Ini Besaran Biaya Bantuan Rumah yang Diberikan Direktorat PSKBS bagi Korban Bencana...

Ini Besaran Biaya Bantuan Rumah yang Diberikan Direktorat PSKBS bagi Korban Bencana Sosial

Kasubdit Pemulihan dan Reintegrasi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Johni Pasonda. (SHNet/stevani elisabeth)

SHNet, Jakarta – Bencana sosial berupa kebakaran dan konflik sosial selalu membawa dampak kerusakan harta dan benda. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Tanah Air juga mengakibatkan rumah-rumah penduduk dibakar.

Mereka kemudian mengungsi hingga kondisi aman yang memungkinkan mereka kembali menghuni rumah. Sebagai perwujudan pemerintah hadir dalam kehidupan rakyatnya, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial memberikan bantuan rumah kepada warga yang menjadi korban bencana sosial baik kebakaran bukan karena konflik maupun kebakaran karena konflik.

Kasubdit Pemulihan dan Reintegrasi Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Johni Pasonda menjelaskan, bantuan pembangunan rumah tersebut diberikan tidak secara tunai. Bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

“Bantuan sifatnya non-tunai. Tidak pernah cash and carry,” ujarnya.

Menurut Johni, bantuan dibedakan berdasarkan tingkat kerusakannya. Kerusakan tingkat berat atau sama sekali tidak bisa digunakan mendapatkan bantuan Rp 25 juta.

Kerusakan tingkat sedang mendapat bantuan Rp 10 juta dan Rp 5 juta untuk kerusakan ringan. Kementerian Sosial baru bisa turun tangan apabila kerusakannya mencapai lebih dari 30 rumah.

Untuk kerusakan satu hingga lima belas rumah, bantuan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota, kerusakan satu sampai tiga puluh rumah oleh pemerintah provinsi. “Di atas tiga puluh rumah, baru kami Kemensos bisa masuk,” katanya.

 

Provinsi yang menerima bantuan perbaikan rumah pada 2018 antara lain, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buton.

“Sebelum kita kasih bantuan, kita lihat dulu kepemilikan rumahnya berdasarkan dokumen,” ujarnya. Selain itu, Direktorat PSKBS Kemensos juga memberikan jatah hidup (jadup) sebesar Rp 10.000 per jiwa. (Ina)