Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Kemensos dan Bulog kerja sama salurkan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Ist)

UNDANG-UNDANG  Dasar  (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara eksplisit menyebutkan pangan sebagai salah satu hak asasi manusia. Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998, Pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras untuk pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin.

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dikenal dengan nama Rastra (Beras Sejahtera) ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15 kg untuk setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan harga tebus Rastra sebesar Rp1.600,-/kg. Dalam rangka meningkatkan efektivitas

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo  pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.

Dari sisi penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial non tunai akan mendorong perilaku produktif penerima bantuan dan mewujudkan akumulasi aset masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung. Sementara itu, dari sisi pemerintah, penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan sistem perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program untuk kemudahan mengontrol memantau, dan mengurangi penyimpangan. Bantuan Sosial Pangan dapat disalurkan dalam bentuk natura (beras) maupun dalam bentuk non tunai.

Bantuan sosial  pangan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), diberikan dalam bentuk beras dan disalurkan setiap bulan tanpa adanya harga/biaya tebus. Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.

Sementara itu, bantuan pangan dalam bentuk non tunai atau disebut sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan/atau telur, sesuai jumlah dan kualitas serta pada waktu dan tempat yang diinginkan.

BPNT memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan pilihan dan kendali kepada rakyat miskin dan rentan, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan rentan, serta mengefektifkan anggaran. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) telah dilaksanakan sejak tahun 2017 di 44 kota terpilih dan akan diperluas secara bertahap.

Perluasan cakupan BPNT tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah yang beragam, antara lain: kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, wilayah yang tidak melaksanakan Program BPNT akan menerima bantuan sosial pangan dalam bentuk natura (Bansos Rastra). Untuk keberhasilan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan dibutuhkan suatu pedoman bagi para pengelola program, pelaksana kegiatan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan Pedoman Umum Bansos Rastra yang disusun sebagai sebagai tuntunan dan acuan pelaksanaan dan pengelolaan Program Bansos Rastra. Adapun pelaksanaan Program BPNT mengacu pada Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.

Apa tujuan dan manfaat Bansos Beras Sejahtera ?

 Tujuan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah/kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

Sementara manfaat  Bantuan Sosial Beras Sejahtera adalah pertama; meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kedua; Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB), maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan harga/biaya tebus) kepada KPM.

Ketiga; sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. Keempat; stabilisasi harga beras di pasaran. Kelima; Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dan menjaga stok pangan nasional dan keenam membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Siapa Penerima Bansos Beras Sejahtera ?

 Penerima manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Penerima manfaat Bansos Rastra adalah yang namanya tercantum dalam sumber data KPM Bansos Rastra yakni  Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. 3. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Bagaimana penyaluran Bansos Beras Sejahtera ?

 Kementerian Sosial memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke titik distribusi (TD).

 Untuk itu, Perum BULOG berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum BULOG dengan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (Dinas sosial) dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c.q. Dinas Sosial Provinsi).

 Bansos Rastra merupakan hak masyarakat miskin dan rentan yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 kg setiap bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  (*)