Transformasi Rastra

Transformasi Rastra

Menteri Sosial Agus Gumiwang menyerahkan BPNT (Ist)

TAHUN  2019 menjadi periode penting dalam implementasi program percepatan pengurangan kemiskinan.  Kementeri an Sosial akan menuntaskan peralihan bantuan sosial pangan dari tunai menjadi sepenuhnya non-tunai atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tidak hanya itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nantinya akan menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)  dan BPNT.

“Kita akan sandingkan antara BPNT dengan PKH dengan sasaran sama-sama 15,6 juta KPM. Jadi, setiap keluarga yang menerima BPNT, dia juga penerima PKH, keluarga penerima  PKH juga akan menerima BPNT,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang beberapa waktu lalu.

Dengan pelaksanaan bersama program itu, keluarga sasaran ditargetkan menjadi 15,5 juta PKM pada 2020. Ia menyebutka untuk BPNT pada 2019 sudah 100 persen menjadi 15, 6 juta KPM dan pada 2019 tidak ada lagi program beras sejahtera (rastra).

Mengenai indeks penentuan PKH tahun 2019, Mensos mengatakan kebijakan barunya adalah nonflat, berbeda dengan 2017/2018 yang flat. “Tahun 2019, ada komponen-komponen yang akan mempengaruhi jumlah/indeks yang akan diterima oleh KPM,” katanya.

Agus mencontohkan dalam keluarga yang terdapat ibu hamil, dia akan mendapatkan tambahan dana  Rp 2,4 juta. Sementara keluarga yang memiliki balita  akan ada tambahan dana lagi sebesar Rp 2,4 juta.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Mensos meminta semua pihak terkait meningkatkan kesiapan untuk memperlancar proses transformasi.

Kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial, Mensos meminta agar meningkatan koordinasi dengan semua pihak terkait yakni Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kementerian/lembaga terkait, termasuk Himpunan Bank-bank Negara (Himbara),

Mensos juga meminta semua pihak mengkaji kembali mekanisme maupun prosedur penyaluran bansos, untuk memastikan semuanya lebih mudah diakses masyarakat.

“Dengan demikian, masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan mudah dilaksanakan oleh pelaksana di daerah,” kata Mensos.

Sejumlah langkah persiapa perlu dilakukan di antaranya pemutakhiran data KPM, koordinasi dengan kantor cabang bank Himbara untuk sosialisasi dan distribusi KKS kepada KPM, penyiapan e-Warong/agen bank tempat transaksi bantuan sosial pangan.

“Tidak lupa juga memastikan kesiapan stok bahan pangan di e-Warong/agen bank,” kata Mensos.

Beriringan dengan hal tersebut, semua persoalan teknis penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dan mudah pada tingkatan kabupaten/kota, baik persoalan perubahan data penerima, maupun persoalan lain dalam penyaluran bantuan sosial (*)