegiatan kampung tangguh di Dusun Taeno, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

“Sesuai dengan apa yang saya dengar dari Pak Wali Kota ketika saya mengikuti kegiatan kampung tangguh di Dusun Taeno pada beberapa waktu lalu, bahwa bantuan itu sudah ada dari pemerintah pusat (pempus), tetapi penyalurannya kepada masyarakat itu belum dilakukan, karena terkendala dengan adanya penyebaran Virus Corona ini. Saya sempat kaget mendengarkan informasi itu,” kata dia.

Memang, kata dia, ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terkena imbas bencana alam gempabumi itu, sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi lebih jauh.

Seharusnya, lanjut Wattimury, peluang ini harus dimanfaatkan pemeirntah untuk membantu masyarakat, apalagi ditengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Paling tidak, bantuan seperti ini juga bisa membantu masyarakat untuk beraktivitas melakukan kegiatan yang lebih baik, agar bisa menggeluarkan masyarakat dari kondisi psikologis akibat Covid-19 ini,” kata Wattimury. (Nonnie Rering)