DPRD Provinsi Maluku Pastikan Pasokan Listrik Natal Tahun Baru Aman

DPRD Provinsi Maluku Pastikan Pasokan Listrik Natal Tahun Baru Aman

RAPAT - Suasana Rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Ruang Komisi II DPRD DPRD Provinsi Maluku, Kamis (12/12). (Dok/SHNet)

SHNet, AMBON – Seluruh warga Maluku dan Maluku Utara, khususnya umat Kristiani bisa lebih tenang. Pasalnya, PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) memastikan, pasokan listrik menjelang dan saat perayaan Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2020 aman.

Amannya pasokan listrik ini diketahui, setelah Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di ruang Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Kamis (12/12).

“Kami (Komisi II) memang kemarin menggelar rapat dengan pihak PLN, terkait dengan ketersediaan listrik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, dalam rapat itu, pihak PLN menjamin seluruh wilayah di Provinsi Maluku surplus atau listriknya tersedia,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tuanakotta/Tethool kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (13/12).

Meski begitu, menurut Saodah, ada beberapa daerah yang listriknya mengalami defisit atau belum dinikmati sebagaimana mestinya, seperti di Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Akan tetapi, pihak PLN sudah berjanji, akan menyuplai listrik dari Kabupaten Buru, lantaran Kabupaten Buru mengalami kelebihan daya listriknya.

“Demikian halnya dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Awalnya, kabupaten setempat mengalami defisit listrik, tapi saat ini sudah mengalami surplus,” kata Saodah.

Karena itu, ia meminta masyarakat di Provinsi Maluku tak khawatir tentang ketersediaan pasokan listrik menjelang dan saat perayaan Natal dan Tahun Baru, lantaran sudah ada jaminan dari pihak PLN.

“Ada sebagian masyarakat yang belum memahami, bahwa di Maluku ini, ada daerah yang listriknya menyala 6 jam, ada juga yang 12 jam, dan juga ada yang 24 jam. Kita ini daerah kepulauan, jika ada yang hanya menyala 6 dan 12 jam, itu karena mesin pembangkit listrik milik PLN belum bisa memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah tersebut selama 24 jam.  Pemakaiannya itu bisa merugikan pihak PLN. Untuk itu, saya sudah meminta pihak PLN untuk lebih cerdas dalam menyikapi persoalan itu,” tegas Saodah. (Nonnie Rering)