Revisi Otsus – Revisi Cara Pandang Terhadap Papua

Revisi Otsus – Revisi Cara Pandang Terhadap Papua

Frans Maniagasi

Oleh : Frans Maniagasi

Didaftarkannya Revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua oleh Kementerian Dalam Negeri di Prolegnas 2020 merupakan terobosan penting dan mendesak.

Ada dua alasan mengapa UU Otsus Papua perlu ditinjau atau dilakukan revisi pertama, sudah hampir dua dekade ( 2001 – 2021) undang undang tersebut diimplementasikan. Dalam proses implementasi itu banyak hal yang menyangkut perkembangan di Papua sudah tidak relevan dan tidak memadai lagi yang dapat diatur oleh UU Otsus. Pokoknya banyak hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat di Papua.

Kedua, dalam proses revisi maka sesuai dengan pasal 77 UU 21/2001,perubahan undang undang ini mesti dilakukan perbincangan dan konsultasi dengan rakyat Papua melalui legalitas dan legitimasi DPRP dan MRP. Dua institusi inilah yang memperoleh mandat dari rakyat Papua untuk mengajukan perubahan terhadap UU Otsus. Sehingga siapapun termasuk Presiden tidak memiliki otoritas untuk melakukan perubahan UU 21/2001 tanpa lewat proses dan mekanisme pasal 77.

Selain itu saya perlu tegaskan UU Otsus Papua jangan disamakan dengan UU Pemda atau UU Sektoral lainnya. UU Otsus adalah Undang undang Politik yang didesain pada tahun 2001 dengan tujuan guna menyelesaikan salah satu “masalah” bangsa yang tidak pernah dituntaskan persoalan Papua sejak gagalnya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 tentang status politik dari wilayah ini.

Sejarah kontemporer Indonesia menunjukkan pada tahun 1949 keputusan dari KMB selain Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia dan pengalihan asset asset Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia bahwa soal status wilayah Papua ditunda setahun pada tahun 1950.

Namun penundaan setahun untuk membahas status dan keberadaan Papua terjadi inkonsisten antara kedua pemerintah. Terutama dari pihak Belanda yang kelihatannya enggan untuk kembali kemeja perundingan membahas soal Papua.

Ekses dari penundaan itu membuat soal status Papua berlarut larut selama sebelas tahun ( 1949 – 1962). Tidak jelas nasib dan keberadaan Papua terombang ambing.

Dari situasi Papua yang tidak jelas statusnya itu Papua menjadi tema kampanye baik didalam negeri Indonesia sendiri terjadi pergantian kabinet dari satu kabinet ke kabinet lainnya Papua atau Irian Barat saat itu menjadi topik kampanye oleh pemerintahan silih berganti. Bahkan puncak dari ketidak pastian status Irian Barat Presiden Soekarno singkat kata memproklamasikan Komando Trikora (19 Desember 1961) di Yogyakarta.
.
Apalagi dari pihak Belanda sudah menyiapkan orang orang Papua untuk merdeka sendiri membentuk negara bangsa sendiri yang puncaknya diumumkan dalam Sidang Istimewa Dewan Papua ( Nieuw Raad/ Parlemen Papua) pada 1 Desember 1961 di Hollandia ( kini Jayapura) lengkap dengan syarat syarat sebagai satu Negara Papua Merdeka (NPM) yang disimbolkan dengan bendera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan Tanah Papua ( dikarang oleh Pdt I.S.Kijne).

Latar itu membuat emosional kaum nasionalis Republiken Indonesia terutama Soekarno sebagai Presiden untuk memby pass Deklarasi Papua merdeka ( 1 Desember 1961) dengan Komando Trikora.

Singkat kata upaya menggagalkan embrio NPM tersebut oleh Soekarno maka pada 15 Agustus 1962 dua pemerintah Indonesia dan Belanda menanda tangani kesepaķatan bersama yaitu New York Agreement sebagai solusi soal status Papua.

Point penting dari kesepakatan New York Agreement bahwa rakyat Irian Barat atau Papua yang sudah berusia 17 tahun keatas untuk terlibat dalam pemilihan umum atau referendum yang dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip demokrasi universal One Man – One Vote ( Satu orang – Satu suara). Seperti yang dilakukan rakyat Timor Timur pada tahun 1999 yang lalu. Papua sesuai ketentuan NYA tersebut mestinya menggunakan cara sama.

Tapi cara ini oleh Pemerintah Orde Baru dimanipulasi dari One Man – One Vote menjadi ” musyawarah – mufakat menurut demokrasi Pancasila. Dimotori oleh Opsus Ali Murtopo direkayasalah demokrasi khas Indonesia dengan mengabaikan prinsip yang sudah dituangkan dalam kesepakatan internasional NYA menjadi pemilihan lewat perwakilan yang disebut Dewan Musyawarah Pepera tahun 1969.

Proses pemutarbalikan suatu persetujuan internasional NYA yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh PBB – bagi sebagian besar orang Papua disebut dengan ” pengkhianatan” terhadap hak memilih orang Papua secara demokratis dan bermartabat.

Latar historis politis ini saya perlu kemukakan agar jangan kita gegabah untuk melakukan revisi terhadap UU Otsus Papua. Sehingga jangan otoritatif sepihak semau gue untuk melakukan perubahan terhadap UU 21/2001.

UU Otsus hadir bukan diruang hampa tapi memiliki akar permasalahan yang ada dalam tubuh bangsa dan negara ini. Oleh karena itu UU Otsus Papua merupakan taruhan atau garanti terhadap eksisten dan keberlanjutan kedaulatan dan keutuhan negara bangsa Indonesia Raya.

Dalam UU Otsus Papua terakomodir paling tidak empat hal mendasar yang mesti diselesaikan. Ke empat hal itu adalah meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya antara Orang Asli Papua dan masyarakat pendatang.

Kedua, meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara Papua dengan daerah daerah lain di Indonesia. Ketiga, penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan keamanan terhadap OAP. Dan ke empat adalah klarifikasi sejarah penyatuan Papua dengan Republik Indonesia.

Kemudian ke empat hal itu lebih diperkuat dengan hasil penelitian LIPI dengan Papua Road Mapnya.

Selama hampir dua puluh tahun Otsus dilaksanakan Pemerintah cuma fokus pada point pertama dan kedua itu pun belum memberikan kemajuan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan OAP. Bahkan Dana Otsus yang bersifat khusus ditujukkan untuk masýarakat asli pun tidak menyentuh kebutuhan rakyat seperti yang menjadi tujuan dari Otsus.

Sedang point ke tiga dan ke empat sama sekali belum tersentuh. Kedua point terakhir itu mestinya diupayakan dengan pembentukan KKR.
Menurut informasi KKR sedang diupayakan oleh beberapa pihak kita harapkan ada kemajuan sehingga masalah pelanggaran HAM dan klarifikasi sejarah penyatuan dapat dibicarakan secara transparan, demojratis dan bermartabat menuju solusi Papua.
Sehingga konflik bisa diminimalisir di Papua tercapai trust antara Jakarta dan Papua atau sebaliknya. Dengan demikian revisi Otsus Papua bukan hanya soal revisi teknis perundang undangan tapi juga mencakup revisi cara kita memandang dan memperlakukan Papua dalam persaudaraan kebangsaan Indonesia yang sejati tanpa ada diskriminasi dan rasisme diantara sesama anak negeri guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan.

Penulis, Frans Maniagasi, Anggota Tim Asistensi UU Otsus Papua (2001).