Papua dan Kegagalan “National Building” Keindonesiaan

Papua dan Kegagalan “National Building” Keindonesiaan

Frans Maniagasi

Oleh Frans Maniagasi

Sejak berdiri tahun 1945 Negara Indonesia soal Papua telah menjadi perdebatan di kalangan para founding fathers bangsa ini hingga hari ini. Persoalan Papua bukan isu baru dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Isu Papua kembali menghentakkan kesadaran mendalam kita sebagai nation state pasca insiden berbau rasialisme atau rasis sehari setelah peringatan 74 tahun Indonesia merdeka (18/8/19) penyebab sebelumnya sehari sebelum tgl 17 Agustus 2019 Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III di jalan Kalasan 10 Surabaya didatangi oleh sekelompok massa dan ormas dengan beberapa anggota aparat keamanan TNI yang tidak terima adanya berita bahwa bendera Merah Putih yang dipasang di depan luar halaman asrama Kamasan dicampakkan serta dibuang ke dalam selokan.

Dari berita tersebut menyulut kemarahan dan pengerahan massa ke asrama Papua. Terjadi perang dan adu mulut antara kelompok massa dengan mahasiswa Papua. Dalam situasi semacam itu tidak terkendali keluarlah kata-kata hujatan cemoohan yang mendiskriditkan dan melecehkan mahasiswa yang imbasnya tersinggunglah satu komunitas sosial masyarakat Papua di seluruh tanah Papua. Akibat dari kata-kata yang tidak sopan, tidak senonoh yang rasis maka muncullah reaksi balik dari Papua dan Papua Barat, pada Senin tanggal 18 Agustus pecahlah aksi aksi protes bahkan aksi massa yang berujung pada kerusakan gedung pemerintahan seperti gedung DPRD PB di Manokwari  yang dibakar oleh massa. Pada hari yang sama terjadi di Jayapura ibukota Provinsi Papua massa pun melakukan protes dan demo terhadap kejadian di Surabaya.

Menurut pendapat saya bahwa kejadian Surabaya itu adalah penyebab (sebab) sehingga menimbulkan reaksi – terjadi kausalitas sebab akibat. Dan siapapun individu, atau pejabat tinggi sekalipun mesti memahami bahwa adanya kausalitas tersebut lahirlah reaksi oleh masyarakat Papua. Yang lucunya sebab itu tidak disinggung baik oleh Menko Polhukam Wiranto setelah rapat di Polhukam yang dihadiri oleh Mendagri dan jajaran Polhukam maupun oleh Wapres Jusuf Kalla.

Seolah-olah rakyat Papua yang dipersalahkan karena telah melakukan aksi aksi anarkhis merusak dan membakar gedung DPR PB dan MRP PB di Manokwari.

Kesan saya pengabaian faktor penyebab terjadinya reaksi balik yang dilakukan oleh masyarakat Papua dalam menyikapi insiden Kamasan III Surabaya menunjukkan bahwa negara dalam konteks makro selama 74 tahun Indonesia merdeka telah melalaikan solusi masalah Papua yang telah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isu Papua hanya menjadi dekorasi belaka dari etalase besar Indonesia tapi tak pernah menuntaskan masalahnya. Dari perspektif historis politik terutama perdebatan tentang batas negara antara kelompok integralistik yang dimotori oleh Soekarno, Soepomo dkk dengan kelompok Hatta CS dari mashab Federalis tentang apakah Papua masuk dalam wilayah negara RI yang baru diproklamasikan atau biarkan Papua menentukan nasibnya sendiri sebagai satu negara bangsa.

Hatta dalam perdebatan itu menegaskan biarkan Papua menentukan nasibnya sendiri karena dari aspek ras, warna kulit mereka adalah rumpun tersendiri yang tidak sama dengan rumpun Melayu yang adalah mayoritas penduduk Indonesia lainnya. Bahkan akhir dari perdebatan itu Hatta sudah mengkhawatirkan bahwa Papua akan terus menjadi masalah kelak kemudian hari bagi negara Indonesia. Kekhawatiran Hatta itu ternyata berlangsung hingga gagalnya KMB tahun 1949 yang tidak dapat menentukan status politik dari wilayah yang namanya Irian Barat. Tidak hanya di KMB berlangsung hingga Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengamanatkan Indonesia dan Belanda duduk bersama untuk dialog menyelesaikan status politik dari Papua.

Setahun kemudian realisasi dari perjanjian tersebut Indonesia berhasil menyatukan wilayah Papua kedalam NRI ( 1 Mei 1963) – berlanjut dari pada tahun 1969 dilaksanakan referendum namun referendum berciri “demokrasi ala Orde Baru” lewat apa yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA yang diwakili oleh 1005 wakil wakil masyarakat Papua yang ditunjuk oleh Pemerintah Orde Baru di bawah rezim Soeharto dengan operator lapangan seorang Jenderal ahli strategi Ali Murtopo dan Mendagri Amir Mahmud. Hasilnya lewat “demokrasi bayonet” di bawah todongan senjata secara aklamasi wakil wakil Papua dari Merauke hingga Jayapura menyatukan sikap Irian Barat atau kini Papua tetap menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari NKRI.

