DPR Tinjau Penyaluran Program BPNT

DPR Tinjau Penyaluran Program BPNT

Warga Penerima Kartu BPNT di Padang,Sumbar (Ist)

KOMISI VIII DPR meninjau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Padang, Sumatera Barat, sebagai upaya pengawasan dan melihat langsung prosesnya.

Rombongan Komisi VIII DPR  yang dipimpin Asli Chaidir beserta delapan anggota lainnya diterima langsung Sekda Kota Padang Amasrul yang memaparkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

“Maksud kunjungan kerja kali ini untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran BPNT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial,” kata Asli di Padang, pada Selasa (26/3).

Ia menyampaikan pihaknya ingin mengetahui data penerima BPNT di Kota Padang 2018 dan 2019, pelaksanaan penyaluran kendala dalam penyaluran BPNT  serta usulan kebijakan dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT.

“Pertemuan ini sangat penting, sebagi upaya menjalin komunikasi yang intensif antara lembaga legislatif, dalam hal ini Komisi VIII DPR dengan Pemerintah Kota Padang, dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang sosial,” tutur Asli.

Kedatangan ke Pemko Padang, untuk mengetahui data penerima BPNT, sebagai bagian dari pengawasan penyaluran BPNT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Padang.

“Untuk itu, kami ingin tahu mengenai data penerima BPNT di Kota  Padang untuk 2018 dan 2019. Progress pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Padang, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Padang, serta usulan kebijakan dari Wali Kota dan, atau Dinas Sosial Kota Padang, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT di masa mendatang,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul menyebutkan pada 2018 Kota Padang mendapatkan kuota BPNT sebanyak 27.427 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sedangkan kuota berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan Kemensos RI adalah 24.432 KPM dan pada penyaluran bank kuota menjadi 22.516 KPM serta yang telah bertransaksi sebanyak 21.081 KPM dan sisanya 1.434 KPM tidak bertransaksi.

Ia menyebutkan total pencairan BPNT di Kota Padang sepanjang 2018 sebesar Rp27.308.270.000.

Untuk 2019 kuota diperoleh dari Kemensos RI sebanyak 23.854 dan kuota pada penyaluran bank sebanyak 22.516 KPM. Amasrul menjelaskan ketidaksinkronan data pada penyaluran disebabkan oleh beberapa hal diantaranya belum sinkronnya data by name by address penerima BPNT dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dengan data yang dimiliki oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai bank penyalur bantuan.

Belum terfasilitasinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bermasalah seperti kartu hilang, kartu rusak, kartu terblokir, belum dapat kartu dari awal, dan saldo kosong dan terlambatnya laporan pencairan BPNT setiap bulan dari bank sehingga rekonsiliasi antara Himbara dan Dinas Sosial terkendala, kata dia.

Terkait kendala tersebut, Amasrul yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Padang tersebut mengharapkan agar data SIKS-NG dan data bank Himbara dapat sinkron sehingga mudah untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Sedangkan untuk permasalah KKS agar diberikan kewenangan kepada BRI selaku bank penyalur di daerah untuk menyelesaikan permasalahannya. (*)