Intelektual Kita dan Nasib Demokrasi. Mengenang AE Priyono (1958-2020)

Intelektual Kita dan Nasib Demokrasi. Mengenang AE Priyono (1958-2020)

Oleh : Abdul Hamid

Kamis, 23 Juli 2020, di kampung perbukitan Cimenyan Kabupaten Bandung, 3 Kilometer sebelah Utara Lapas Sukamiskin, kami berkumpul bersama setelah pagi hari kami berkeliling kampung di perbukitan untuk merawat pohon penghijauan yang kita tahun awal tahun lalu.

Kami, mahasiswa, dosen dan wartawan berjumlah 16 orang berkumpul untuk sebuah penghidmatan pada sosok Bapak AE Priyono, seorang Cendekiawan Indonesia yang wafat pada 12 April 2020 lalu. Pada peringatan 100 Hari wafatnya beliau ini dua buku cetak belum terbit, namun ebooknya sudah menyebar dan kami telah membacanya.

Saya memiliki catatan pada presentasi tentang buku “Menolak Matinya Intelektualisme” dan “Pergulatan Intelektual Membela Demokrasi”, keduanya diterbitkan Penerbit Mizan Jakarta.

Kedua buku tersebut berbicara tentang intelektual, karena itu saya akan memulainya dengan pembicaraan sebagai berikut:

Beberapa waktu lalu, Cendekian Ignas Kleden di laman website bersiasat.id mengatakan, “kita belum punya sejarah intelektual”. Lantas saya bertanya dalam hati, “masa tidak punya?”  Bukannya pemikir-pemikir kita banyak sejak pra kemerdekaan hingga pasca reformasi ini?

Ignas Kleden jugan menyebut nama Soepomo dan Soedjatmoko sebagai pemikir-pemikir yang diperhitungkan. Maksud perkataan itu adalah karena kita tidak punya nyali untuk mengatakan “ini pikiran kami”. Walhasil, tidak ada tradisi untuk melanjutkan perjalanan intelektual-intelektual kita yang terdahulu.

Sosok AE Priyono

Salah seorang pemikir dan aktivis yang banyak dikenal orang adalah A.E. Priyono. Namun sekarang kita sudah kehilangan beliau. Jasa-jasanya banyak diuraikan dalam buku Menolak Matinya Intelektualisme (2020).

Jelas, kita tidak bisa menolak kematiannya, sebagaimana kita tak bisa mengelakkan rasa kehilangan terhadapnya. Kita bisa saja kehilangan beliau untuk kedua kalinya, apabila perjuangan beliau tidak kita lanjutkan.

Usman Hamid dan Darmawan Triwibowo merangkum hal yang mesti kita perjuangkan itu dalam epilog buku ini. Di antaranya adalah membangun partisipasi politik, budaya kewargaan, dan mengembangkan aliansi-aliansi demokratis yang pas (lintas aktor, lintas isu, lintas generasi).

Hal tersebut merupakan kerja intelektual dalam membangun demokrasi secara kolektif. Dalam perjalanan ini, hal yang paling jelas akan dihadapi adalah kontradiksi demokrasi itu sendiri. Misalnya, dihadang suara-suara sentimen etnis dan agama.

Demokrasi yang digagas A.E Priyono adalah demokrasi kerakyatan atau partisipatoris. Namun dia tidak menerima bila partisipasi politik itu cuma berhenti di elektoral. Rakyat hanya mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin saja, tidak sampai pada kendali penuh atas kebijakan negara.

Kita dibuat tidak berdaya dalam partisipasi politik secara luas. Kritik yang kita layangkan sering ditolak, dibungkam, bahkan ditikam. Partisipasi politik secara luas (hingga pengambilan keputusan) hanya berlaku bagi para pemodal. Maka di sinilah kritik A.E atas liberalisasi ekonomi. Ia menilai demokrasi hanya akan diambil alih oleh para pemodal dan oligarkh bila menyetujui liberalisasi ekonomi.

Partisipasi politik dalam pandangan A.E sangat nihil bagi orang-orang desa. Bahkan, lebih rendah daripada demokrasi elektoral itu sendiri. Di desa, politik uang sudah semakin akut. Mereka dituntun ke kotak suara bukan atas kesadaran untuk memilih, tetapi karena “serangan fajar”. Saking parahnya, ada yang sampai tidak tahu nama bupatinya sendiri, apalagi nama ketua DPRD-nya. Inilah potret muram demokrasi kita di akar rumput.

Kemunduran demokrasi

Dalam buku ini disebutkan, bahwa ada gejala toleransi atas kemunduran demokrasi pada masyarakat. Dengan kata lain, seakan rakyat atau warga negara membiarkan terjadinya kemunduran pada demokrasi. Dalam survei Asian Barometer Survei (2019) yang dirangkum dalam buku ini, menyebut orang Indonesia cenderung mengabaikan isu sosial politik yang meliputi kebebasan berpendapat dan berserikat.

Kemudian dalam isu penentuan kebijakan publik, orang Indonesia cenderung mendukung peran aktif tokoh agama. Di poin terakhir, saya sendiri tidak menjadikannya masalah. Syaratnya, peran aktif tokoh agama itu jangan membuat ruang publik diambil alih oleh isu-isu keagamaan yang memecah belah.

Kita mesti punya agenda sosialisasi politik yang jelas. Targetnya sendiri adalah “mencapai perilaku demokratis” di tingkat individu. Sikap ini akan melahirkan kemampuan untuk menghormati perbedaan pendapat, kepercayaan pada institusi politik, dan kesediaan untuk membangun kesepakatan (mediasi konflik dan konsensus).

Membangun basis demos

Epilog buku ini berjudul ‘Menakar Ulang “Demos”: sebuah basis yang Ruai. Judul tersebut menyiratkan pencarian basis atas demos.

Perjuangan kita akan lemah bila tidak punya basis yang jelas. Jangan sampai seperti ungkapan politisi yang hakikatnya rapuh saat berkata “demi kepentingan rakyat”. Basis rakyat mereka tidak jelas, rakyat yang mana. Katakanlah sejelas-jelasnya, perjuangan ini untuk rakyat prasejahtera pinggir kota, kaum miskin pedesaan, kaum buruh, perjuangan perempuan, dan kaum marginal lainnya.

Kapan terakhir kita mendengar keinginan rakyat langsung dari mulutnya? Benarkah yang disebut para intelektual adalah “masalah”, disebut masalah juga oleh rakyat miskin di desa, di kota, dan oleh masyarakat adat?

Sudahkan kita kritis pada kehendak rakyat itu? Tak ada rumus untuk menjawab masalah itu kecuali dengan terhubung pada mereka. Bila agenda integrasi pada basis ini diabaikan, kita akan kehilangan tradisi intelektual A.E Priyono, dan akan kehilangan rakyat untuk kesekian kalinya.

*Abdul Hamid Relawan Odesa Institute, Bandung