KPAI Minta Kemendikbud Perhatikan Ini, Jika Buka Sekolah Juli 2020

KPAI Minta Kemendikbud Perhatikan Ini, Jika Buka Sekolah Juli 2020

Ilustrasi dari pixabay.com. [SHNet/Ist]

SHNet, Kediri – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan institusinya mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jika Kementerian membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020 mendatang. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyampaikan hal ini dalam keterangannya kepada media, Minggu (10/5).

“Kalau menyimak pernyataan dari Kemendikbud yang disampaikan oleh Plt Dirjen PAUD, Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhamad dari berbagai berita daring, cetak dan elektronik, KPAI menangkap setidaknya akan ada tiga skenario sekolah akan dibuka kembali. Pertama, pada ertengahan Juli untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona. Kedua, pada triwulan tahun ajaran baru sekitar September 2020. Ketiga, dan satu semester pada Januari 2021,” kata Retno.

Menurut Retno, apa pun skenario pemerintah, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), maka KPAI mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan hal-hal berikut ini.

Dana dari BOS dan APBD
Pertama, memastikan sekolah-sekolah tersebut disterilisasi dengan anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima setiap sekolah dan dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

“Perlu juga ditekankan sterilisasi harus dipastikan sesuai protokol kesehatan untuk sekolah-sekolah yang digunakan sebagai ruang isolasi orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 saat pandemi berlangsung,” kata Retno.

Kedua, jika kegiatan sekolah akan menggunakan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah, maka perlu ada data pemetaan, sekolah-sekolah mana yang perlu dibuatkan wastafel tambahan agar para siswa dijamin dapat cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun selama berada di sekolah.

“Ini jaminan agar mereka tetap bersih dan sehat. Idealnya, satu kelas memiliki satu wastafel. Bahkan, jika perlu di setiap kelas tersedia handsanitizer yang dapat digunakan para siswa, jika wastafel sekolah terbatas,” usul Retno.

Menurutnya, pembangunan wastafel harus didukung pembiayaannya dari APBD. Sedangkan sabun dan handsanitizer bisa menggunakan anggaran yang dikelola sekolah, dibantu para orang tua siswa yang mampu, secara bergotong-royong.

Ketiga, ketika mewajibkan anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan masker di lingkungan sekolah, maka pemerintah pusat dan daerah juga harus mempertimbangkan memberikan bantuan masker bahan ke setiap siswa dan sekolah. Perlu diingat juga bahwa masker bahan hanya bisa digunakan maksimal 4 jam, kalau jam belajar lebih dari 4 jam, maka 1 siswa wajib membawa masker cadangannya.

Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah
Keempat, KPAI berpandangan Kemendikbud perlu menetapkan protokol kesehatan tersendiri ketika sekolah akan dibuka kembali. Misalnya, terkait pembatasan jumlah siswa dalam satu ruang kelas. Pembatasan tersebut mengingat kita semua wajib menjaga jarak.

“Sehingga, dapat dipertimbangkan apakah siswa masuk secara bergantian dan apakah jam sekolah akan menerapkan jam belajar normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Atau justru jam belajar yang semula maksimal 8 jam, untuk sementara diperpendek menjadi 4-5 jam saja. Secara bertahap nantinya akan dinormalkan setelah kondisinya sudah aman atau zero tambahan kasus,” usul KPAI.

Kelima, KPAI mendorong pemerintan provinsi memastikan bahwa para guru yang tempat tinggalnya berbeda kota/kabupaten atau provinsi, seperti di wilayah Jabodetabek, harus difasilitasi pemeriksaan negatif Covid-19.

“Karena wilayah tempat tinggalnya dengan wilayah tempatnya mengajar bisa berbeda status zonanya. Tempat mengajarnya sudah zona hijau, tapi tempat tinggal guru masih zona merah,” ujar Retno. (whm/sp)