Program BPNT Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Program BPNT Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita berbincang dengan pedagang e-warung dari Program Keluarga Harapan (PKH) (Ist)_

KEMENTERIAN sosial berusaha untuk meningkatkan pelayanan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), baik dari sisi jumlah keluarga penerima manfaat maupun nominal bantuannya.

Bila pada tahun 2015 tercatat baru 3,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), angka itu berlipat menjadi 10 juta pada akhir 2018.  Setiap KPM menerima Rp1,89 juta per tahun, yang diarahkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan, kesehatan/gizi dan pengembangan ekonomi keluarga. Untuk 2019 nilai bantuan sekitar Rp3 juta.

Akan halnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) penerima manfaatnya tahun 2018 telah mencapai 19,6 juta siswa. Bantuan KIP ini besarannya Rp450 ribu untuk siswa SD/Ibtidaiyah, Rp750.000 untuk siswa SMP/ Tsananawiyah, dan  SMK Rp1 juta untuk siswa SMA/SMK/Aliyah. Bantuan tersebut diserahkan setahun dua kali di awal semester baru.

Dalam tulisan yang dirilis di indonesia.go.id, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga dinilai memberikan manfaat bagi para  penerimanya. BPNT adalah format baru dari bantuan rastra (beras sejahtera), yang pada era sebelumnya disebut raskin (beras untuk warga miskin). Jumlah penerimanya sekitar 15,5 keluarga. Dalam format raskin, warga dibagi kupon untuk membeli beras murah 15 kg seharga Rp24 ribu.

Dalam rastra, format diubah. Warga mendapat bantuan beras 10 kg tanpa harus membayar. Secara bertahap, rastra diubah menjadi BPNT. Di sini, setiap penerima manfaat memperoleh sebuah  kartu debit  yang tiap bulannya menerima transfer senilai Rp110 ribu. Kartu itu bisa didebet di e-warong (elektronik warung gotong-royong) yang ditunjuk sebagai tempat menukar beras dan telor sesuai harga yang berlaku.

Kartu BPNT dianggap lebih baik ketimbang rastra yang membagikan beras secara langsung ke warga di kantor lurah atau kepala desa. Pembagian secara in natura rawan kebocoran. Belum lagi, aparat kelurahan sering tak bisa mencegah warga yang mengaku miskin berbondong-bondong datang dan meminta bagian. Alhasil, beras dibagi ke lebih banyak orang. Tidak tepat sasaran.

Dengan skema BPNT, bantuan diberikan by name dan by address. Si penerima manfaat memegang kartu debit dan bantuan dikirim lewat transfer bank. Cara ini lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tak ada celah aparatur kelurahan untuk menyunatnya.

Bantuan langsung pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan itu yang dianggap memberi kontribusi nyata atas menyusutnya angka kemiskinan dari 10,96% pada akhir 2014 menjadi 9,66% di September 2018. Di sisi lain, ada peningkatan pada indeks pembangunan manusia (IPM) dari 70,18 ke 70,9,  yang mengindikasikan perbaikan pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakat.

Maka, bantuan-bantuan itu tidak hanya dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Kebijakan ini juga sejalan dengan prioritas anggaran 2019 yang akan memberi perhatian yang lebih besar pada pembangunan SDM (sumber daya manusia).

Tidak heran,  bila pos Program Keluarga Harapan yang pada 2018 dianggarkan Rp17 triliun melesat menjadi Rp34,4 triliun di 2019. Secara keseluruhan, anggaran bantuan sosial dalam APBN 2019  dipatok Rp381 triliun, membumbung tinggi dengan kenaikan Rp93,3 triliun dibandingkan realisasi 2018 yang tercatat Rp287,7 triliun. Pos pembiayaan infrastruktur direm.

Kementerian Sosial masih mencari formula  tiga kartu baru yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo.. Kartu sembako murah itu diandaikan hanya pengembangan dari BPNT. KIP untuk kuliah tak lebih dari KIP biasa, hanya persyaratan penerimanya saja yang berubah, yakni usia lebih tinggi, sekolahnya di perguruan tinggi atau politeknik. Kartu ini boleh disebut kelanjutan dari KIP biasa.

Sementara itu kartu prakerja juga bukan hal yang terlalu asing. Tinggal memastikan si pemohon belum bekerja, atau baru kehilangan pekerjaan. Mereka juga bersedia mengikuti pelatihan kerja. Sesudah itu, bantuan pemerintah bisa ditransfer lewat bank guna membantu para pencari kerja ini bertahan hingga mendapatkan pekerjaan baru. Anggaranya pun sudah ada

Ketiga kartu itu tidak lebih dari bantuan sosial biasa untuk membangun harapan. Jadi, tak perlu ada kontroversi dan kegaduhan untuk menjalankannya. (*)