Kaltara Terima BPNT untuk 10.931 KK

Kaltara Terima BPNT untuk 10.931 KK

Warga penerlima kartu BPNT (Ist)

KALIMANTAN Utara (Kaltara) menerima  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 14,428 miliar tahun ini. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu untuk 10.931 kepala keluarga (KK) yang terdata sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menjelaskan, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik.

Bantuan ini digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Kube PKH) atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

“Program ini bertujuan untuk mengurangibeban pengeluaran, serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM atau masyarakat kurang mampu secara tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu.

Realisasi BPNT sesuai laporan dari Dinas Sosial (Dissos) Kaltara, hanya di tiga daerah. Yakni, Tarakan, Malinau,dan Nunukan.

Sementara, Bulungan dan Tana Tidung, belum. “Dua kabupaten ini belum, karena masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana penunjangnya. Mengingat proses pencairan BPNT menggunakan teknologi digital perbankan yang harus didukung jaringan internet,” jelasnya.

Kepala Dissos Kaltara Sugiono menambahkan, besaran bantuan per KPM senilai Rp 110 ribu per bulan. Penggunaannya untuk pembelian bantuan pangan di pedagang bahan pangan melalui e-Warong yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Selain BPNT, di Kaltara juga ada bantuan beras sejahtera (Rastra). Tahun ini, Kaltara menerima jatah Rp 15,478 miliar untuk 11.726 KPM. Realisasinya berupa bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi tiap KPM. Daerah yang memanfaatkan program ini, yakni Bulungan dan Tana Tidung.

PKH dan BPNT merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) untuk keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan. Pada 2019 terdapat komponen tambahan bagi keluarga dengan lansia dan penyandang disabilitas.

Skema Bantuan PKH yang sebelumnya diberlakukan flat sebesar Rp1.890.000/keluarga, pada tahun 2019 berubah, disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga. Sementara BPNT merupakan transformasi dari program yang telah berjalan yang dahulu lebih dikenal dengan Raskin/Rastra.

Pada Tahun 2018 BPNT diperluas yang semula hanya di 44 Kota menjadi 219 Kabupaten dan Kota dan 295 Kabupaten masih melalui skema Bansos Rastra. Skema BPNT sendiri diberikan kepada KPM sebesar Rp. 110.000/bulan yang disalurkan melalui Bank HIMBARA melalui KKS yang dapat digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pangan yang dibutuhkan, tidak hanya terbatas beras namun juga gula, telur, daging, dan lain-lain. (*)