BPNT Menuju 10 Juta Kartu

BPNT Menuju 10 Juta Kartu

Penerima Kartu BPNT (Ist)

TEPAT jumlah, tepat sasaran, tepat waktu. Semboyan inilah yang dijadikan acuan penyaluran bantuan sosial semacam Rastra (beras sejahtera). Di lapangan, alokasi jatah Rastra yang berupa 10 kg beras untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) seringkali tidak tepat penggunaan.

Satu paket rastra kadang dibagi untuk dua keluarga, tiga paket untuk dua keluarga, atau semacamnya. Dan petugas kelurahan atau staf kantor kepala desa tak kuasa menolak, karena banyak warga yang menginginkannya.

Praktek semacam itu jelas merupakan pelanggaran atas asas tepat sasaran dan tepat jumlah. Penerima Rastra itu sendiri telah ditentukan dengan nama dan alamat yang jelas, dan diputuskan melalui musyawarah desa. Tapi begitulah dinamika lapangan,

Distorsi semacam itulah yang kemudian mendorong pemerintah mengubah strategi. Penyaluran Rastra secara berangsur berubah, dibagi melalui transfer ke kartu-kartu debit atas nama KPM sesuai yang diputuskan di musyawarah desa. Tranformasi inilah yang kemudian melahirkan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang melapis Rastra.

Secara bertahap, penerimaan Rastra dialihkan ke BNPT sejak awal 2017, dikawal petugas pendamping yang ditempatkan di desa-desa dan kelurahan di perkotaan. Transfer langsung dari Kementerian Sosial itu bernilai Rp110.000 setiap bulan per KPM, dan hanya bisa dibelanjakan di e-warung yang tersedia di setiap desa serta kelurahan.

Proses transfer, pengadaan kartu debit, e-warung, dan konektivitas jaringan IT-nya dibantu oleh Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi semua prosesnya. Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani terjun langsung melakukan koordinasi dan sinkronisasi kerja lintas instansi tersebut.

Transformasi itu berjalan mulus. Dari 15,5 juta KPM Rastra di awal 2017, pada pertengahan tahun 1,2 juta KPM sudah migrasi ke Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), utamanya di kota kota besar. Migrasi berjalan lancar jaya.

Per September 2018, program BPNT ini sudah menyentuh 5 juta KPM. Bahkan, dalam teleconference yang digelar di Gedung BI, 6 September lalu, dan dihadiri oleh pejabat-pejabat teknis lintas kementerian/lembaga, muncul adanya kesiapan untuk percepatan. Targetnya, penerima BNPT mencapai 10 juta di akhir 2018.

Pemerintah selalu mewanti-wanti agar semua pihak tidak menyalahgunakan BPNT ini. Jangan ada praktek saldo di kartu BPNT untuk e-warung malah ditukar uang cash Rp70 ribu atau Rp80 ribu, atau dibelikan rokok dan pulsa. Kartu BPNT hanya boleh ditukar dengan beras dan telor.  Karena karbohidrat dan protein ini kebutuhan rakyat yang paling esensial.

Jangan heran bila petugas pendamping di lapangan pun sering mencandai BPNT itu sebagai “Bantuan Pangan Nasi Telor”. Program BPNT harus dijalankan dengan kesungguhan karena bantuan sosial ini bisa ikut mengentaskan warga keluar dari garis kemiskinan.

Hal tersebut dibenarkan Ketua BPS Suhariyanto. Mengacu pada data penurunan angka kemiskinan dari 10,12% pada September 2017 ke 9,82 persen pada Maret 2018. Selain angka inflasi yang rendah dan kenaikan konsumsi sebesar 3 persen di kalangan 40 persen penduduk termiskin, kehadiran bansos termasuk Rastra dan BPNT berperan penting menurunkan angka kemiskinan tersebut.

Dalam catatan BPS pula, realisasi Rastra dan BPNT di kuartal pertama 2018 mencapai 99 persen dari rencana. (*)