Latar historis politik dan kasus “Asrama Kamasan III” menurut pendapat saya memiliki benang merah keterkaitan yang tidak boleh dipisahkan merupakan rentetan masalah Papua yang tidak pernah mau diselesaikan secara tuntas, demokratis, dan bermartabat dalam konteks Negara RI. Padahal tahun 2001 yang lalu lewat para kaum terpelajar dari Papua sudah menyusun satu draf penyelesaian soal Papua lewat UU RI No 21/2001 tentang Otsus Papua. UU ini sekali lagi adalah UU Politik sebagai amanat konstitusi satu cara yang moderat guna menyelesaikan soal Papua. Namun, dalam pelaksanaannya tidak pernah kita mau menyelesaikan dua hal penting yang menjadi amanat Otsus yaitu penyelesaian pelanggaran kejahatan kemanusiaan lewat KKR dan klarifikasi sejarah integrasi Papua dalam NRI. Bahkan Pemerintah cenderung menghindar dari dua masalah substansi ini. Selain meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya antara Papua dan wilayah wilayah lain atau antara masyarakat Papua dan pendatang (SH 7 Agustus 2019).

Dalam konteks mikro insiden Surabaya menunjukan adanya perlakuan diskriminatif dan rasis yang terlontar dari hujatan yang tidak mencerminkan kehidupan sosial yang kontradiksi dimana di sebagian kalangan masyarakat kita menganggap orang Papua dalam hal ini mahasiswa derajatnya dan martabatnya seperti hewan seperti apa yang dikonstatir oleh Franz Fanon dengan rasialisme implisit. Rasialisme implisit menganggap kebudayaan dan manusia Papua diletakan pada level paling bawah dalam aras kebudayaan dan kemanusiaan mereka sehingga mereka diidentik dengan binatang. Di sisi lain bahwa isu pecampakkan bendera Merah Putih konon oleh oknum mahasiswa Papua yang masih perlu dibuktikan tindakan itu apa betul dilakukan oleh oknum mahasiswa Papua yang mesti diperjelas. Kalau pencampakkan bendera MP benar dan dilakukan oleh oknum mahasiswa Papua sebaiknya dipertanyakan apa makna di balik perbuatan itu.

Pada tataran seperti maka ekspresi semacam itu menunjukan bahwa selama 74 tahun Indonesia merdeka kita sebagai bangsa telah gagal membangun nasionalisme ke Indonesiaan kepada Orang Asli Papua. Justru di sinilah letak PR dalam kerangka kehidupan bernegara. Tatkala bicara Indonesia kita hanya meletakkan dalam kerangka kelembagaan sistem pemerintahan. Dengan struktur negara dilengkapi dengan aparatnya birokrasi, TNI, Polri yang memastikan perlindungan jiwa raga. Indonesia dalam sisi perangkat keras itu juga yang dipraktekkan dalam struktur kelembagaan negara lengkap dengan tentara, polisi dan perundangan undangan sehingga tidak ada dialektika kebangsaan untuk menerima perbedaan pendapat tentang proses menyatu Papua dengan NRI yang bersumber latar historis di atas.

Oleh karena setiap gerakan pembangkangan diterjemahkan menganggu keamanan dan kestabilan negara ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI maka tidak ada kompromi dengan separatis Papua merdeka. Tapi kita justru lupa Indonesia itu bisa diletakan dalam “perangkat lunak” artinya Indonesia adalah gagasan, semangat dan cita cita. Maka Indonesia dalam kerangka lunak itulah yang mesti adanya kesediaan untuk menerima adanya dialektika untuk mendengar dan menerima Papua sebagai bagian dari bangsa ini yang terus-menerus menempatkannya dalam proses berbangsa dan bernegara. Sayangnya justru “perangkat lunak” Indonesia ini yang tidak pernah kita lakukan terhadap selama Papua berintegrasi dengan NRI. Bahkan hingga kini kita masih meletakkan Papua sebagai wilayah konflik meminjam konstatasi senior saya Manuel Kaisiepo dengan sebutan Papua dijadikan market of violence. Kalau perspektif ini masih kita berlakukan terhadap Papua maka sampai kapan pun soal Papua tidak pernah terselesaikan bahkan insiden Surabaya akan terus terulang. Dengan kata lain kita gagal dalam national building ke-Indonesiaan di tanah Papua.

Penulis, Frans Maniagasi, Pengamat Papua.