Kemensos  Dorong Program Keserasian Sosial di Desa Rawan Konflik

Kemensos  Dorong Program Keserasian Sosial di Desa Rawan Konflik

SHNet, Jakarta –  Kementerian Sosial melalui  Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) mendorong warga di desa-desa yang rawan konflik untuk tetap berusaha menjaga keserasian sosial. Program ini sejalan dengan amanat yang diberikan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

“Program keserasian sosial ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada warga yang desanya rawan konflik. Desa yang tidak rawan konflik juga kami berikan bantuan agar jangan sampai terjadi konflik,”  kata Kasubdit Pencegahan, Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Helmi DT.R Mulya di Jakarta, kemarin.

Helmi DT.R Mulya menjelaskan, Kemensos akan memberikan bantuan dana bagi warga yang membentuk semacam forum masyarakat untuk melaksanakan program keserasian sosial itu. Dana yang bisa diterima forum masyarakat itu sebesar Rp 150 juta. Sebanyak Rp 100 juta dari dana tersebut, bisa digunakan masyarakat sebagai stimulus untuk membangun sarana dan prasarana. Sisanya, Rp 35 juta untuk kegiatan, dan 15 juta untuk ongkos tenaga. Bantuan tersebut tanpa dikenai pajak.

“Mereka membentuk sendiri forumnya yang disaksikan oleh kepala desa (kades),” ujarnya.

Helmi menjelaskan, forum-forum tersebut bisa saja membahas  berbagai persoalan bangsa dan bisa melibatkan forum masyarakat yang lain. Misalnya, dalam hal membahas persoalan toleransi beragama, bisa melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tema lain, misalnya, masalah bahaya narkoba.

Bagaimana untuk mendapatkan dananya?

Helmi menjelaskan, masyarakat yang ingin membentuk forum harus mengajukan proposal yang diketahui oleh dinas sosial kabupaten dan provinsi.  Setelah mendapat bantuan mereka wajib mementaskan atau melaksanakan acara sesuai dengan proposal yang diajukan. “Dalam hal pertanggungjawaban mereka harus memberikan laporan melalui hard copy dan soft copy tentang kegiatan dan hasil kegiatan kepada Kementerian Sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini sudah dilaksanakan sejak 2014 dengan mengacu pada UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pada 2018, Direktorat PSKBS Kemensos telah memberikan bantuan kepada 250 forum.

Kearifan Lokal

Direktorat PSKBS Kemensos juga memberikan bantuan untuk program kearifan lokal. Bagi warga yang tertarik untuk melaksanakan program kearifan lokal, Kemensos menyediakan  bantuan  dana sebesar Rp 50 juta, di mana Rp 8 juta dari jumlah tersebut digunakan untuk biaya operasional.

Helmi menjelaskan, sejumlah provinsi sudah melaksanakan program ini seperti di  Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Jawa Timur (Jatim).

“Kita juga kerja sama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mereka petakan tempat-tempat tertentu yang rawan,” katanya.

Menurut Helmi, pada tahun 2018, Direktorat PSKBS Kemensos telah memberikan bantuan kepada 200 komunitas untuk program kearifan lokal.

Ia menambahkan, semangat menjaga kearifan lokal dan gotong-royong harus terus dipelihara karena kondisi objektif yang ada saat ini memiliki kerawanan sosial yang berujung pada konflik sosial.

“Sekarang ini timbul banyak konflik di masyarakat. Ini akibat nilai-nilai kebijaksanaan lokal (local wisdom) yang ternyata mulai tergerus. Budaya yang dulu perekat tergerus, pudar, dan dilupakan,” ujarnya.  (Victor)