Pahami Tata Cara Penyaluran BPNT

Pahami Tata Cara Penyaluran BPNT

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita berdialog dengan para penerima bansos PKH dan BPNT. (Dok Humas Kemensos)

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa beras sejahtera atau yang dikenal dengan rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tentu saja penyaluran kedua bantuan sosial ini harus dipahami oleh semua pihak khususnya para penerima manfaatnya.

BPNT bermula dari subsidi raskin (beras miskin) dan berubah menjadi subsidi rastra (beras sejahtera) pada 2016 dengan target semula rumah tangga menjadi keluarga.

Pada 2017 subsidi rastra ditransformasikan menjadi BPNT secara bertahap dimulai di 44 kota dan ditransformasikan seluruhnya pada 2018 menjadi Bantuan Sosial Pangan yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Rastra.

Sesuai namanya, KPM yang mendapat BPNT ini tidak menerima bantuan pangan secara langsung. Namun, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk uang senilai Rp 110 ribu per bulan, yang diberikan dalam bentuk uang elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur.

Para penerima BPNT dapat membeli beras dan telur di e-warong yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur.

BPNT memiliki tujuan luas untuk memberikan manfaat lebih kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendorong usaha eceran rakyat, memberikan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan rentan, serta mengefektifkan anggaran.

Maka dari itu, penyaluran BPNT harus betul-betul dipahami oleh TKSK yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan itu, terutama teknis pemberian bantuan melalui sistem cash transfer.

Pemerintah mengingatkan agar pendamping dapat memahami dan melaksanakan BPNT ini. Sehingga banyak bantuannya bisa tersalurkan dengan baik, tertib dan maksimal.

Bansos pangan pada 2015 menjangkau 15.530.897 KPM dengan anggaran Rp22,1 triliun. Pada 2016 juga menyasar jumlah KPM yang sama dengan anggaran Rp22,5 triliun.

Pada 2017, mulai bertransformasi menjadi BPNT dengan jumlah 1.286.194 KPM dengan anggaran Rp1,698 triliun dan penerima subsidi rastra sebanyak 14.332.212 KPM dengan anggaran Rp19,79 triliun.

Pada 2018, 10 juta KPM BPNT dan 5.600.000 penerima bansos rastra dengan anggaran Rp20,592 triliun serta pada 2019 menyasar 15.600.000 KPM BPNT dengan anggaran Rp20,592 triliun.

“Rastra tahun ini akan ditransformasikan jadi BPNT. Juli nanti target kita semua sudah bertransformasi,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai membuka rapat koordinasi pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial tahun 2019 di Jakarta.

Mensos mengatakan, persiapan terkait transformasi tersebut sudah baik, hanya ada hambatan terkait jaringan internet karena sejumlah daerah masih belum terjangkau internet.

“Kita sudah secara internal meminta Kominfo segera mengidentifikasi titik-titik daerah mana yang masih belum tersedia infrastruktur telekomunikasinya agar kita bisa segera mentransformasikan rastra ke BPNT,” tambah dia.

Terkait daerah yang belum terjangkau internet atau memang sulit aksesnya, maka akan disiapkan kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan penyaluran BPNT.

Sementara itu Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial, Andi Z A Dulung kepada SHNet mengatakan, bagi daerah-daerah yang belum terjangkau akses internet, dibuat pusat pelayanan.

Menurutnya, pusat layanan tersebut dilengkapi dengan VSAT seperti BTS. Ada pula model EDC offline yang dikembangkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara). (*)