Direktorat PSKBS Kemensos Bantu Rp 150 Juta untuk Program Keserasian Sosial

Direktorat PSKBS Kemensos Bantu Rp 150 Juta untuk Program Keserasian Sosial

SHNet, Jakarta – Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada komunitas masyarakat untuk melestarikan gotong royong dan menjaga keserasian sosial. Bantuan tersebut diberikan kepada forum-forum yang dibentuk oleh warga dan ditempatkan di desa-desa rawan konflik.

Desa-desa yang tidak rawan konflik tetapi dikhawatirkan bisa muncul konflik juga bisa mendapatkan bantuan.

Kasubdit Pencegahan, Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Helmi DT.R Mulya mengatakan, forum-forum masyarakat yang melaksanakan program tersebut mendapatkan bantuan anggaran Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp 100 juta merupakan stimulus pembangunan sarana dan prasarana, Rp 35 juta untuk kegiatan, dan 15 juta untuk ongkos tenaga. Bantuan tersebut tanpa dikenai pajak.

“Mereka membentuk sendiri forumnya yang disaksikan oleh kepala desa (kades),” ujarnya.

Helmi menjelaskan, forum-forum tersebut bisa saja membahas  berbagai persoalan bangsa. Dalam hal membahas persoalan toleransi beragama, mereka melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Mereka bisa membahas soal bahaya narkoba, membangun kearifan lokal kembali, dan peranan wanita dalam menghadapi kondisi sekarang ini,” katanya. Untuk mendapatkan bantuan ini, mereka harus mengajukan proposal yang diketahui oleh dinas sosial kabupaten dan provinsi.

Menurut Helmi, setelah mendapatkan bantuan mereka wajib mementaskan atau melaksanakan acara sesuai dengan proposal yang diajukan. “Dalam hal pertanggungjawaban mereka harus memberikan laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy tentang kegiatan dan hasil kegiatan kepada Kementerian Sosial,” ujarnya.

Program ini sudah dilaksanakan sejak 2014 dengan mengacu pada UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pada 2018, Direktorat PSKBS Kemensos telah memberikan bantuan kepada 250 forum.

Kearifan Lokal

Selain program keserasian sosial, Direktorat PSKBS Kemensos juga memberikan bantuan untuk program kearifan lokal. Program tersebut diberikan kepada komunitas masyarakat. Mereka mendapat bantuan Rp 50 juta, di mana Rp 8 juta dari jumlah tersebut digunakan untuk biaya operasional.

Program ini kebanyakan dilakukan di luar Jawa, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Jawa Timur (Jatim).

“Kita juga kerja sama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mereka petakan tempat-tempat tertentu yang rawan,” katanya.

Menurut Helmi, pada tahun 2018, Direktorat PSKBS Kemensos telah memberikan bantuan kepada 200 komunitas untuk program kearifan lokal.

Upaya pemberian bantuan ini dilakukan terus menerus sebagai perwujudan amanat yang diberikan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Bahkan upaya ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Ia menambahkan, semangat menjaga kearifan lokal dan gotong-royong harus terus dipelihara karena kondisi objektif yang ada saat ini memiliki kerawanan sosial yang berujung pada konflik sosial.

“Sekarang ini timbul banyak konflik di masyarakat. Ini akibat nilai-nilai kebijaksanaan lokal (local wisdom) yang ternyata mulai tergerus. Budaya yang dulu perekat tergerus, pudar, dan dilupakan,” ujarnya.

Kondisi ini, menurut Helmi, sangat merugikan karena bentuk pranata adat dan kearifan lokal tidak lagi menjadi rujukan media perdamaian. “Penyebabnya kemajuan teknologi 4.0 berpengaruh besar pada hubungan personal di dalam masyarakat kita. Membuat kohesivitas, toleransi, dan gotong royong ditinggalkan,” katanya.  (Ina)